Kado Tahun Baru 2013 Untuk Rakyat: Tarif Dasar Listrik (TDL) Naik 15%

William Marthom
Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Demokratik (SRMD)

Ketika rakyat Indonesia sedang di tengah- tengah kondisi sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) justru melakukan persekongkolan jahat yang terencana serta terstruktur, untuk mencekik rakyatnya. Pernyataan ini dilontarkan berdasarkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang sebelumnya disetujui oleh DPR untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15% yang efektif berlaku per 1 Januari 2013.

Seperti yang kita ketahui bersama, DPR sebelumnya telah menyetujui subsidi listrik tahun 2013 sebesar Rp78,63 triliun, yang relatif lebih sedikit dari anggaran subsidi listrik tahun-tahun sebelumnya yang mencapai ratusan triliun rupiah.

Hal itu terjadi karena DPR berasumsi bahwa Tarif Dasar Listrik (TDL) akan dinaikkan oleh pemerintah sebesar 15% di tahun 2013 guna mengimbangi pemangkasan subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2012 pada bulan Maret lalu.

Pemangkasan subsidi listrik oleh pemerintah dan gerombolan partai borjuis yang ada di parlemen (DPR) diajukan dengan alasan bahwa subsidi untuk rakyat sudah sangat membebani APBN, sehingga demi penyelamatan keuangan negara (APBN) maka subsidi untuk rakyat harus dipangkas (dikurangi), karena menurut mereka, yang namanya subsidi (bantuan) sewaktu-waktu dapat dikurangi bahkan dihilangkan (dihapus).

Alasan klasik para penyelenggara negara (pemerintah dan DPR) ketika hendak memangkas subsidi untuk rakyat miskin sama seperti waktu hendak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Maret 2012 lalu.

Kenaikan TDL kali ini modusnya nyaris sama dengan gaya Megawati Soekarnoputri ketika masih menjabat sebagai Presiden RI pada tahun 2003 dan menaikkan harga BBM serta TDL. Kala itu ketika kenaikan harga BBM & TDL mendapat penolakan dan perlawanan yang massif dari mayoritas rakyat, akhirnya pemerintah (Megawati Soekarnoputri) menurunkan kembali harga BBM & TDL seperti semula. Pada waktu itu, harga BBM & TDL yang dinaikkan hanya berlaku selama 30 hari (satu bulan).

Ironisnya, ketika harga BBM & TDL diturunkan kembali seperti harga sebelumnya, pemerintah (Megawati Soekarnoputri) justru memberikan subsidi terhadap pengusaha pengguna BBM dan pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) pengguna daya listrik 1300 watt (volt ampere) ke atas. Bukannya mensubsidi rakyat miskin pengguna BBM dan pelanggan PLN pengguna daya 450-900 watt, tapi malah mensubsidi pengusaha yang konon banyak menanggung kerugian secara materil selama harga BBM dan TDL dinaikkan.

Pertanyaannya kemudian adalah, bukankah pengusaha dan rakyat miskin sama-sama menggunakan BBM dan listrik? Kenapa harga BBM & TDL yang dinaikkan hanya selama satu bulan, justru setelah harga diturunkan (normal) kembali, yang disubsidi lebih lama (hampir setahun penuh) adalah para pengusaha? Ataukah memang momentum menaikkan harga BBM dan TDL kala itu hanya untuk mengecoh rakyat dalam dua hal penting terkait politik (Pemilu/Pilpres 2004)? Pertama, agar rakyat menganggap bahwa pemerintah Megawati Soekarnoputri sebagai pemimpin yang merakyat karena mau mendengar jeritan dan tuntutan rakyat untuk menurunkan kembali harga BBM & TDL karena sangat membebani rakyat. Kedua, kebijakan menaikkan harga BBM & TDL kala itu merupakan strategi dan taktik (stratak) untuk menggalang dukungan politik dari kalangan pengusaha guna membiaya Pemilu/Pilpres 2004 agar PDIP dan Megawati Soekarnoputri tetap berkuasa, karena dianggap baik oleh pengusaha yang telah disubsidi.

Hal serupa nyaris sama dengan kebijakan pemerintah kali ini menaikkan TDL hingga 15%. Kesamaan itu terdapat pada sisi tidak diberlakukannya kenaikan TDL terhadap pelanggan PLN pengguna 450 watt dan 900 watt, namun pemberian subsidi terhadap pengusaha dalam kenaikan TDL kali ini juga diberlakukan bagi pengusaha industri sektor garmen.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, seperti tertuang dalam Peraturan Mentri (Permen) ESDM tentang Kenaikan TDL 15%, yang telah ditandatanganinya pada tanggal 21 Desember 2012, kenaikan TDL sebesar 15% yang akan efektif berlaku per 1 Januari 2013 akan naik secara bertahap per tiga bulan hingga mencapai akumulasi 15%. Kenaikan TDL untuk tahap pertama (yang berlaku per 1 Januari 2013) naik hingga 5,3% dan akan terus dinaikkan per tiga bulan sepanjang tahun 2013 hingga mencapai angka 15%.

Kerancuan yang terjadi dalam kebijakan pemerintahan kali ini adalah adanya subsidi terhadap pengusaha d isektor garmen. Kenapa yang disubsidi bukan pengusaha mikro atau industri rumah tangga seperti penjahit pakaian dan usaha mebel yang juga mengandalkan listrik dalam menjalankan usahanya?

Inilah wajah sesungguhnya pemerintah kita yang lebih berpihak terhadap kaum pemodal dengan watak kapitalis-neoliberalnya.

LEAVE A REPLY