Membongkar Akar Korupsi

Ilustrasi korupsi, foto: istockphoto.com

Muhammad Haedir
Anggota PRP Komkot Makassar

“Bumi ini masih mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun tidak akan pernah mampu untuk memenuhi keserakahan manusia!” (Mahatma Gandhi)

Fenomena korupsi merupakan fenomena yang hangat dibicarakan belakangan ini di berbagai media. Selain karena efek yang ditimbulkannya, terungkapnya berbagai kasus korupsi menjadikan isu ini sebagai headline di media-media baik nasional maupun lokal. Tidak hanya di Indonesia, di Negara-negara maju semisal Amerika Serikat pun masih sering terjadi praktek korupsi.

Banyak (bahkan hampir semua ahli) berpandangan bahwa praktek korupsi lahir akibat moral pemimpin yang rendah sehingga memungkinkan praktek korupsi marak terjadi. Pandangan semacam ini seolah beranggapan bahwa individu memiliki kemampuan berkehendak, sehingga apapun yang individu kehendaki akan terwujud. Apabila sesorang telah menanamkan pada dirinya untuk tidak korupsi, maka dia tidak akan korupsi. Pandangan ini menolak intervensi lingkungan yang kuat terhadap moralitas dan kesadaran seseorang.

Mari kita kaji pandangan ini secara seksama. Pandangan ini sebenarnya tidak sepenuhnya salah, yang salah dari pandangan ini adalah menumpukan pandangannya pada subjektivitas pelaku. Pandangan ini tidak melihat bahwa pelaku juga berinteraksi, dan tentunya dorongan (pandangan) masyarakat sekitar menjadi kunci utama moralitas seseorang (pandangan moral yang dianut seseorang sangat dipengaruhi oleh pandangan moral yang dianut lingkungan yang membentuknya sejak kecil). Namun demikian, bukan berarti kita tidak akan menjatuhkan hukuman kepada diri pelaku.

Menurut pandangan penulis, seseorang melakukan korupsi lebih diakibatkan oleh ketidakpedulian seseorang dengan lingkungannya. Pelaku korupsi mungkin saja berpandangan bahwa seolah hanya dirinyalah yang akan hidup di dunia tanpa memikirkan masyarakat yang akan sengsara dengan perbuatannya.

Dari pendapat penulis di atas, terlihat bahwa sebenarnya moralitas utama dari koruptor adalah moralitas individualistik yang dibentuk tentunya oleh watak/moralitas masyarakat yang semakin individualis, memikirkan diri sendiri dan tidak mau peduli. Tentunya penting pula untuk sedikit mengkaji dari mana watak/moralitas individualistik ini muncul dan berkembang, untuk mencari akar masalah korupsi yang sebenarnya, mengingat moralitas inilah yang dominan mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi, sebuah watak yang tidak peduli terhadap kondisi masyarakat.

Korupsi dan Watak Individualisme: Sebuah Bangunan Sistem Ekonomi Kapitalisme

Mungkin teori ekonomi liberal yang menonjolkan (mengedepankan) persaingan antar individu untuk mengejar kemewahan dunia adalah sistem ekonomi yang paling bisa disalahkan dalam praktek kehidupan kita. Sistem ekonomi liberal ini diperkenalkan oleh Adam Smith yang menginginkan kebebasan individu untuk bersaing, sehingga manusia dibentuk tidak dalam posisi masyarakat, tapi dibentuk dalam posisi individu yang terpisah satu sama lain.

Dengan demikian, jika watak individualistik ini sangat dekat dengan liberalisme, maka watak ini tidak dapat dilepaskan dari watak sistem ekonomi kapitalisme yang menumpukan kepemilikan modal pada satu atau dua orang saja. Untuk itu penting pula mengkaji bagaimana sistem ekonomi kapitalisme bekerja sebagai akar dari individualistik.

Kapitalisme tidak hanya dikenal sebagai sistem produksi yang massif yang mengakibatkan over-produksi, penjajahan (imperialisme), impor/ekspor barang-barang yang mematikan produk lokal, dan lain-lain. Lebih jauh, sistem kapitalisme merupakan sebuah sistem yang bekerja dengan sistem kelas yang menurut Karl Marx, menggambarkan konflik atau pertentangan antara kelas yang memiliki kapital, yang oleh Marx disebut sebagai kelas penindas, dan mereka yang tidak memiliki kapital (modal) dan dengan demikian, terpaksa menjual tenaganya kepada kelas penindas, yang disebut Marx sebagai kelas tertindas.

Di manapun dan dalam zaman apapun, kelas penindas selalu memiliki superioritas dengan kekuatan modal yang mereka miliki, termasuk superioritas budaya. Dengan demikian, mereka (kelas tertindas) akan dengan mudah mengikut budaya dan perilaku kelas penindas. Dari sinilah Gramsci mengembangkan teorinya tentang hegemoni. Dari pola hidup kelas penindas yang bermewah-mewah, mengakibatkan kelas tertindas juga ingin merasakan hal tersebut, maka berlomba-lomba lah mereka menjadi (minimal dekat dengan) kelas penindas tersebut. Watak konsumerisme berkembang memaksakan memiliki sesuatu di luar kemampuannya. Di sinilah kemudian manusia mengembangkan diri sebagai seorang yang mementingkan diri sendiri, untuk sebuah kesenangan dan kemewahan dengan cara apapun, mulai dengan cara mencuri HP, motor, hingga merampok uang Negara (korupsi).

Dengan demikian, kapitalisme mengembangkan dirinya dengan sebuah watak yang mengamini watak rakus. Para penindas (kaum kapitalis yang memiliki kekuatan modal bekerja sama dengan penguasa/aparat negara) akan melakukan segala daya upaya dalam rangka penumpukan modal pada dirinya sendiri (dalam Islam dikenal dengan ungkapan penumpuk-numpuk harta) tanpa memperdulikan orang lain yang menerima dampak atas perbuatannya, pengrusakan lingkungan oleh perusahaan tambang, perampasan tanah oleh perusahaan-perusahaan baik nasional maupun internasional, penerapan upah murah bagi buruh, dan lain-lain.

Parahnya, semua itu dilakukan dengan legitimasi aturan yang dibuat melalui proses legislasi di DPR. Sangat kuat dugaannya bahwa proses legislasi di DPR pun dipenuhi dengan tindakan gratifikasi yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan besar kepada anggota DPR. Gejala ini dapat diungkap dengan terbongkarnya dugaan kasus suap deputi gubernur BI dan gratifikasi yang dilakukan oleh Freeport terhadap aparat kepolisian di Papua.

Watak rakus dari individu-individu yang telah penulis gambarkan sebelumnya inilah yang kemudian berkembang luas, tidak hanya kepada mereka yang telah memiliki kesempatan untuk melakukan korupsi, tapi juga kepada calon-calon pemimpin, karena konsep untuk menumpuk-numpuk harta dengan cara apapun telah mengakar hingga ke pelosok desa.

Sebuah Negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme, yang mengutamakan kepentingan Individu untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya akan berpengaruh pada sistem-sistem lain dalam masyarakat, termasuk watak atau moral individu dalam masyarakatnya, Individu-individu dalam masyarakat akan sangat mementingkan kepentingan Individu. Sebaliknya, sebuah masyarakat yang mengutamakan kolektivisme baik dalam sistem produksi barang-barang, maupun dalam pengambilan kebijakan Negara akan berpengaruh pula pada watak masyarakat yang kolektif, individu dalam masyarakat akan lebih mementingkan kepentingan kolektif.

Artinya, persoalan korupsi di sini bukanlah persoalan hukum semata, tapi juga merupakan persoalan ideologi ekonomi-politik yang dianut oleh suatu Negara, juga bukan saja persoalan moral pelaku, tapi lebih pada persoalan watak masyarakat yang sangat individualis. Sehingga untuk memberantas korupsi, tidak cukup dengan penegakan hukum semata, juga tidak cukup dengan pendidikan moral dan agama, tapi yang paling penting adalah mengubah pandangan atau ideologi ekonomi-politik yang dianut oleh Negara yang liberal dan kapitalistik, menjadi sebuah negara yang lebih mengutamakan kepentingan kolektif.

LEAVE A REPLY