Donggi Senoro Mengorbankan Petani Kecil

Muhajiir Aljazara
Anggota Perhimpunan Rakyat Pekerja

Setahun lebih proyek pembangunan kilang LNG beroperasi di Desa Uso, hiruk-pikuk terlihat pagi dan sore ketika pekerja melakukan aktivitas sebagai pekerja konstruksi proyek mega raksasa Donggi Senoro LNG. Jalanan yang berlubang dengan debu beterbangan seolah sudah biasa bagi masyarakat sekitar lingkar tambang yang telah lelah mengeluh. Proyek konstruksi memasuki 60% rampung, dengan jumlah pekerja 4000 orang. Namun, masalah lama belum juga terselesaikan sampai saat ini, yaitu pembebasan lahan antara petani dan DSLNG.

Pembebasan lahan di Desa Uso berdasarkan Surat Izin Bupati yang kedua dengan nomor: 593/411/Bag. Tapem, tanggal 25 Januari 2008,  meninggalkan luka bagi petani di Desa Uso, salah satunya adalah Keluarga Galendo. Pasalnya, tanah kebun mereka yang dikelola bersama-sama telah dijadikan area pembangunan kilang LNG. Namun, hingga detik ini belum juga ada niat baik dari PT DSLNG mengenai proses ganti-rugi atas tanah kebun milik petani Galendo. Pemerintah pun terlihat kurang serius menanggapi permasalahan tanah yang dialami oleh petani kecil seperti Galendo dan petani lain korban penyerobotan lahan.

Penyerobotan tanah milik petani Galendo menambah daftar carut-marutnya pembebasan tanah terhadap petani yang dilakukan oleh Industri Ekstraktif di Luwuk, Banggai. Cukup tragis peristiwa yang menimpa petani Galendo, bahwa tanah yang telah digarap sejak tahun 1965 oleh orang tua mereka, yaitu Hasan Galendo, di mana terdapat tanaman pohon kelapa, kapuk, mangga, jagung dll., digusur habis pada tahun lalu. Begitu juga dengan rumah pondok yang dibakar oleh orang-orang suruhan DS-LNG.

“Jelas bahwa kami merupakan korban perampasan tanah oleh PT DSLNG,” begitu tutur Hasmar, salah satu keluarga Galendo. Pasalnya, tanah yang telah lama mereka kelola bersama almarhum ayahanda mereka, yaitu Latohap Galendo, tiba-tiba digusur tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Pemilik lahan juga mengutuk sikap Kepala Desa Uso, “Surait Salim,” yang seharusnya tahu tanah tersebut milik siapa.

Permasalahan Tanah Menggantung

Pemilik lahan telah beberapa kali ke DPRD untuk mempertanyakan permasalahan tanah mereka. Sehingga, untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut, Ketua DPRD Kab. Banggai kembali mengadakan rapat dengan BPN, Bagian pertanahan Setda Kab. Banggai, Asisten I Setda Kab. Banggai. Pada 19 desember 2011, lahirlah sebuah rekomendasi bernomor: 640/603/DPRD tentang penyelesaian permasalahan lahan dengan kegiatan PT DSLNG, agar Bupati Banggai mengambil langkah-langkah:

  1. Segera menyelesaikan persoalan 2 keluarga Latohap Galendo dan Haidan
  2. Melakukan pemanggilan kedua terhadap Kepala Desa Uso
  3. Menghentikan sementara kegiatan PT DSLNG untuk lahan yang bermasalah
  4. Membentuk Tim Terpadu.

Begitu banyaknya rekomendasi-rekomendasi yang dilahirkan dan dibidani oleh tangan pemerintah & DPRD Banggai menyangkut permasalahan lahan di Desa Uso. Tetapi, terbukti tidak mampu menyelesaikan masalah, sehingga terkesan persoalan ini sengaja dibiarkan berlarut-larut. Dalam ekspresinya, PT DSLNG tidak bergeming dan tetap melanjutkan proyek konstruksi kilang LNG di lahan yang bermasalah. Bahkan tidak akan membayar untuk yang kedua kalinya untuk lahan yang mereka klaim pemiliknya sama. Keluarga Galendo sudah berapa kali ke kantor Bupati Banggai, namun tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan tanah mereka. Begitu juga dengan Usman Mangandjo selaku Asisten I Bupati yang sampai saat ini obral janji untuk menyelesaikan permasalahan lahan mereka.

Pada tanggal 2 oktober 2012, pemilik lahan yang menjadi korban, mencoba banting setir dengan cara menduduki tanah mereka dan memasang tenda darurat. Pada tanggal 11 oktober, PT Japan Gas Corporation, induk perusahaan kontraktor pada proyek Donggi Senoro, melalui relation-nya Richard Nugroho & Mochamad Rozikin, mencoba memediasi permasalahan dengan pemilik lahan, namun tidak juga melahirkan jalan keluar. Proses mediasi tersebut hanya merupakan akal-akalan saja dari pihak PT JGC-Indonesia, yang sebelumnya telah menginstruksikan agar pendemo pindah dari tempat yang mereka duduki, demi kelancaran proyek konstruksi PT DSLNG yang telah 60% mendekati rampung.

Setelah upaya mediasi yang dilakukan tidak melahirkan apa-apa, pada tanggal 14 Oktober 2012, pemilik lahan yang menduduki lahan sengketa dibubarkan paksa pada malam hari oleh massa yang mengaku sebagai warga Uso dan masyarakat pengembangan burung maleo batui. Seolah telah direncanakan, massa yang membubarkan pendemo telah menyiapkan spanduk/baliho untuk menolak pendemo DS-LNG. Pada saat bersamaan, pihak perusahaan juga segera mengeluarkan pagar berkawat duri, dengan penjagaan ketat oleh security perusahaan. Seolah mengulang kejadian di masa silam, petani harus berhadapan dengan preman-preman suruhan DS-LNG. Cukup disayangkan karena tidak satu pun pihak kepolisian sektor Batui yang berada di tempat saat peristiwa itu terjadi.

Persepsi Sempit Perusahaan dan Pemerintah

Sebuah opini yang cukup cerdas dicoba dibangun untuk mematahkan perlawanan petani korban penyerobotan tanah, yakni bahwa perlawanan petani mempunyai unsur kepentingan ekonomi. Perlawanan dari petani karena tanah di area konsesi mempunyai harga jual yang tinggi dibandingkan dulu. Lebih gilanya lagi, opini tersebut diwujudkan dengan proses pelaporan Bapak Hasmar (Keluarga Galendo) ke pihak kepolisian sektor Batui oleh PT DSLNG karena dianggap sebagai provokator yang mengaku-ngaku mempunyai tanah di area konsesi DSLNG.

Permasalahan tanah terletak pada kesalahan awal pemerintah dan perusahaan yang sempit dalam menafsirkan kedudukan tanah di Batui. Pasalnya, mereka melihat kedudukan tanah di batui hanya dari sudut pandang ekonomi saja. Hal ini bermuara pada carut-marutnya pembebasan lahan di Desa Uso. Secara multidimensi, kedudukan tanah di Batui selalu terkait dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Batui yang senantiasa terkait dengan beberapa segi kehidupan yakni: religi, sosial, budaya, dan politik.

Secara Politis: Tanah merupakan bagian dari kedaulatan masyarakat setempat, yang secara teritorial merupakan  identitas asal tempat mereka.

Secara Budaya: Tanah dipersepsikan sebagai ibu pertiwi yang telah membesarkan beberapa generasi. Sampai saat ini, masyarakat Batui tetap menjaga norma-norma yang ada.

Secara Religius: Tanah diasosiasikan dan/atau dikaitkan dengan para leluhur, roh-roh dari nenek moyang. Bahkan keyakinan itu diwujudkan dalam keseharian mereka, yaitu tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma, karena diyakini akan mendapatkan “teguran” (gangguan) dari roh halus.

Kedudukan tanah pada masyarakat Batui mempunyai arti penting selain untuk kebutuhan ekonomi saja.  Dalam pandangan demikian, pembebasan lahan yang dilakukan oleh PT DSLNG berdasar surat Izin Bupati dengan nomor: 593/411/Bag. Tapem, tidak ditunjang oleh kondisi budaya masyarakat Batui. Akibat pembebasan lahan tersebut yang mengabaikan budaya kearifan lokal masyarakat Batui, terjadi proses intimidasi terhadap petani. Apa artinya seperti itu kalau keabsahannya tidak dihayati dan dinilai bertentangan dengan kebudayaan masyarakat lokal, mungkinkah layak di berlakukan, ketika tidak mengakomodasi subtansi adat-istiadat lokal masyarakat?

Dalam menghadapi konflik agraria, PT DSLNG cenderung mengedepankan hukum formal tertulis. Sebagian dibuat dengan mengangkangi prinsip-prinsip hukum agraria yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960. Berbekal peraturan semacam itulah aparat menggunakan kacamata kuda dalam melihat konflik agraria. Seolah-olah hanya satu hukum yang berlaku di bidang agraria, yaitu hukum positif nasional. Seolah-olah masyarakat tidak punya hukum dan mekanisme sendiri yang bisa menyelesaikan konflik, bahkan mencegah jika ada potensi konflik. Keragaman budaya, etnisitas, dan indikasi sosio-antropologis lainnya terabaikan.

“Kutukan “ Sumberdaya Alam

Awal pertama kali DS-LNG menginjakkan kakinya di tanah Batui, perusahaan gencar mencari dukungan dari masyarakat batui. Bujuk-rayu dari DS-LNG melalui media relation-nya, “Rahmat Azis,” yang merupakan seorang putra daerah Batui terbukti mampu merubah paradigma masyarakat lokal dalam menanggapi watak asli investasi asing. Usaha PT DSLNG terlihat jelas ketika menggiring pelajar yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Batui (HMB-Palu) untuk berbuka bersama di Kampung Nelayan, mengakomodasi keberangkatan Masyarakat Adat (Tim 11) ke Jakarta, yang semuanya menginap di hotel Akmani Jakarta, bahkan diajak jalan-jalan ke Ancol, dsb. Begitu juga pertemuan-pertemuan di BPU Kec. Batui untuk mencari dukungan masyarakat Kec.Batui terhadap keberadaan PT DSLNG.

Layaknya sebuah Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) pada masa silam, perusahaan Donggi Senoro tergolong istimewa karena selain didukung oleh pemerintah, PT DSLNG juga membutuhkan perantara lokal (komprador) sebagai pemulus  jalan mereka menuju bukit migas. Usaha bujuk rayu dari perusahaan, tanpa masyarakat sadari, sejatinya adalah daya upaya untuk menutupi wajah buruk ekspansi investasi asing, atau dengan kata lain, “Usaha untuk menguasai migas, adalah juga upaya untuk merubah paradigma, sehingga rakyat merasa tidak memiliki kekayaan alam itu sendiri.“

Pada kenyataannya, semua janji dan program dari PT DSLNG menemui ekspresinya saat ini. Tanggung jawab social CSR (Corporate Social Responsibility) yang implementasinya terbukti tidak efektif di masyarakat Batui, karena masih berputar-putar pada budidaya tanaman tomat, jualan oleh-oleh tangan di tengah area migas. Banyaknya tenaga kerja lokal yang diputus kontraknya, karena berstatus PKWT atau hanya sebagai tenaga perbantuan pertambangan, memperparah keadaan ekonomi yang berimbas pada kehidupan sehari-hari.

Ekspresi kekecewaan masyarakat sekitar lingkar tambang terlihat dengan maraknya aksi demo, aksi palang jalan yang sudah tidak terhitung lagi. Menurut data BPS Kabupaten Banggai, usia produktif untuk bekerja antara umur 20-39 tahun, untuk kecamatan Batui berjumlah 4000 orang. Sungguh berlebihan jikalau PT DSLNG mengatakan bahwa kedatangan PT DSLNG di tanah Batui mendatangkan berkah karena mampu membuka lapangan pekerjaan yang luas. Terjadi pemutusan kontrak besar-besaran nanti terhadap pekerja lokal pada pertengahan maret 2013, yang akan memperburuk kehidupan masyarakat sekitar lingkar tambang. Di tambah lagi dengan lahan untuk bertani yang kian sempit, dan minimnya perhatian pemerintah Kabupaten Banggai terhadap petani kecil. Jelas saja bahwa kehidupan masyarakat Kec. Batui seperti dalam “kutukan” sumber daya alam!

Penutup

Pengalaman adalah guru yang terbaik. Seharusnya masyarakat sekitar lingkar tambang berkaca dengan daerah-daerah serupa. Mari kita tengok saudara-saudara kita di Provinsi Papua dan Nanggroe Aceh, masing-masing memiliki sumber daya alam yang melimpah baik dari minyak, gas, emas, dsb., namun menempati urutan pertama dan keempat termiskin di Indonesia. Provinsi Riau yang sangat kaya dengan Natuna LNG, tetapi termasuk provinsi termiskin di Indonesia dalam kajian BPS 2004. Begitu juga dengan daerah Tiaka-Kolo Bawah, yang malah dihadiahi butir-butir peluru yang merenggut kehidupan mereka.

Sesungguhnya kekayaan alam ini bukan untuk Mitsubishi, bukan juga untuk Pemerintah Kabupaten Banggai, bukan juga untuk Masyarakat Adat Batui. Namun untuk generasi kita yang akan datang. Seandainya kita punya kuasa untuk membalik keadaan, tanah ini sebaiknya tandus saja. Agar serigala-serigala itu tidak datang menghisap sendi-sendi kehidupan kami. Kami rindu dengan manusia-manusia yang dulunya saling menghormati dan menyayangi. Bukannya seperti manusia-manusia sekarang yang tanpa malu saling menindas!***

Batui 7 November 2012

Catatan:

Yayasan Tanah Merdeka, Seputar Rakyat, Edisi I Tahun 2011.

Badan Pusat Statistik, Kabupaten Luwuk-Banggai.

UU No. 5 Tahun 1960.

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY