Finansialisasi dan Krisis Kapitalisme

Muhammad Ridha

Dalam komentar pada bulan November 2008, pihak IMF, melalui direktur pelaksananya Dominique Strauss-Kahn, menyebutkan bahwa kita hidup dalam masa krisis finansial terbesar di AS semenjak depresi 1930-an. Namun sayangnya, pernyataan ini mengabaikan dua hal penting. Pertama, krisis ini tidak lagi hanya menyentuh masalah AS semata. Krisis pada saat itu juga menyentuh wilayah lain seperti Eropa, Jepang, dan berbagai negara yang dikenal sebagai negara “emerging market”. Sebuah gelombang penghancuran yang besar dan massif telah menghantam banyak negara di dunia seperti Islandia, Hungaria, Ukraina dan Pakistan. Kedua, kondisi itu tidak lagi dapat dilihat hanya sebatas sebagai krisis finansial; kejatuhan ekonomi saat itu juga menerpa bagian lain yang sering kali disebut sebagai “ekonomi riil.” Terpaan ini sangat terasa sekali pada sektor-sektor seperti konstruksi, otomotif dan konsumsi barang-barang publik. Output manufaktur turun drastis di negara-negara seperti Amerika Serikat, Zona Eropa, Jepang, dan bahkan Cina. Tiga besar industri otomotif Detroit (Chrysler, Ford dan General Motor) mencatat kerugian pada pelaporan keuangan mereka di pertengahan tahun 2008 hingga mencapai $28,6 miliar yang tentu saja mengancam mereka menuju kebangkrutan. Perdagangan bebas terbayang-bayangi jurang kehancuran mereka sendiri.[1]

Fakta-fakta ini tentu saja tidak berdiri dalam sebuah ruang yang vakum. Krisis finansial yang merembet hingga ke aspek ekonomi riil akan mengkompensasikan secara eksternal aspek-aspek sosial yang melingkupi kerja mekanismenya. Sebagai contoh, di Amerika Serikat sendiri, krisis ini telah menyebabkan turunnya harga saham dunia hingga 50%, menyapu bersih hingga $25 triliun nilai asset yang diperdagangkan. Semenjak bangkrutnya Lehman Brothers, lebih dari 250.000 lapangan pekerjaan yang terkait dengan sektor finansial menghilang. Selain itu, dalam estimasi yang dilakukan oleh bagian riset Merryl Lynch, untuk mempertahankan kerja produksinya, General Motors harus menutup 12 pabrik perakitan dan memotong output produksi di lini-lini produksi truk, kendaraan sport, dan kendaraan serba gunanya hingga mencapai 2/3 bagiannya. Efeknya tentu saja mencengangkan, di atas 59.000 dari 123.000 pekerja di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada harus diputus hubungan kerjanya.

Apa yang menarik dari krisis ini adalah konteks di mana situasi ini berada. Banyak kalangan berpendapat bahwa perdagangan bebas dengan finansialisasi sebagai jangkar mekanisme ekonomi kontemporer, merupakan sebuah praktik yang harus disyukuri.[2]  Kemampuan finansialisasi untuk mengakumulasi tingkat keuntungan pada derajat yang tidak tertarakan membuat finansialisasi dianggap sebagai jawaban bagi kebuntuan peradaban kemanusiaan dalam meraih kesejahteraan. Apa yang menyesatkan dari argumen ini adalah finansialisasi merupakan sebuah mekanisme kerja yang seakan-akan natural dan sesuai dengan kebutuhan kemanusiaan. Padahal sesungguhnya, finansialisasi sebagai sebuah interaksi ekonomi dibangun di atas kepentingan kelas sosial tertentu. Selubung ideologi ini tentu saja akan menyebabkan impian munculnya kesejahteraan bersama tidak tepat ketika pada akhirnya mekanisme kerjanya sendiri menguntungkan pihak yang satu melalui penghisapan dan eksploitasi atas pihak lain. Poin terpenting dari proses ini setidaknya dapat dilihat dari perubahan pola manajerial kelas kapitalis yang berhasil menguasai relasi politik negara yang disebabkan oleh krisis dalam kapitalisme itu sendiri.

Keterbatasan Akumulasi dan Pola Penataan Krisis Kapitalisme

Dalam Capital jilid III,[3] Marx menyebutkan bahwa kapital (modal) memiliki karakterisitik inheren yang berkontradiksi antara satu dengan yang lain. Di satu sisi, ia memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya dengan tidak terbatas. Namun, di sisi lain, kapital memiliki “penyakit bawaan” di mana imperatif dia untuk terus berkembang memaksa dirinya sendiri untuk mengalami krisis secara perlahan. Argumen ini diterima hampir secara merata oleh semua ekonom baik dari pihak yang memiliki pendekatan ekonomi mainstream maupun dari pihak ekonom yang secara kritis melihat kapitalisme, khususnya ekonom Marxian.

Karakter yang kontradiktif ini jika dibiarkan lebih jauh akan berimplikasi secara destruktif terhadap kerja kapitalisme itu sendiri. Hal ini disebabkan kontradiksi yang sebenarnya tertanam dalam proses kapitalisme melalui kerja kapital akan selalu menyebabkan krisis. Dan sebagaimana gerak sejarah, krisis selalu mempunyai potensi untuk menghancurkan relasi produksi kapitalisme sendiri, mengingat ekses sosial yang ditimbulkan akan memunculkan pertanyaan tentang relasi sosial produksi yang tengah terjadi. Implikasi ini tentu saja disadari oleh pihak kapitalis sendiri. Untuk itu diperlukan pola penataan yang berubah-ubah dan cenderung tentatif untuk menanggulangi implikasi sosial dari krisis yang terjadi.[4]

Perubahan pola penataan ini setidaknya dapat dilihat pada peralihan logika ekonomi yang berubah-ubah sesuai dengan dinamika dalam relasi ekonomi, yang berimplikasi pada relasi politik dalam negara. Seperti kita ketahui, pasca PD II, logika ekonomi yang menjadi tren saat itu sangatlah kental dengan pendekatan ekonomi Keynesian. Karakteristik utama dari pendekatan Keynesian adalah pentingnya intervensi ekonomi yang dilakukan oleh negara untuk mendorong sisi permintaan (demand-side) masyarakat. Hal ini sendiri merupakan respon dari Depresi Besar tahun 1930-an yang salah satu penyebab utamanya disinyalir berasal dari terjadinya kelebihan produksi (over-supply) pasar yang tidak diimbangi dengan permintaan efektif di tingkatan konsumen.[5]

Ketimpangan ini harus dientaskan melalui sebuah mekanisme di luar pasar yang memungkinkan permintaan efektif muncul secara berkesinambungan. Kesesuaian antara pendekatan Keynesian dengan pola pikir kapitalis pasca PD II adalah bahwa kehancuran massif yang disebabkan oleh akumulasi bersamaan antara Depresi Besar dan PD II membuat pasar tidak mungkin untuk tumbuh sendiri. Diperlukan tangan di luar pasar, yaitu negara, untuk membangun infrastruktur pasar yang hancur tersebut. Tidak heran jika kemudian model ekonomi yang bermunculan pasca PD II sedikit banyak dipengaruhi oleh pendekatan Keynesian. Negara menjadi aktor utama dalam mendesain kerja ekonomi.

Pola penataan kapitalis Keynesian pasca PD II seakan-akan menjadi magis untuk kapitalisme itu sendiri. Pihak kapitalis mampu mengakumulasi tingkat keuntungannya pada titik yang maksimum. Pada konteks saat itu, kelas pekerja banyak diberikan konsesi, misalnya, melalui asuransi kesehatan dan jaminan pensiun oleh pihak kapitalis untuk meredam kontradiksi karena semakin kuatnya eksploitasi. Hal ini kemudian dibarengi dengan munculnya rezim-rezim kekuasaan yang berorientasi korporatis yang memberikan ruang terbatas dalam masyarakat kapitalis untuk meredam ekses-ekses kontradiktif dari kapitalis. Sebagai contoh, hal ini setidaknya dapat dilihat pada semakin pentingnya bagi negara untuk mementingkan aspek kesejahteraan untuk masyarakatnya. Apa yang sebenarnya terjadi dalam relasi politik saat itu, dalam pola penataan kapitalisme ala Keynesian, adalah terciptanya sebuah formasi sosial yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya di mana relasi antar kelas cenderung seimbang dan memberikan ruang yang terbatas dalam negara untuk terjadinya negosiasi antara  kelas-kelas yang berkontradiksi.[6]

Namun, kondisi ini harus diubah ketika krisis menghantam ekonomi global pada era 1970-an. Krisis ini mengakibatkan diperlukannya pola manajerial baru untuk mengatasi efek-efek buruk yang ditimbulkan oleh krisis. Yang menarik dalam kondisi ini adalah jawaban yang dimunculkan oleh rezim yang berkuasa mengenai penyebab krisis 1970-an. Menurut mereka pada saat itu, krisis disebabkan oleh terlalu intervensionisnya tangan negara dalam mengelola ekonomi. Intervensi ini menyebabkan pasar kehilangan kemampuannya untuk melakukan distribusi dan redistribusi output produksi. Untuk itu, alih-alih melihat krisis ditanggulangi melalui pendekatan permintaan seperti sebelumnya, diskursus dominan yang kemudian berkembang dalam menjawab problem 1970-an ini adalah diperlukannya pendekatan lain yang berasas pada aspek produksi (supply). Di sini lah kemudian muncul rezim ekonomi politik yang memfokuskan dirinya pada aspek moneter yang bertujuan untuk menunjang proses ekonomi yang berdasarkan pada sisi produksi.

Apa yang terkonsentrasi di ekonomi akan berimplikasi pula pada relasi politik di masyarakatnya. Relasi politik pasca krisis ini pun mengalami metamorfosis. Rezim kekuasaan yang kemudian muncul dikenal sebagai rezim neoliberal. Dalam rezim ini, negara muncul untuk mendukung kerja akumulasi modal secara lebih massif. Untuk itu segala bentuk keajegan yang membatasi alur gerak modal harus dihancurkan atau direstrustrukturisasi.[7] Jika sebelumnya pada masa rezim Keynesian, Negara banyak mengalokasikan anggaran untuk pengeluaran publik seperti kesehatan, pendidikan, dan perumahan, maka pada rezim neoliberal anggaran belanja negara untuk pengeluaran publik harus dipangkas untuk mencegah terjadinya beban fiskal Negara.

Selain itu, alokasi belanja negara yang terlalu besar untuk pengeluaran publik hanya akan membatasi peran swasta untuk melakukan distribusi atas produksi yang telah mereka lakukan. Sebagai contoh, jika negara terlalu banyak mensubsidi masyarakatnya untuk kesehatan melalui pelayanan gratis di RS milik pemerintah, maka keberadaan RS swasta akan kalah bersaing dengan RS milik pemerintah. Hal inilah yang kemudian dipandang oleh ekonom libertarian sekaligus monetaris seperti Milton Friedman sebagai bentuk distorsi pasar yang pada akhirnya akan membelenggu kebebasan peradaban manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi yang paling mendasar.[8]

Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa terjadi perubahan pola manajerial kapitalisme yang disebabkan oleh terjadinya krisis di kapitalisme itu sendiri. Pola manjaerial baru ini tentu saja disertai dengan adanya kebutuhan untuk mempercepat proses akumulasi dan proses ini sendiri harus mampu mengatasi secara simultan implikasi sosial dari krisis. Jawaban yang kemudian muncul dari kebutuhan ini adalah diberlakukannya perdagangan bebas dengan neoliberalisme sebagai selubung ideologi yang meliputi kerjanya. Perdagangan bebas ini diiringi pula dengan pengembangan secara lebih lanjut interaksi ekonomi yang telah ada sebelumnya untuk dimasifikasi atas nama proses akumulasi. Dan interaksi ini adalah finansialisasi.

Memahami Finansialisasi

Finansialisasi bermula ketika kenaikan harga minyak dunia dan gagalnya rezim fixed rate exchange dalam mengelola relasi pertukaran ekonomi global pasca-Perang Dunia II. Krisis keduanya tentu saja membuat konsensus pasca PD II dengan Bretton Woods-nya harus direvisi secara simultan. Salah satu langkah yang kemudian diambil oleh para pemimpin dunia saat itu adalah dengan menjadikan dollar, yang merupakan mata uang patokan bagi ekonomi global, mengalami fluktuasi nilai dasarnya. Jika sebelumnya 1 dollar nilainya ditetapkan sama dengan 35 ons berat emas, maka dalam kesepakatan yang baru, nilai dollar disesuaikan dengan tingkat utang Amerika Serikat, maka dimulailah rezim pertukaran uang yang baru, yang dikenal dengan rezim floating exchange rate (rezim mata uang mengambang). Perubahan ini tentu saja membawa implikasi yang luas bagi ekonomi global pada saat itu.[9] Nilai mata uang yang digunakan untuk perdagangan akan berubah-ubah dan tidak menentu. Upaya untuk mempertahankan nilai mata uang nasional hanya akan menyebabkan tergerusnya cadangan devisa suatu negara yang berimplikasi pada ketidakkokohan fundamental ekonomi negara tersebut.

Mengambangnya nilai tukar mata uang menyebabkan terjadinya mutasi atas nilai mata uang di seluruh dunia. Jika pada awalnya uang atau mata uang dipergunakan sebagai alat pertukaran semata, pengambangan atas nilainya menyebabkan nilai uang menjadi tidak stabil dan cenderung rapuh. Ketidakstabilan ini sendiri merupakan sesuatu yang imperatif dalam kapitalisme sendiri, mengingat logika permintaan dan penawaran dalam mekanisme pasar hanya dapat bekerja secara optimal ketika nilai mata uang fluktuatif dan berubah-ubah.[10] Dengan kata lain, nilai mata uang pun ditempatkan dalam logika transasksional yang sama dengan komoditas lain yang merupakan hasil dari kerja. Tidak heran jika kemudian mutasi atas nilai uang adalah sebuah proses de-komodifikasi atas uang itu sendiri. Uang menjadi komoditas terpisah dengan komoditas lain yang diperjualberlikan.

De-komodifikasi atas uang menyebabkan kapitalisme kontemporer mengalami proses perluasan atau universalisasi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Uang menjadi alat pertukaran sekaligus menjadi alat produksi untuk proses akumulasi selanjutnya. Salah satu fitur terpenting dalam prsoes ini setidaknya dapat dilihat dari transformasi sistem keuangan dan perbankan kontemporer yang tidak lagi berasaskan pada mekanisme pendanaan (funding) dan pinjaman (lending), di mana selisih antara pinjaman dengan pendanaan menjadi keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak perbankan. Pada masa sebelum universalisasi kapitalisme ini, perbankan masih menjalankan fungsi-fungsi tradisionalnya di mana bank muncul sebagai mediasi keuangan dalam pendanaan aktifitas perekonomian. Mekanisme dalam perbankan tradisional dapat dijelaskan dalam skema berikut:

Dalam fase finansialisasi, kelebihan uang (excess money) yang dimiliki oleh pihak ketiga tidak lagi termediasikan melalui institusi perbankan yang mengambil keuntungan melalui selisih pendanaan dengan pinjaman. Akan tetapi secara langsung relasinya terjadi antara pihak masyarakat dengan perusahaan itu sendiri. Dalam konteks inilah, muncul banyak termin dalam ekonomi kapitalis kontemporer yang berupaya menggambarkan interaksi yang muncul, seperti obligasi atau surat utang, saham, sukuk (obligasi syariah), dan sebagainya. Semua istilah tersebut pada dasarnya hanya improvisasi semata dari interaksi fundamentalnya, yaitu universalisasi relasi ekonomi kapitalis, karena memungkinkan masyarakat secara luas tanpa pembedaan struktur sosialnya untuk menjadi bagian dari pemilik alat produksi (kapitalis) selama memiliki uang. Tidak heran jika kemudain fase kapitalisme kontemporer disebut pula sebagai kapitalisme rakyat (people’s capitalism). Berikut skema dalam sistem keuangan kapitalisme kontemporer:

Namun harus tetap diingat bahwa kapitalisme adalah sebuah relasi sosial yang kental akan kontradiksi. Kemampuan dirinya untuk terus berkembang selalu diiringi dengan karakteristik inherennya untuk mengalami resiko secara terus menerus yang kemudian berujung pada krisis. Resiko ini muncul ketika nilai atas uang mengalami volatilitas, fluktuatif dan cenderung berubah-ubah. Kondisi ini tentu saja menyebabkan terjadinya ketidaktentuan atas nilai alat pertukaran atau uang ketika transaksi ekonomi terjadi. Apa yang tengah terjadi sekarang tentu saja akan berbeda di masa mendatang. Selisih antara nilai uang di masa datang dengan nilai uang di masa kini akan menimbulkan harga resiko yang harus dibayar oleh pihak yang tengah melakukan transaksi tersebut. Untuk itulah diperlukan sebuah instrumen untuk menanggulangi munculnya resiko dalam proses transaksi. Instrumen ini kerap kali disebut sebagai derivatif.

Derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya diturunkan atau berasal dari produk yang menjadi “acuan pokok” atau juga disebut “produk turunan” (underlying product); daripada memperdagangkan atau menukarkan secara fisik suatu asset, pelaku pasar membuat sebuah perjanjian untuk saling mempertukarkan uang, asset atau nilai di masa yang akan datang dengan mengacu pada asset yang menjadi acuan pokok. Dalam prakteknya, banyak sekali produk finansial yang dikategorikan sebagai produk derivatif. Salah satunya adalah opsi. Opsi adalah kontrak di mana salah satu pihak menyetujui untuk membayar sejumlah imbalan kepada pihak yang lain untuk sebuah “hak” (tetapi bukan kewajiban) untuk membeli sesuatu atau menjual sesuatu kepada pihak yang lain. Misalnya, seseorang yang khawatir bahwa harga stok XXX akan turun sebelum ia sempat menjualnya, maka ia membayar imbalan kepada seseorang lainnya (ini disebut “penjual” opsi jual atau put option) yang menyetujui untuk membeli stok daripadanya dengan harga yang ditentukan di depan (strike price).

Pembeli menggunakan opsi ini untuk mengelola resiko turunnya nilai jual stok XXX yang dimilikinya. Di sisi lain, si pembeli opsi mungkin saja menggunakan transaksi opsi tersebut untuk memperoleh imbalan jasa dan mungkin telah memiliki sebuah gambaran bahwa nilai jual XXX tidak akan turun. Sebagai lawan dari opsi jual adalah opsi beli atau biasa disebut call option di mana opsi beli ini memberikan kepada pembeli opsi, hak untuk membeli asset acuan (underlying asset) pada sebuah tanggal yang disepakati dengan harga yang telah ditetapkan atau yang dikenal dengan istilah option strike. Dalam logika kapitalisme, derivatif berguna sebagai alat untuk mengalihkan resiko. Contohnya, petani dapat menjual kontrak berjangka atas hasil panenan kepada spekulator sebelum panen dilakukan. Si petani melakukan lindung nilai (hedging) atas resiko naik atau turunnya harga panenan dan si spekulator menerima pengalihan resiko ini dengan harapan imbalan yang besar. Si petani mengetahui secara pasti nilai jual hasil panen yang akan diperolehnya kelak dan si spekulator akan memperoleh keuntungan apabila harga jual mengalami kenaikan. Namun, apabila harga jual mengalami penurunan maka ia akan mengalami kerugian.

Akan tetapi sayangnya upaya untuk mengalihkan resiko ini kemudian memunculkan resiko lain yang tidak kalah mengancam terhadap proses akumulasi. Instrumen derivatif ini memunculkan sebuah bentuk interaksi ekonomi yang kental dengan prinsip spekulasi. Apa yang harus dilihat dalam transaksi derivatif ini adalah setiap orang dimungkinkan untuk memiliki kontrak derivatif. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki hubungan langsung terhadap perusahaan yang menerbitkan kontrak derivatif ini. Sebagai contoh, dalam transaksi derivatif produk opsi, pihak menjual kontrak kepada lebih dari satu pihak. Jika atmosfir bisnis kondusif, upaya ini akan menguntungkan pihak penerbit kontrak mengingat estimasi harga yang telah dilakukan tidak berbeda jauh dengan yang diharapkan. Namun apabila iklim bisnis buruk, upaya tersebut hanya akan menyeret perusahaan menuju kerugian yang besar karma harus membayar sebuah kewajiban kepada pihak pembeli kontrak. Selain itu, juga berimplikasi pada penurunan nilai asset yang pada mulanya ingin dilindungi namun berbalik menyusut nilainya.

Kesimpulan

Dalam artikel ini setidaknya dapat disimpulkan finansialisasi adalah respon terhadap krisis dan secara bersamaan ia juga menjadi katalis utama bagi terjadinya krisis yang tengah berlangsung sekarang. Hal ini disebabkan oleh resiko yang muncul karena fluktuasi nilai uang memaksa setiap orang untuk mengalihkan resikonya ke tempat lain. Akan tetapi, bukan berarti resiko itu sendiri hilang. Resiko tersebut akan selalu menghantui hingga kemudian pada titik tertentu akan “meledak” di sebuah tempat yang tidak disangka sebelumnya. Ledakan atas resiko ini kemudian akan menjalar ke seluruh aspek produksi kapitalis secara lebih luas yang tentu saja pada skala kecil akan menyebabkan kebangkrutan kapitalis namun secara luas akan memunculkan krisis kapitalis.

Tidak ada yang alamiah dari finansialisasi. Finansialisasi adalah hasil dari relasi ekonomi, sosial, dan politik peradaban kemanusiaan. Finansialisasi adalah bentuk pengorganisiran krisis kapitalisme yang berhasil memenangkan kontestasi kuasanya di tingakatan politik negara. Sebagaimana telah diargumenkan, kerja manajerial kapitalis untuk menangani krisis yang muncul harus didukung dengan keberadaan alat-alat kekuasaan atau apparatus-aparatus negara. Proses finansialisasi sebagaimana yang tengah terjadi musykil untuk terjadi ketika infrastrukturnya sendiri tidak muncul dari negara. Alih-alih nir-negara, seperti klaim para pendukung neoliberalisme, dalam fase finansialisasi, negara memegang peran yang krusial untuk mendukung sistem baru ini. Pelajaran penting yang dapat diambil setidaknya dari pengalaman ini adalah menjadi keharusan bagi siapapun agen yang ingin melakukan transformasi relasi sosial produksi untuk melihat Negara sebagai sebuah ruang pertarungan politik yang harus dimenangkan. Tanpa kontestasi politik dalam negara, upaya untuk perubahan ini hanya akan mengalami jalan buntu.

Catatan:

[1] Untuk data-data ekonomi, penulis banyak mengutip dari makalah David Mcnally, “From Financial Crisis to World Slump: Accumulation, Financialization, and The Global Slowdown” dipresentasikan dalam Historical Materialism Conference di Bloomsbury pada 2 November 2009.

[2] Lih. Thomas L. Friedman, Nexus and The Olive Tree (New York: Penguin Books, 1999).

[3] Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, Vol III (London: Penguin Press, 1981).

[4] Samir Amin, Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society (London: Pluto Press, 2000).

[5] John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest, and Money (New York: Cambridge University Press, 1985).

[6] Niall Ferguson, The War of the World: History’s Age of Hatred (London: Allen Lane, 2006).

[7] Daniel Yergin and Joseph Stanislaw, The Commanding Heights: The Battle for the World Economy (New York: MIT Press, 2003).

[8] Milton Friedman, Capitalism and Freedom (New York: Penguin Press, 1962).

[9] Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of International Monetary System (New Jersey: Princeton University Press, 1996).

[10] Prabhat Patnaik, The Value of Money (New York: Columbia University Press, 2009).

Daftar Pustaka

Friedman, Thomas L. Nexus and The Olive Tree. New York: Penguin Books, 1999.

Marx, Karl Capital ,Vol III. London: Penguin Press, 1978.

Amin, Samir. Capitalism in the Age of Globalization: The Management of Contemporary Society. London: Pluto Press, 2000.

Keynes, John Maynard. The General Theory of Employment, Interest, and Money. New York: Cambridge University Press, 1985.

Ferguson, Niall. The War of the World: History’s Age of Hatred. London: Allen Lane, 2006.

Yergin, Daniel and Stanislaw, Joseph. The Commanding Heights: The Battle for the World Economy. New York: MIT Press, 2003.

Friedman, Milton. Capitalism and Freedom. New York: Penguin Press, 1962.

Eichengreen, Barry. Globalizing Capital: A History of International Monetary System. New Jersey: Princeton University Press, 1996.

Patnaik, Prabhat. The Value of Money. New York: Columbia University Press, 2009.

Makalah

Mcnally, David. “From Financial Crisis to World Slump: Accumulation, Financialization, and The Global Slowdown” dipresentasikan dalam Historical Materialism Conference di Bloomsbury pada 2 November 2009.

LEAVE A REPLY