Kekuatan Buruh adalah Mogok Nasional!

Partai Rakyat Pekerja
Partai Rakyat Pekerja

PERNYATAAN SIKAP PERHIMPUNAN RAKYAT PEKERJA

Nomor: 428/PS/KP-PRP/e/X/12

Mendukung Pemogokan Nasional Buruh!
Kekuatan Buruh adalah Mogok Nasional!

Salam rakyat pekerja,

Pada tanggal 3 Oktober 2012, jutaan buruh di seluruh Indonesia melaksanakan aksi mogok nasional di 21 kabupaten/kota dan 80 kawasan padat industri di Indonesia. Jutaan buruh tersebut menuntut agar pemerintah menghapuskan sistem kerja outsourcing dan memberlakukan upah yang layak bagi buruh. Aksi mogok nasional yang dilakukan selama satu hari oleh berbagai serikat buruh di Indonesia tersebut telah menyebabkan berhentinya aktivitas produksi di berbagai kawasan industri serta menghasilkan kerugian triliunan rupiah bagi pemilik modal.

Tuntutan para buruh untuk menghapuskan sistem kerja outsourcing dan mendapatkan upah yang layak atau menolak politik upah murah memang menjadi tuntutan semua buruh di Indonesia. Selama ini sistem kerja kontrak/outsourcing dirasa telah menyebabkan buruh di Indonesia tidak memiliki kepastian kerja, karena sewaktu-waktu dapat di-PHK oleh pemilik modal. Selain itu, buruh yang berstatus outsourcing tidak memiliki hak dan tunjangan seperti halnya buruh yang memiliki status pekerja tetap. Pada bulan Januari 2012, Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan telah melarang pekerjaan yang memiliki objek tetap, meskipun bersifat penunjang, untuk dikerjakan melalui mekanisme kontrak atau outsourcing, dengan alasan sistem tersebut menindas para buruh.

Namun hingga saat ini, perusahaan-perusahaan yang dijalankan oleh pemilik modal masih menerapkan sistem kerja kontrak/outsourcing karena dianggap lebih efeisien dan efektif. Artinya, para pemilik modal telah mengabaikan keputusan MK tersebut. Pengabaian terhadap keputusan MK oleh pemilik modal selama ini juga dibiarkan oleh rezim neoliberal. Seharusnya, pemerintah lah yang mengawasi dan memastikan perusahaan-perusahaan tersebut agar tidak lagi menerapkan sistem kerja kontrak/outsourcing dalam pekerjaan-pekerjaan yang memiliki obyek tetap. Pembiaran oleh rezim neoliberal menunjukkan, bahwa rezim ini memang berpihak kepada pemilik modal dan melanggengkan sistem penindasan kepada rakyatnya sendiri.

Selama ini juga, rezim neoliberal juga menerapkan politik upah murah kepada para buruh di Indonesia. Penerapan politik upah murah dilakukan demi menggaet para investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia. Praktik ini jelas menunjukkan, bahwa rezim neoliberal mengedepankan penindasan kepada rakyatnya hanya demi mendapatkan investasi dari para pemilik modal dari negara-negara maju.

Maka tidak aneh, aksi mogok nasional yang digalang oleh berbagai serikat buruh pada tanggal 3 Oktober 2012 menuntut agar sistem kera kontrak/outsourcing dihapus dan juga menerapkan upah yang layak (atau menolak politik upah murah) bagi buruh di Indonesia. Sayangnya, aksi mogok nasional selama satu hari tersebut tidak membuat rezim neoliberal dan para pemilik modal mempertimbangkan tuntutan para buruh, walaupun pemilik modal mengalami kerugian triliunan rupiah. Buktinya rezim neoliberal, melalui Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, hanya berjanji untuk memberlakukan pengetatan dalam penerapan sistem outsourcing kepada perusahaan-perusahaan penerima jasa outsourcing. Hal ini bukanlah tuntutan para buruh yang melakukan aksi mogok nasional yang menginginkan dihapuskannya sistem kerja kontrak/outsourcing. Sementara itu, mengenai upah layak, rezim neoliberal hanya menyatakan bahwa tuntutan upah layak masih dalam proses dialog. Aksi mogok nasional selama satu hari tersebut hanya menyita perhatian yang lebih besar akan kondisi perburuhan di Indonesia, baik dari rezim neoliberal, pemilik modal maupun masyarakat luas.

Artinya strategi untuk melakukan pemogokan nasional sudah berada dalam jalan yang benar, karena dengan begitu muncul perhatian terhadap kondisi perburuhan di Indonesia. Namun pemogokan nasional harus dilakukan hingga tuntutan para buruh tercapai, walaupun hal tersebut berkonsekuensi pemogokan tersebut dilakukan hingga berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Pemogokan merupakan kekuatan yang dimiliki oleh buruh untuk memperjuankan nasibnya.

Tuntutan yang lain, yang seharusnya diperjuangkan oleh para buruh adalah mengenai pemberangusan serikat buruh (union busting) dan privatisasi aset-aset negara. Pelemahan kekuatan buruh melalui union busting saat ini sedang sangat marak dilakukan oleh pemilik modal. Hal ini dilakukan karena pemilik modal sangat paham bahwa serikat merupakan kekuatan buruh yang paling utama. Dengan berkumpulnya para buruh dan membangun serikat buruh, maka kekuataan para buruh akan semakin besar dan berlipat ganda. Maka dari itu, pemilik modal saat ini mulai melakukan pelarangan terhadap pembentukan serikat buruh di perusahaan-perusahaannya dengan cara melakukan PHK terhadap aktifis-aktifis buruh yang hendak membangun serikat buruh atau bahkan mengkriminalisasikannya ke pihak kepolisian.

Privatisasi atau penjualan aset-aset negara (yang notabene milik rakyat) kepada pemilik modal (pihak swasta) juga seharusnya menjadi perhatian bagi perjuangan para buruh di Indonesia. Dengan adanya praktik privatisasi aset-aset negara yang melayani kebutuhan rakyat, maka akan berdampak pada semakin mahalnya biaya untuk mengakses layanan publik tersebut. Saat ini sudah berbagai BUMN telah diprivatisasi oleh rezim neoliberal, yang pada akhirnya menyebabkan layanan publik tersebut semakin mahal, seperti air minum, listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan dan yang lainnya.

Maka dari itu, kami dari Perhimpunan Rakyat Pekerja menyatakan sikap:

  1. Mendukung penuh aksi pemogokan nasional yang dilakukan oleh berbagai serikat buruh dan mendesak dilakukannya aksi pemogokan nasional yang lebih besar hingga tuntutan para buruh tercapai.
  2. Galang persatuan kelompok-kelompok buruh yang lebih luas untuk mempropagandakan pentingnya menghapuskan sistem kerja kontrak/outsourcing, menolak politik upah murah (atau mendapatkan upah layak nasional), menolak union busting (pembrangusan serikat), dan menolak privatisasi aset-aset negara.
  3. Cabut Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ganti dengan undang-undang yang lebih berpihak pada buruh/pekerja.
  4. Bangun kekuatan politik alternatif dari seluruh gerakan rakyat di Indonesia untuk menggulingkan rezim neoliberal dan menghancurkan sistem neoliberalisme.
  5. Kapitalisme-neoliberal telah gagal untuk mensejahterakan rakyat dan hanya dengan SOSIALISME lah rakyat akan sejahtera.

Jakarta, 5 Oktober 2012
Komite Pusat – Perhimpunan Rakyat Pekerja (KP-PRP)

Ketua Nasional

ttd.
(Anwar Ma’ruf)

Sekretaris Jenderal

ttd.
(Rendro Prayogo)

Contact Persons:
Anwar Ma’ruf – Ketua Nasional (0812 1059 0010)
Irwansyah – Wakil Ketua Nasional (0812 1944 3307)

LEAVE A REPLY