PERNYATAAN SIKAP PARTAI RAKYAT PEKERJA

Nomor: 006/KP-PRP/PS/e/II/13

Batalkan UU Pendidikan Tinggi!
Tolak Komersialisasi Pendidikan di Indonesia!

Salam rakyat pekerja,

Walaupun Undang Undang (UU) Pendidikan Tinggi (PT) telah disahkan oleh DPR melalui sidang paripurna pada tanggal 13 Juli 2012, namun penolakan terhadap UUPT ini masih saja dilakukan oleh berbagai kalangan. Hingga saat ini, beberapa kelompok telah mengajukan uji materi terhadap UUPT ini ke Mahkamah Konstutisi, karena menganggap UU Pendidikan Tinggi ini sangat diskrimintatif dan akan menjadikan dunia pendidikan di Indonesia menjadi komersil. Padahal pendidikan itu sendiri sangat penting bagi seluruh warga negara Indonesia, dan telah menjadi salah satu semangat tujuan bernegara di Indonesia, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Bahkan dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 telah disebutkan, bahwa pendidikan merupakan hak warga negara. Dalam Konvenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga disebutkan, bahwa pendidikan tinggi harus diadakan cuma-cuma secara bertahap (pasal 13 ayat 2C UU No 11 tahun 2005).

Namun harapan warga negara untuk mengenyam pendidikan tinggi secara cuma-cuma sepertinya tidak akan pernah terealisasi dengan disahkannya UU Perguruan Tinggi tersebut. Berdasarkan UUPT, negara akan berusaha untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak pendidikan bagi seluruh warga negara. UU Pendidikan Tinggi ini telah melegitimasi praktik Badan Hukum Milik Negara (BHMN), yang berkonsekuensi terjadi pemisahan keuangan perguruan tinggi dan keuangan negara. Inilah salah satu bentuk rezim neoliberal yang berusaha untuk melepaskan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak pendidikan warga negara.

Dalam Pasal 73 UUPT tentang penerimaan mahasiswa baru telah memungkinkan perguruan tinggi untuk melakukan bentuk penerimaan mahasiswa baru selain ketentuan nasional. Bentuk lain penerimaan calon mahasiswa ini sebenarnya bukanlah hal baru yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan telah terbukti menjadi lahan komersialisasi pendidikan serta mendiskriminasi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Selama ini, bentuk lain penerimaan mahasiswa baru seperti itu menjadi ladang bagi perguruan tinggi untuk meraup keuntungan dari calon mahasiswa yang ingin mengenyam pendidikan tinggi. Jika kita melihat data BPS tahun 2010, sebelum UUPT ini disahkan, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Indonesia sebesar 16,35 persen dan angka partisipasi murni perguruan tinggi adalah 11,01 persen. Sementara jumlah mahasiswa di Indonesia pada tahun 2011 baru mencapai 4,8 juta orang, dan bila dihitung terhadap populasi penduduk yang berusia 19-24 tahun, maka angka partisipasi kasarnya baru sekitar 18,4 persen. Artinya, masih banyak penduduk Indonesia berusia 19-24 tahun yang tidak mampu mengakses pendidikan tinggi, dan rata-rata disebabkan karena mahalnya biaya sekolah/kuliah, mahalnya jalur masuk ke perguruan tinggi, dan lain sebagainya.

Sementara dalam Pasal 74 UU Pendidikan Tinggi mengatur ketentuan pengkuotaan 20% bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Hal ini mungkin dapat dianggap pemanis dalam UU ini, karena mencantumkan kata-kata mahasiswa kurang mampu. Namun ketentuan ini juga menjadi sangat rentan sebagai dalih bagi perguruan tinggi untuk melepas tangan mereka dalam menerima mahasiswa yang kurang mampu, setelah kuota ini telah terpenuhi. Jika negara benar-benar ingin memenuhi kewajibannya terhadap hak pendidikan bagi seluruh warga negara, maka seharusnya penyeleksian mahasiswa baru bukan berdasarkan kemampuan atau ketidakmampuan secara ekonomi bagi mahasiswa, namun penyeleksiannya berdasarkan kemampuan akademik. Sedangkan sistem pinjaman dana tanpa bunga (student loan) bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi yang diatur dalam Pasal 76 ayat 2 huruf c UUPT, malah bertentangan dengan semangat kewajiban negara untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negara.

UU Pendidikan Tinggi ini juga berdampak pada para pekerja di perguruan tinggi karena UU ini melegalkan praktik-praktik multisistem kepegawaian yang merugikan pekerja. Namun lagi-lagi, UU ini juga sebenarnya hanya memperkuat praktik yang telah berlangsung secara ilegal sejak zaman Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Seharusnya, jika sebuah perguruan tinggi sudah menjadi BHMN, maka semua pekerja pada perguruan tinggi akan dirubah statusnya sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, baik pekerja yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pekerja non-PNS. Namun yang terjadi sejak beberapa perguruan tinggi menjadi BHMN pada tahun 2000, malah terjadi tumpang tindih status kepegawaian yang dialami pekerja kependidikan. Sebagian besar perguruan tinggi yang menjadi BHMN pada tahun 2000 masih saja mengangkat PNS yang mengakibatkan adanya berbagai status pekerja di dunia perguruan tinggi, seperti pekerja perguruan tinggi, PNS, dan pekerja yang tidak memiliki status apapun atau pekerja non-status. Status pekerja ini pada akhirnya menyebabkan diskriminasi pada karir intelektual pekerja kependidikan, seperti adanya syarat bagi dosen non-PNS yang ingin menjadi profesor, diharuskan telah bekerja selama 10 tahun, namun syarat ini tidak berlaku bagi yang sudah berstatus PNS.

Pasal-pasal ketenagakerjaan yang diatur dalam Pasal 69-71 pada UU Pendidikan Tinggi ini juga tidak merujuk pada UU Ketenagakerjaan, tetapi malah merujuk kepada UU Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini akan berdampak pada tidak adanya UU yang mengatur penyelesaian masalah ketenagakerjaan di perguruan tinggi. Jika ada perselisihan, maka mekanisme penyelesaiannya akan diserahkan kepada mekanisme perguruan tinggi. Hal ini akan menyebabkan perguruan tinggi memiliki hak prerogatif untuk mengatur atau tidak mengatur konflik ketenagakerjaan di perguruan tinggi. Konsep ini sebenarnya menjadi salah satu ciri khas dari Labor Market Flexibility (LMF) yang diinginkan oleh para pemilik modal untuk mengontrol secara penuh para buruh/pekerjanya. Artinya, para pekerja di dunia kependidikan pun sangat rentan sehingga sulit untuk mendapatkan hak-hak normatifnya.

Permasalahan-permasalahan dalam UU Pendidikan Tinggi ini sebenarnya juga menunjukkan bagaimana rezim neoliberal memandang dunia pendidikan di Indonesia. Substansi UU Pendidikan Tinggi ini sebenarnya memiliki semangat yang sama dengan UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP), yang telah dibatalkan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Maret 2010, karena dianggap inkonstutisional dan membenarkan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Setelah pembatalan UU BHP tersebut, Bank Dunia, pada tanggal 17 April 2010, mengeluarkan dokumen Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency (IMHERE) yang berbunyi: “A new BHP must be passed to establish the independent legal status of all education institutions in Indonesia (public and private), thereby making BHMN HEIs a legal subset of BHP.” Dalam dokumen tersebut diperlihatkan, bahwa masalah pendidikan di Indonesia disebabkan oleh publik yang kurang mengeluarkan uang lebih banyak untuk pendidikan tinggi, karena saat ini masyarakat umum menganggap pendidikan hanya sebagai barang tersier/mewah. Untuk menjalankan amanat Bank Dunia tersebut, maka rezim neoliberal bersama dengan partai-partai politik borjuis di parlemen/DPR memunculkan Rancangan UU Pendidikan Tinggi yang isinya mengulang apa yang telah dibatalkan oleh MK dalam UU BHP, namun dengan kemasan yang berbeda.

UU Pendidikan Tinggi ini juga merupakan amanat GATS (General Agreements on Trade Services) yang telah ditandatangan rezim neoliberal di Indonesia. Dalam ketentuan GATS ini ada 7 sektor yang harus diliberalkan, salah satunya adalah pendidikan nasional.

Motif untuk meliberalkan dunia pendidikan tinggi di Indonesia melalui UU Pendidikan Tinggi ini menunjukkan, bahwa rezim neoliberal memang tidak akan pernah menjalankan semangat tujuan bernegara di Indonesia, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Rezim neoliberal hanya akan memandang dunia pendidikan sebagai barang dagangan belaka, sehingga dapat meraup keuntungan dari rakyat pekerja yang ingin masuk dan mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Selain itu, rezim neoliberal hanya melihat, bahwa dunia pendidikan ini adalah alat untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kerja baru yang siap untuk diterjunkan ke dalam dunia industri yang menguntungkan bagi pemilik modal.

Maka dari itu, kami dari Partai Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

  1. Mendesak Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang hanya akan mendiskiriminasi rakyat pekerja dan meliberalkan dunia pendidikan di Indonesia.
  2. Menolak berbagai upaya rezim neoliberal untuk meliberalkan dunia pendidikan di Indonesia, sehingga menjadikan dunia pendidikan sebagai barang dagangan belaka.
  3. Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh elemen gerakan rakyat untuk menumbangkan rezim neoliberal dan menghancurkan sistem neoliberalisme di Indonesia.
  4. Kapitalisme-neoliberal terbukti gagal untuk mensejahterakan rakyat, dan hanya dengan Sosialisme lah maka rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 15 Pebruari 2013
Komite Pusat – Partai Rakyat Pekerja (KP-PRP)

Ketua Nasional

ttd.
(Anwar Ma’ruf)

Sekretaris Jenderal

ttd.
(Rendro Prayogo)

Contact Persons:
Anwar Ma’ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
Rendro Prayogo – Sekretaris Jenderal (0855 1015 346)

 | Ditampilkan 15/02/2013