Y. Wasi Gede Puraka

Wujud & Wajah bisa sangat berubah rupa …
“Tapi dari buah-buahnya kamu bisa melihat dari mana pohon itu berasal”

Tulisan ini merupakan ringkasan pikiran dari hasil membaca sebuah teks tentang politik kartel di Indonesia.[1] Sebagai suatu ringkasan jelaslah bahwa tulisan ini jelas bukan hasil pemikiran orisinil penulisnya. Meski bukan hasil pemikiran orisinil, namun kiranya ide-ide yang tertuang bisa menjadi salah satu bahan untuk melakukan pengamatan bagi mereka yang menaruh perhatian atas mekanisme penataan kehidupan politik baik di negara maupun di masyarakat. Baiklah saya mulai.

Usai dilaksanakannya Pemilu 2004 dan 2009, banyak yang menilai bahwa situasi politik Indonesia kian menampakkan kemajuan. Presiden-Wapres sudah terpilih, pemilu tidak disertai dengan kekerasan, situasi pasar saham tidak terganggu, dan roda kehidupan masyarakat tetap berlangsung ’normal ’ seperti biasa. Namun mengapa kehidupan politik Indonesia seperti itu sedemikian ’membosankannya’? Mengapa pada masa kampanye, wacana yang melayang di atmosfir politik Indonesia tidak diisi oleh suatu debat ideologis yang berkualitas?

Situasi kehidupan politik di Indonesia yang membosankan dan datar seperti saat ini berbeda tegas dengan apa yang pernah terjadi pada dekade 1950an. Dekade dimana situasi politik dinilai oleh banyak pengamat sebagai dekade yang sangat dinamis. Dinamis bukan hanya di tingkatan elit melainkan juga hingga ke tingkatan massa-rakyat. Jika saat ini partai-partai mengusung isu-isu yang sama seperti pendidikan gratis, sembako murah, kesehatan gratis, anti-korupsi maka pada periode 1950an partai-partai mengusung tema pokok yang sangat mendasar seperti apa itu negara, bentuk negara, peran negara, bahkan hingga ke tingkatan ideologis. Meski harus mengorbankan stabilitas sistem politik, namun situasi politik pada dekade 1950an telah membawa massa-rakyat masuk ke dalam perdebatan politik yang mendasar. Hal ini berbeda dengan situasi politik hari ini yang lebih stabil dibanding masa sebelumnya.

Perbedaan situasi politik yang stabil dengan yang dinamis itu terletak pada beberapa hal. Pertama, saat ini sistem kepartaian bergerak secara sentripetal dimana isu-isu memusat hanya pada aspek yang ‘itu-itu saja’ seperti disebutkan di atas. Sementara pada dekade 1950an, kompetisi bergerak secara sentrifugal. Saat ini polarisasi tidak menajam. Dulu menajam karena tidak ada partai yang berhaluan sentris. Suatu haluan yang memungkinkan mereka menjadi moderat agar (a) mempermudah koalisi, dan (b) bisa memperlebar jangkauan pemilih. Implikasi situasi saat ini yaitu institusionalisasi politik melemah dibandingkan masa-masa sebelumnya.

Kedua, politik saat ini lebih terdesentralisasi dibanding masa-masa sebelumnya. Hal ini mengandaikan bahwa dinamika politik nasional tidak sama dengan dinamika politik daerah yang sangat plural. Koalisi nasional pun juga tidak sama dengan koalisi yang terjadi di daerah di mana koalisi di daerah mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk melakukan mobilisasi politik berdasarkan etnis, agama, suku, klan, dsb. Ketiga, kompetisi politik saat ini tidak ada yang mempersoalkan ideologi negara. Jikalau ada maka hanya ada sekelompok kecil kelompok-kelompok Islam. Meski tidak ada yang mempersoalkan ideologi negara bukan berrati problem ideologis hilang sama sekali dari pentas politik Indonesia. Saat ini pilihan khusus yang umum terjadi yaitu pilihan ideologi Islam dan Nasionalisme. Pada titik ini apa yang disebut Geertz sebagai politik aliran tidak sepenuhnya terhapus. Keempat, kalangan elit menampakkan stabilitas yang luar biasa dan ini berbeda dengan dugaan yang berandai-andai bahwa akan terjadi pertarungan antara otoriterisme dan demokrasi. Lalu apa yang bisa menjelaskan stabilitas elit politik di Indonesia? Persoalan tersebut tentu terkait juga dengan partai, sistem kepartaian, serta hubungan antara kondisi lokal dan politik nasional. Tetapi sebelumnya, marilah kita lihat dua perspektif yang biasanya digunakan untuk menjawab keprihatinan di atas.

Dua Konstruksi Teoritis

Untuk menerangkan soal di atas maka sekurangnya ada perspektif teoritis, yaitu Bossisme dan Oligarki.

Perspektif oligarki secara umum menyatakan bahwa meskipun Indonesia sudah ’lepas’ dari otoriterisme namun belum bisa lepas dari jerat oligarkhi yang sudah lama ditenun dalam politik di Indonesia. Otoriterisme yang hidup dalam masa Orba menjadi oligarki politik uang. Pada titik itu jaringan patronase dan alokasi kekuasaan serta kekayaan mendapat ruang baru yaitu partai politik dan parlemen. Jaringan yang dulu bergantung pada sistem represi negara sekarang bekerja di dalam sistem pemilu, partai-partai, dan parlemen. Perspektif ini juga memandang bahwa oligarki lokal telah ”membajak” lembaga-lembaga demokrasi dengan menggunakan uang dan kekerasan dengan kekuatan bersenjata semi-formal seperti ormas-ormas kepemudaan, etnis, agama dan sejenisnya.

Sementara itu, bossisme dapat didefinisikan sebagai ”calo kekuasaan yang memiliki monopoli atas kontrol terhadap sumber daya kekerasan dan ekonomi dalam wilayah yang berada di dalam yurisdiksinya”. Bossisme kemudian melahirkan istilah ”orang kuat”. Berbeda dengan kebanyakan pendapat bahwa munculnya bossisme adalah pertanda dari melemahnya negara, perspektif ini melihat negara tidak melemah karena orang kuat justru dilahirkan karena kekuatan dari negara dan kemampuan untuk memanfaatkan negara. Hanya saja Sidel sebagai pencetus gagasan tersebut menafikkan kekuatan masyarakat dan ketahanan elit tradisional dan oligarki regional. Penafikkan itu jadi memandang bahwa watak negara yang kuat dikendalikan oleh jejaring para bos yang melakukan penetrasi ke dalam masyarakat. Akhirnya negara predator yang kuat dipakai oleh para bos untuk menekan massa-rakyat.

Persamaan dari kedua perspektif itu terletak pada pandangannya yang sama-sama menekankan karakter predatoris negara. Perbedaannya : Perspektif oligarki menekankan daya tahan oligarki yang diwariskan dari jaman Orba, melihat karakter predatoris ini berasal dari logika modal dalam kapitalisme yang tidak mempercayai bahwa kapitalisme akan membawa kemajuan. Sementara bossisme menekankan : bagaimana jejaring orang kuat itu menguasai, memperkuat, dan memanfaatkan negara untuk kepentingannya sendiri, karakter predatoris adalah konsekuensi untuk menciptakan negara kuat dari jaringan para bos, dan agnostik terhadap pembangunan kapitalisme yang artinya kapitalisme diperlukan untuk memperkuat genggaman massa-rakyat di wilayah masing-masing. Padahal di Indonesia, politik lokal belum / tidak dikuasai orang-orang kuat karena dihalangi oleh struktur kelembagaan dari negara itu sendiri, yaitu negara kesatuan dan bukan federal seperti Filipina.

Ada beberapa kelemahan yang terkandung dalam dua perspektif tersebut, pertama, daya tahan oligarki tidak sekuat yang dihipotesiskan karena masih terbuka ruang perubahan mengingat tidak terlalu sulit untuk memahami bahwa politik Indonesia sedang mengalami beberapa perubahan mendasar. Kedua, wacana oligarki dan bossisme tidak masuk ke dalam wilayah persaingan kekuasaan di antara para bos atau oligarki. Jadi cengkeraman represi dan kekuatan daya predator negara kemungkinan akan melemah di beberapa bagian. Hal ini nampak salah satunya dari mundurnya TNI dalam menangani banyak kasus-kasus demonstrasi. Ketiga, kedua konstruksi teoritis itu tidak membuka ruang analisis kemungkinan adanya kekuatan oposisional yang bukan hanya datang dari CSO tetapi juga berbasis etnisitas dan kepentingan. Keempat, teori-teori itu tidak membuka kemungkinan adanya sejumlah varian baik secara spasial maupun temporal. Artinya, ada variasi antara oligarki nasional dan lokal pada periode waktu tertentu, misalnya bagaimana pengelompokkan itu terjadi sebelum dan sesudah pilkada yang beda disain institusionalnya dengan pemilu pusat. Di sini pemisahan antara politik nasional dan lokal menjadi sangat penting.

Politik Kartel

Salah satu yang menonjol dalam politik pasca-Orde Baru adalah stabilitas elit. Tidak seperti di negara lain dimana persaingan antar elit membawa pada instabilitas, di Indonesia kerja sama para elit berlangsung dalam suasana relatif damai. Yang terjadi di beberapa daerah adalah penataan ulang struktur politik, terutama karena akibat pilkada langsung. Jadi hasil akhir dari situasi semacam itu belum dapat diketahui secara jelas. Namun situasi itu dapat membawa kita pada imajinasi tentang bentuk kartel. Ide kartel memungkinkan kita untuk menekankan pada karakter stabilitas elit.

Kartel dalam istilah ekonomi berarti ”koordinasi untuk meminimalkan persaingan, mengontrol harga, dan memaksimalkan keuntungan diantara sesama anggota kartel”. Ide kartel ini sesuai dengan kecenderungan sentripetal dalam sistem kepartaian. Dengan penekanan pada stabilitas elit, kita juga bisa menganalisis sistem monopoli yang meminimalisasi persaingan, menoleransi korupsi dan kolusi, menjelaskan kegagalan fungsi institusi-intitusi demokrasi. Jadi demokrasi sebenarnya bukan hanya dibajak melainkan dimatikan fungsi-fungsinya dengan tetap menghidupkan makna simboliknya. Istilah lain, ia menjadi zombie.

Nah, politik kartel muncul dari suatu sistem koalisi besar diantara elit politik dengan tujuan meninimalkan kerugian dari pihak yang kalah baik dalam pemilu maupun koalisi. Politik ini lebih mengutamakan mekanisme perangkulan (inkorporasi) dari elit yang berlatarbelakang ideologis yang berbeda. Hanya saja, yang dirugikan dari politik jenis ini adalah massa-rakyat karena sistem politik dikoordinasi sedemikian rupa dengan meningkatkan ”saling pengertian” sehingga kekuasan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, sistem pemilu bisa saja secara prosedural nampak demokratis, namun kompetisi antar partai akan usai dan berubah menjadi kolusi antar partai begitu kotak suara ditutup. Mengapa bisa terjadi demikian?

Sekurangnya ada dua alasan. Pertama, karakter oposisi terhadap Orde Baru. Gerakan oposisi Orba tidak pernah merupakan gerakan massa yang besar dan terorganisasikan secara rapi. Gerakan oposisi Orba merupakan fungsi dari represi negara yang kemudian membatasi pilihan institusionalisasi politik akibat adanya represi. Di sisi lain, Orba mempunyai daya represi yang rapi dan sistematis untuk membatasi ruang gerak oposisi. Maka tidak mengherankan gerakan oposisi menjadi terbatas pada intelektual publik di LSM-LSM, anggota-anggota partai nonpemerintah, dan PRD yang kecil dan bergerak di bawah tanah. Kedua, karakter di atas mempengaruhi ’transisi menuju demokrasi’ dimana terbentuk sebuah pakta antara elemen ’garis lunak’ dalam rezim otoriter dengan oposisi yang moderat.

Selain stabilitas, ada konsekuensi lain yang penting dalam politik Indonesia menyangkut kartel politik. Pertama, kartel sangat menekankan pragmatisme. Tendensi itu mendapatkan cerminannya pada aktivis-aktivis radikal yang ingin masuk ke ranah politik akhirnya dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan iklim pargmatisme. Kalkulasi dan pragmatisme politik itu kemudian harus pula bertemu dengan logika ”saling pengertian” (mutual understanding). Tidak mengherankan bahwa aktivis maupun para korban penculikan menjadi agen dari para penculiknya.

Konsekuensi berikutnya, batas antara yang memerintah dengan oposisi menjadi tidak jelas. Oposisi lebih banyak menampilkan persetujuan ketimbang perbedaan. Tidak adanya perbedaan itu menjadikan elit tidak responsif terhadap suara rakyat. Padahal salah satu mekanisme penting demokrasi adalah perbedaan antara mereka yang berada di dalam dan di luar pemerintahan. Mengapa demikian? Karena kekhawatiran untuk kalah dalam pemilu sebenarnya adalah insentif bagi politikus-politikus atau partai-partai untuk lebih responsif terhadap rakyat yang memilihnya.

Ketiga, sistem kartel adalah sistem yang kolusif yang berakibat pada pengebirian kekuasaan massa-rakyat. Kartel memang memberi suasana stabilitas untuk para elit namun harus dibayar dengan nilai representasi rakyat dalam proses demokrasi. Dengan demkian berlaku : untuk elit adalah perangkulan (inclusion), tetapi untuk massa-rakyat adalah penyingkiran (exclusion). Penyingkiran itu tidak selalu dilakukan dengan represi tetapi dengan mematikan sejumlah fungsi dari institusi-intitusi meski fungsi simboliknya tetap dipelihara dan dilestarikan. Kasus Lapindo (negara dan modal) dan KPK (negara dan elit) adalah beberapa diantara contoh-contoh yang dapat ditemui.

Terakhir, politik kartel memberikan hasil ironis bagi kekuatan politik masyarakat. Politik jenis ini menghasilkan massa-rakyat yang relatif jinak yang tidak jauh berbeda dengan massa-mengambang di jama Orba. Diantara ironi itu, ada ironi lain yang lebih besar : apa yang dicapai dengan represi brutal oleh Orba bisa dicapai dengan persuasi dan manipulasi dalam iklim politik kartel.

Sebagai penutup: apakah politik kartel juga bekerja di tingkat lokal?

Catatan:

[1] Antonius Made Tony Supriatma, ‘Menguatnya Politik Kartel Para “Bos”,’ dalam Prisma, No.2, Vol.28, LP3ES, Jakarta, Oktober 2009.

Tulisan ini merupakan bahan pengantar diskusi di Kampus IISIP, Lenteng Agung, 16 Maret 2011.

 | Ditampilkan 11/02/2012