NGO: Sekutu atau Lawan?

Ji Giles Ungpakorn

Artikel ini berupaya untuk menganalisa politik NGO di Asia dengan menggunakan pengalaman kami sebagai kaum sosialis di Thailand sebagai contoh. Hampir 20 tahun berlalu setelah pertumbuhan masif NGO di negara-negara berkembang. NGO yang berkembang sebelum tahun 1980-an kebanyakan adalah lembaga kedermawanan seperti YMCA, Palang Merah, Japanese Societies of Gratitude, Budi Oetomo di Indonesia[1] atau berbagai yayasan gotong-royong Tionghoa yang didirikan di Thailand. Loncatan pertumbuhan NGO yang sebenarnya terjadi setelah tahun 1970-an.

Antara tahun 1975 dan 1985, jumlah bantuan yang diberikan oleh negara maju ke negara berkembang melalui NGO meningkat 1400% dan jumlah NGO bertambah di berbagai negara, mulai dari Brazil, Kenya, sampai Filipina dan Thailand.[2] Saat ini, ada sekitar 18.000 NGO yang resmi terdaftar di Thailand, tapi hanya sebagian kecil yang tetap aktif sampai sekarang.[3]

Gerald Clark, dalam bukunya mengenai NGO di Filipina, mencatat lima alasan utama dari pertumbuhan NGO di tahun 1980-an.[4] Lima alasan itu adalah:

  1. Ekspansi NGO dari negara-negara barat ke negara berkembang, baik secara langsung atau sebagai pendana NGO lokal;
  2. Meningkatnya penggunaan NGO oleh pemerintah di negara maju dalam iklim neoliberal, di mana peran negara untuk menyediakan pelayanan tengah diserang;
  3. Fakta bahwa pemerintah di negara berkembang semakin mengakui peran yang menguntungkan dari NGO dalam menyediakan pelayanan yang murah;
  4. Fragmentasi gerakan sayap kiri yang berbasis-kelas;
  5. Kegagalan partai politik dan serikat buruh di negara berkembang dalam mengartikulasikan banyak masalah yang dihadapi masyarakat.

Faktor kuncinya adalah terjadinya pelemahan gerakan kiri di dunia karena kekalahan di akhir tahun 1970-an dan 1980-an, serta terjadinya kekecewaan yang meluas terhadap ‘Komunisme’ di Uni Soviet dan Tiongkok.

Beberapa penulis, seperti James Petras, sampai menyatakan bahwa NGO menyingkirkan, menghancurkan atau mengkooptasi gerakan kiri, alih-alih menyatakan bahwa NGO muncul dari abu gerakan sosialis yang lemah.[5] Petras cenderung melebih-lebihkan kasus ini, akan tetapi memang terlihat ada hubungan yang berbanding terbalik antara kekuatan gerakan sosialis dan gerakan NGO.[6] NGO muncul ketika ada represi negara yang kuat terhadap kaum kiri, seperti di Thailand dan Indonesia, atau ketika birokratisasi partai sayap kiri (seperti di India) mencegah kaum sosialis menjadi representasi dari kaum tertindas dalam masyarakat. Pertumbuhan ini terjadi bersamaan dengan kemunculan teori tentang gerakan sosial ‘baru’ yang berbasis non-kelas, politik identitas, dan bangkitnya lagi kepercayaan mengenai kebutuhan untuk membangun ‘masyarakat sipil,’ sebagai proses untuk mendemokratisasi negara kapitalis.

Salah satu problem praktis yang serius terkait dengan ideologi NGO, yang memiliki dampak besar bagi gerakan sosial, adalah fragmentasi yang disebabkan kampanye berisu tunggal. Argumen itu harus ditujukan kepada mereka yang masih dipengaruhi oleh logika kekalahanisme (defeatism), dan politik identitas berisu tunggal. Akan tetapi, kita tidak dapat melontarkan argumen seperti itu jika kita berdiri di luar gerakan dan perjuangan serta mengutuk NGO sebagai ‘agen imperialis asing’ atau ‘reformis.’ Banyak aktivis NGO yang terlibat atau memimpin perjuangan penting melawan kapitalisme. Mereka tidak mencegah keberhasilan perjuangan seperti itu secara sengaja. Kaum sosialis harus berargumen bahwa gerakan rakyat perlu mengevaluasi kembali teori dan praktek NGO. Di saat yang sama, kita harus terlibat dengan aktivis NGO dalam rangka membangun aliansi yang luas dengan gerakan sosial, banyak di antaranya yang didominasi oleh NGO.

Kerja NGO

Pembantaian 6 Oktober 1976 di Bangkok berbuah kehancuran kaum kiri di masyarakat Thailand yang terbuka,[7] mendorong pekerja dan mahasiswa radikal ke dalam perjuangan bersenjata Partai Komunis Thailand (Communist Party of Thailand, CPT) di daerah pedesaan. Kegagalan CPT setelah itu dengan strategi Maoisnya untuk melancarkan ‘Revolusi Nasional Demokratik Thailand,’ dengan menggunakan tentara petani, bersama ketidakmampuan partai untuk menyesuaikan diri dengan gelombang baru perjuangan kelas di perkotaan sejak tahun 1973, berbuah pada kehancuran kaum kiri Thailand.[8] Mahasiswa yang tidak lagi terilusi mulai meninggalkan markas partai di hutan untuk kembali ke Bangkok dan masyarakat yang terbuka. Banyak dari mereka yang tidak mengalami demoralisasi, kemudian aktif mendirikan NGO,[9] yang menjadi semakin penting setelah hancurnya partai pada pertengahan 1980-an.

NGO lokal beroperasi di semua wilayah Thailand, meski ada bias yang kuat terhadap kerja di wilayah pedesaan, karena wilayah ini dilihat sebagai tempat di mana ‘mayoritas’ rakyat miskin berada. Pada kenyataannya, bias ini sebagian besar disebabkan oleh masih bertahannya beberapa aspek Maoisme, yang mendominasi kaum kiri Thailand pada tahun 1970-an. Sekarang, kebanyakan aktivis NGO dengan keliru mempercayai bahwa sebagian besar orang Thailand bekerja di pertanian desa, dan wilayah desa adalah satu-satunya wilayah yang berhubungan dengan kemiskinan.[10]

Kerja NGO mencakup isu-isu yang beragam, seperti hak asasi manusia, hak-hak minoritas masyarakat adat, promosi demokrasi, advokasi nelayan dan petani gurem, advokasi non-kekerasan dan perdamaian, dukungan untuk anak, hak-hak buruh, isu lingkungan hidup, isu kesehatan, persoalan agama, hak-hak gender, teknologi alternatif, dan isu kebudayaan. Sejumlah NGO bekerja dengan gerakan sosial ‘lama,’ seperti serikat buruh dan gerakan tani, dan bahkan ketika mereka tidak melakukannya, NGO biasanya berada di pihak yang ‘miskin’ dalam masyarakat, dengan penekanan pada politik identitas atau kampanye berisu tunggal sebagai hal yang penting untuk menekan Negara. Kerja berisu tunggal ini ditekankan lebih lanjut oleh struktur pendanaan NGO, yang berbasis proyek.

NGO Thailand juga dihubungkan oleh jaringan yang didasarkan pada tipe kerja mereka dan/atau wilayah di mana mereka bekerja. Komite Koordinasi NGO atau ‘NGO-COD’ adalah sebuah contoh yang baik. Walau pada awalnya dibangun dan digerakan oleh orang-orang ‘generasi Oktober’ yang teradikalisasi selama tahun 1970-an, NGO sekarang merekrut generasi baru orang-orang muda untuk bekerja bagi mereka. Banyak di antaranya adalah lulusan kampus yang pernah terlibat dalam kelompok aktivis sosial di universitas. NGO buruh juga merekrut organiser serikat yang dipecat dan menjadi korban. Pendanaan NGO biasanya datang dari pemerintah asing, baik secara langsung, atau melalui NGO internasional dan organisasi multinasional, seperti Bank Dunia. Pemerintah Thailand juga semakin banyak mendanai kerja NGO dengan basis kontraktual, untuk menyediakan berbagai bentuk kesejahteraan sosial. Sebagai tambahan, beberapa NGO internasional bekerja secara langsung di samping NGO lokal. Organisasi ini biasanya memiliki personel asing.

Tantangan Bagi Teori dan Praktek NGO

Sebagian besar aktivis NGO Thailand tanpa disadari merefleksikan ide-ide posmodernisme ketika mereka menyatakan bahwa gerakan mereka adalah gerakan tanpa ideologi yang tetap, tidak seperti organisasi kiri masa lampau yang dogmatik. Posmodernisme menjadi sangat populer dalam merespon watak otoritarian Stalinisme dan kehancurannya kemudian, dan logika pemikiran ini sangat sesuai dengan mereka yang percaya bahwa setelah Perang Dingin berakhir, tidak ada alternatif dari kapitalisme.[11] Berawal dari reaksi terhadap disumpalnya leher dengan ‘garis yang tepat,’ posmodernisme, walau bagaimanapun, lalu menjadi alasan bagi NGO untuk ‘menolak teori politik’ dan analisa global yang komprehensif terhadap sistem sosial kita sekarang, karena hal itu hanya akan membuat kita terjerembab pada ‘narasi besar.’ Sekalipun, dalam prakteknya, kebanyakan aktivis NGO bekerja dengan empat rangkaian teori, semuanya menolak analisa kelas dan/atau perlunya mengambilalih negara. Ide-ide ini adalah ‘masyarakat sipil,’ ‘gerakan sosial baru,’ advokasi dari atas (top-down) untuk masyarakat miskin yang tidak berdaya, serta campuran otonomisme atau anarkisme yang menggunakan retorika penolakan terhadap partai politik, demokrasi perwakilan dan negara.

Titik berangkat mereka melibatkan dua asumsi yang muncul dari runtuhnya kepercayaan terhadap apa yang oleh banyak aktivis dianggap sebagai Marxisme:[12] pertama, tidak ada alternatif progresif dari demokrasi parlementer kapitalis dan kedua, kelas bukanlah alat analisa yang berguna ketika melihat masalah kekuasaan negara dan kekuatan yang dapat menantang kekuasaan negara. Salah satu aspek yang sangat buruk dari teori ini yang digunakan oleh NGO Thailand adalah menyerah secara disadari maupun tidak disadari kepada neoliberalisme.[13] Sebuah contoh pemikiran yang seperti itu dapat dilihat di Laporan ‘Alternatif’ Thai Working Group on the People’s Agenda for Sustainable Development, yang menyatakan bahwa ‘prinsip perdagangan bebas mungkin masih tepat’ selama keadilan ada di dalam sistem ini.[14] Selama kampanye masif anti-privatisasi yang dilakukan oleh serikat pekerja listrik pada awal 2004-an berlangsung, lembaga think tank yang didanai NGO dan penerbitan ‘sektor publik’ gagal untuk mendukung sepenuhnya perjuangan melawan kekuatan pasar. Posisi yang diambil oleh organisasi ini adalah monopoli negara atas listrik harus dihancurkan, memungkinkan pemisahan produsen dengan distributor, yang akan membuka jalan bagi sektor swasta untuk berpartisipasi. Permintaan NGO untuk mengurangi peran negara sangatlah cocok dengan permintaan neoliberal untuk mengurangi pajak negara dan pengeluaran kesejahteraan. Hanya sedikit NGO di Thailand yang mendukung peningkatan pajak progresif terhadap kaum kaya untuk membiayai negara kesejahteraan dan peningkatan bantuan bagi kaum miskin.[15] Alih-alih, mereka meminta negara untuk mengurangi pengeluaran kesejahteraan dan mendukung sistem swa-bantu (self-help) yang terdesentralisasi dan berbasiskan pada sektor rakyat tanpa pendanaan yang tepat.[16]

Kebanyakan aktivis NGO Thailand melihat agen untuk pembangunan masyarakat sipil adalah ‘gerakan sosial baru,’ khususnya bagian yang miskin dalam masyarakat, dan bukan kelas menengah.

Kekuasaan Negara dan Masalah Isu Tunggal

Adalah ketika berurusan dengan isu ketidaksetaraan kekuasaan dalam masyarakat, dan cara mengatasi persoalan ini, kita menemukan kelemahan yang paling penting dalam teori masyarakat sipil dan ‘gerakan sosial baru,’ karena kedua teori itu berdiri di atas asumsi bahwa negara dapat dinetralisir oleh berbagai kekuatan mandiri di masyarakat, terlepas dari kelas. Lebih jauh, model negara dan masyarakat ini mengasumsikan bahwa tidak ada alternatif dari kapitalisme pasar bebas dan demokrasi parlementer, di mana pemilih bebas memilih pemimpin politik mereka, tapi tidak mampu untuk memilih atau memberikan mandat kepada mereka yang menguasai perusahaan-perusahaan besar yang mendominasi alat-alat produksi kesejahteraan di masyarakat. Konsep masyarakat sipil yang dikembangkan oleh si Marxis revolusioner Italia, Gramsci, menekankan bahwa masyarakat sipil dan institusinya di masyarakat berkontribusi terhadap hegemoni yang ada. Dengan kata lain, masyarakat sipil memperkuat stabilitas negara kapitalis yang demokratis.[17] Namun, banyak teoritisi NGO Thailand menyadur rekan barat mereka dengan mengutip Gramsci secara keliru untuk membenarkan pandangan mereka bahwa institusi masyarakat sipil dapat mengurangi kekuasaan negara.[18]

Teori NGO, khususnya teori masyarakat sipil, menyatakan bahwa aktivitas NGO, dalam memperkuat organisasi yang mandiri dari negara, dapat mengurangi kekuasaan negara dan meredistribusi kekuasaan seperti itu ke sektor rakyat. Namun, apa sebenarnya imbas dari aktivitas NGO dalam mengurangi kekuasaan negara Thailand? Jelas bahwa setelah lebih dari 20 tahun, ruang demokrasi di Thailand membesar dan bagian penting dari hal ini disebabkan oleh aktivitas NGO dan gerakan sosial. Perluasan ruang demokratik ini bukan tidak penting. Ini berarti meningkatnya kemampuan rakyat tertindas untuk berjuang secara terbuka demi masyarakat yang lebih adil. Ini artinya kebebasan bagi serikat buruh, kebebasan bagi gerakan tani, dan kebebasan pers. Ini berarti pemerintah harus menyadari bahwa bendungan, pembangkit listrik, dan saluran pipa gas tidak dapat dibangun tanpa memperhatikan perasaan masyarakat lokal. Tetapi, hal ini bukan berarti mengurangi kekuasaan negara untuk bertindak melindungi kepentingan kelas kapitalis Thailand. Pada kenyataannya, semua negara kapitalis yang modern dan maju melibatkan struktur politik yang demokratis dan terbuka, yang menstabilisasi kekuasaan negara tanpa membahayakan hak segelintir minoritas untuk menguasai pengungkit produksi kesejahteraan.

Dilihat dari sudut pandang ini, dukungan NGO untuk sebuah ‘Konstitusi Rakyat’ yang modern dan demokratis di tahun 1997[19] dapat dilihat sebagai tindakan dalam batas-batas hegemoni kapitalis untuk melindungi dan mengembangkan demokrasi kapitalis Thailand, bukan untuk menggerogoti kekuasaan negara.[20] Dalam prakteknya, sama seperti semua konstitusi dalam kapitalisme, ketentuan hak-hak rakyat dalam dokumen ini tidak bisa mengimbangi realitas kekuasaan dan privilese kelas kapitalis dalam masyarakat Thailand. Tidak ada pertanda apapun bahwa kekuasaan negara, seperti tentara, kepolisian, pengadilan, atau penjara, telah dikurangi. Pengalaman represi negara terhadap pengambilalihan tanah, Dewan Rakyat Miskin, kaum Muslim selatan, dan gerakan menolak saluran pipa Thailand-Malaysia, adalah contoh yang bagus. Dalam hal ‘meyakinkan’ negara untuk menyelesaikan masalah hak asasi manusia dan persamaan secara lebih serius, pertumpahan darah akibat kampanye anti-narkoba pemerintahan Thaksin di tahun 2003 menunjukan bahwa negara masih brutal dan sangat berkuasa seperti biasanya. Ketidaksetaraan hubungan kekuasaan dalam koalisi impian antara NGO dan kelompok masyarakat sipil dengan sektor bisnis dan negara adalah jelas.

Pada kenyataannya, banyak teoritisi NGO bahkan tidak berupaya untuk mengurangi kekuasaan negara. Sanguan dan Surapon[21] berpendapat bahwa masyarakat sipil harus bergabung dengan negara, menyuarakan sesuatu yang sering disuarakan oleh akademisi konservatif seperti Prawes Wasi[22] dan Chai-anan Samutwanit[23]. Clarke[24] telah menunjukan bahwa terlepas dari kontribusi besar NGO terhadap demokratisasi dan pengurangan patronase di banyak negara kurang berkembang, mereka tidak mengurangi kekuasaan negara, karena NGO sudah dikooptasi ke dalam jaringan negara yang mendukung stabilitas ekonomi dan politik negara.[25] Pendapat senada juga disuarakan Bryan, bahwa pemberdayaan NGO terhadap kaum yang tertindas bisa sering memiliki imbas yang tidak diharapkan berupa perluasan kontrol politik negara atas masyarakat marjinal, dengan menghubungkan mereka ke dalam struktur politik formal.[26] Alih-alih melihat peningkatan kepentingan negara Thailand terhadap NGO dan masyarakat sipil sebagai indikasi pelemahan kekuasaan negara, sebagaimana yang cenderung dilihat oleh beberapa aktivis NGO,[27] kita harus melihat hal ini sebagai upaya yang sukses untuk mengkooptasi NGO ke dalam sistem politik modern. Dalam kasus Singapura, pemerintahnya sudah selangkah lebih jauh dan benar-benar menciptakan organisasi kesejahteraan dan sukarela dalam ranah publik untuk secara langsung mengontrol lembaga-lembaga seperti itu.[28]

Arus utama ideologi NGO tentang negara kapitalis modern hanya dapat dipahami sebagai reformis. NGO bekerja di dalam sistem, mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat dan hendak membuat perubahan kecil dalam sistem yang sudah ada, bukan mengambilalih kekuasaan negara dan membangun sistem politik baru. NGO yang bekerja di antara penduduk desa, menghabiskan waktu mereka untuk mempromosikan wirausaha komunitas yang ditujukan untuk menemukan celah unik dalam pasar dunia, tanpa analisa apapun tentang jebakan kapitalisme pasar.

Bahkan di antara aktivis NGO yang menolak negara, watak otonomisme mereka hanya membawa mereka untuk mengabaikan negara, bukan mengubah atau merebutnya. Pandangan ini tidak memberikan solusi konkrit kepada penduduk desa yang menghadapi represi negara sebagai hasil dari pengambilalihan tanah atau kampanye protes. Alih-alih berusaha mengidentifikasi sumber kekuasaan kelas dalam masyarakat yang dapat berhadapan dengan negara kapitalis, para aktivis ini pada akhirnya dipaksa beralih ke ketentuan-ketentuan dalam konstitusi, ‘badan-badan independen’ atau bernegosiasi dengan pejabat negara melalui politisi yang bersimpati, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan warga desa. Ketergantungan seperti itu terhadap negara melemahkan ketetapan hati untuk melawan pemerintah. Penolakan banyak NGO Thailand untuk mendukung demonstrasi anti-Bush pada pertemuan APEC di tahun 2003 adalah satu contoh dari hal ini.

Ketika mengadvokasi pengurangan kekuasaan negara, aktivis NGO hanya sering bermaksud mengurangi kekuasaan pelayanan publik dan militer serta meningkatkan pengaruh organisasi ‘swasta.’ Ranee[29] menyatakan bahwa reformasi politik yang didukung NGO telah menghasilkan perubahan terhadap ‘segitiga besi kekuasaan’ yang lama, yang melibatkan pegawai negeri sipil, politisi, dan sektor bisnis. ‘Kemitraan’ baru yang muncul melibatkan negara, bisnis, dan ‘sektor ketiga’ (masyarakat sipil). Tidak ada pertanyaan mengenai kenapa kelas kapitalis Thailand, yang tidak sampai 1 persen dari seluruh penduduk, harus memiliki setidaknya 33 persen dari kekuasaan, dan jika seseorang melihat bahwa negara berada di bawah pengaruh kelas ini, maka kekuasaan mereka meningkat jadi 66 persen! Alih-alih menyerang kekuasaan bisnis swasta, dan negara yang mewakili mereka, atau bahkan pasal di konstitusi baru yang menjamin pasar bebas, Ranee[30] meratapi ketentuan dalam konsitusi yang menjadi halangan bagi kerjasama yang luas antara negara, bisnis swasta, dan masyarakat sipil.

Kontradiksi antara NGO yang bertindak sebagai pendukung politik dari perubahan atas nama si miskin dengan NGO yang bertindak sebagai subkontrak penyedia pelayanan, bukannya negara,[31] hampir tidak dilihat sebagai kontradiksi atau bahkan sebagai masalah di antara banyak NGO Thailand. Kecenderungan untuk menjadi pekerja NGO yang lebih profesional, sementara meningkatkan efisiensi, khususnya dalam memberikan pelayanan, berjalan beriringan dengan hilangnya motivasi politik[32] dan pencarian pekerjaan yang profesional, bergaji tinggi serta terjamin di NGO. Ini bisa menciptakan birokratisasi internal dalam NGO.[33]

Alasan mendasar kenapa kebanyakan aktivis NGO bahkan tidak menyadari potensi kontradiksi antara aktivisme politik dan penyediaan pelayanan, adalah karena kurangnya analisa terhadap pasar bebas dan politik kelas secara umum. Pada kenyataannya, banyak aktivis NGO yang berasumsi bahwa negara ‘tidak mampu’ menyediakan pelayanan kesejahteraan bagi si miskin di dunia modern.[34] Mereka menerima ‘kenyataan’ bahwa negara kesejahteraan di Barat ‘telah gagal’[35] tanpa melihat pengurangan pengeluaran negara, yang terkait dengan kebijakan neoliberal, yang telah mengakibatkan masalah penyusutan negara kesejahteraan. Sementara, mereka yang berada di balik politik seperti itu―kaum konservatif, industrialis, bankir, IMF, WTO dan Bank Dunia―dapat menerima peran NGO dalam menyediakan kesejahteraan yang murah, yang tidak akan menjadi beban pajak yang terlalu banyak bagi kaum kaya di masyarakat Thailand.

Di inti teori NGO, ada pernyataan bahwa mereka menghindari atau menolak politik dan teori politik besar. Pada awal rezim otoritarian, ini adalah metode kerja yang dapat dipahami dalam masyarakat terbuka, tapi ide ini berdasar pada sesuatu yang lebih dari itu. Teori masyarakat sipil dan ‘gerakan sosial baru’ menolak analisa kelas serta perlunya pengambilalihan kekuasaan negara, dan memilih pembangunan kelompok penekan berisu tunggal serta aktivitas komunitas. Sebagai tambahan dari hal ini adalah pengalaman negatif banyak aktivis NGO yang pernah menjadi anggota Partai Komunis Thailand yang diktatorial. Pengalaman negatif ini memiliki arti bahwa kebanyakan aktivis NGO sekarang meninggalkan gagasan tentang pembangunan partai politik pekerja atau tani yang baru.

Namun, kebijakan NGO menolak membangun partai politik untuk berkampanye di dalam atau di luar struktur parlemen memiliki arti bahwa NGO tetap mengupayakan aliansi dengan partai kapitalis yang sudah ada. Contoh terbaik dari hal ini adalah partai Thai Rak Thai-nya si milyuner telekomunikasi, Thaksin Shinawat. Partai ini adalah partai populis sayap kanan yang berupaya mengkooptasi rakyat dari berbagai gerakan sosial. Mirip dengan partai Peronis di Argentina, tapi belum mampu mengkooptasi gerakan sosial atau serikat pekerja secara sistematis. Namun, watak mengukum dan memberi imbalan dari populisme Thai Rak Thai terungkap ke para aktivis NGO yang terkejut pada awal 2002, ketika para organiser NGO yang terkemuka menemukan diri mereka berada di bawah pemeriksaan Biro Anti Pencucian Uang. Beberapa pimpinan NGO berkeberatan, karena mereka sebelumnya bekerja keras untuk menghentikan demonstrasi kelompok-kelompok tani sebagaimana yang diminta oleh pemerintah dan sekarang mereka malah diserang.[36] Kenyataannya, Thai Rak Thai secara apik menggunakan bekas orang kiri dan aktivis NGO untuk memberikan warna populis sekaligus mengawasi gerakan sosial. Inilah konsekuensi dari penolakan untuk membangun partai politik kelas pekerja dan petani.

Walau menyatakan menolak politik, gerakan NGO terlibat secara mendalam di politik, tapi penolakan untuk melihat peran penting dari politik dalam membangun masyarakat yang lebih baik memiliki arti bahwa NGO tidak memiliki analisa atau organisasi politik yang mandiri dari negara dan kelas kapitalis. Menempatkan penekanan kerja pada kampanye isu tunggal, dan tidak memiliki sebuah analisa politik yang komprehensif membuat NGO jarang memiliki usulan kebijakan nasional. Sebagai contoh, permintaan kompensasi untuk tanah yang banjir karena bendungan atau kampanye melawan pembangkit listrik tenaga batu bara oleh komunitas lokal, tidak menghasilkan kampanye untuk sebuah kebijakan energi nasional yang terpadu. Isu-isu itu tidak bisa dihubungkan dengan mudah ke isu kemiskinan serta masalah sosial lainnya, dan pemerintah terkadang dapat menyelesaikan masalah satu kelompok, sementara kelompok yang lain terabaikan. Politik isu tunggal sekarang ini adalah penghambat terbesar untuk membangun solidaritas yang luas dalam gerakan rakyat.

Kemandirian dan Demokrasi

Walau faktanya, kebanyakan aktivis NGO benar-benar percaya bahwa mereka hanya memfasilitasi pemberdayaan kaum miskin, dalam prakteknya, NGO terutama gagal melakukan ini, karena mereka menolak agitasi politik yang terorganisir. Hal ini dapat ditunjukkan oleh dua contoh. Yang pertama datang dari aktivitas NGO di gerakan pekerja perkotaan Thailand. Aktivis NGO seperti itu secara terbuka menganggap diri mereka sebagai ‘Pi-Liang‘ (pengasuh) serikat pekerja. Karena itu, para aktivis NGO tersebut akan memimpin perjuangan, dan bukan mengagitasikan kemandirian pekerja itu sendiri. Mereka dapat dilihat mengarahkan demonstrasi dan tidur bersebelahan dengan pekerja dalam tenda protes mereka, karena pekerja dianggap tidak mampu memimpin dirinya.

Pendanaan dari luar oleh NGO asing kepada organisasi gerakan pekerja, alih-alih memperkuat organisasi pekerja di Thailand, malah mengarah pada ketergantungan dan birokratisasi―pekerja tidak diarahkan untuk menemukan sumber daya mereka sendiri untuk berjuang, dan seminar serta pertemuan serikat diadakan di hotel-hotel mahal yang nyaman. Pada kenyataannya, aktivis NGO tidak memiliki kepercayaan sedikit pun kepada solidaritas pekerja dalam gerakan serikat pekerja Thailand. Sebaliknya, mereka mencari bantuan ke jaringan asing dan internet. Ini dapat dilihat dari bagaimana mereka mengajari pekerja yang mogok untuk meneriakkan slogan dan menulis di plakat dengan bahasa Inggris―sebuah bahasa yang tidak dipahami kebanyakan anggota serikat pekerja.

NGO yang bekerja di antara pekerja Thailand memfokuskan diri pada pemberian kesejahteraan kepada mereka yang tidak terorganisir dan saran kepada serikat pekerja mengenai bagaimana menjalankan aktivitas mereka dalam koridor hukum. Ini berarti mereka tidak ingin atau tidak mampu mengagitasi secara politik di antara bagian terkuat dari gerakan serikat pekerja dalam rangka menaikkan tingkatan perjuangan pekerja yang legal atau ilegal. Dalam kondisi ini, mereka diketahui telah mengabaikan tuntutan untuk mengakhiri penghilangan pekerjaan secara massal dan permintaan untuk negara kesejahteraan yang didanai oleh pajak orang kaya. Sebaliknya, mereka lebih suka menyatakan kepada para pekerja yang dipecat, pinjaman pemerintah mana yang dapat diminta untuk mendirikan usaha sendiri.

Contoh kedua datang dari Dewan Rakyat Miskin, yang merupakan gerakan sosial massa tani di Thailand. Banyak aktivis NGO, yang mendedikasikan diri mereka kepada gerakan ini, adalah mahasiswa yang bergabung dengan Partai Komunis Thailand di hutan setelah tahun 1976. Dedikasi mereka tak usah dipertanyakan lagi. Namun masalahnya, ketika terkait dengan kepemimpinan politik di Dewan Rakyat Miskin, itu bukan dilakukan oleh petani lapisan bawah. Selalu aktivis NGO yang bertindak sebagai juru bicara dan melakukan negosiasi nyata dengan pejabat pemerintah. Negosiasi seperti itu terjadi setelah waktu yang panjang, ketika petani yang memprotes bermukim di tenda di luar kantor pemerintah. Gambaran dari tenda-tenda ini lebih mirip dengan kelas bawah yang secara pasif menunggu audiensi dengan penguasa dibandingkan dengan perjuangan yang militan. Kesimpulannya, NGO Thailand sudah gagal membangun kepemimpinan sendiri dari para petani atau pekerja.

Ideologi politik NGO ikut menjadi hambatan bagi kepemimpinan sendiri dan penguatan perjuangan dari bawah. NGO berkonsentrasi pada yang paling terpinggirkan dalam masyarakat, karena mereka dengan benar melihat orang seperti itu sebagai yang paling membutuhkan bantuan.[37] Donatur bantuan asing juga jauh lebih bersedia menyediakan dana bagi kerja-kerja seperti itu. Namun, kerja di antara mereka yang ada di pinggiran masyarakat atau ‘kelas bawah,’ seberapapun pentingnya, seringkali hanya merupakan kerja kedermawanan. Aktivitas itu biasanya tidak mendorong terjadinya penguatan perlawanan dari bawah oleh pekerja industrial dan agraria, yang secara potensial lebih memiliki kekuatan ekonomi. Tentu saja, donatur asing kemungkinan besar tidak bersedia mendukung proyek seperti itu yang mendorong demonstrasi atau pemogokan yang militan. Di antara NGO-NGO yang bekerja dengan buruh, sering ada kecenderungan untuk mengalihkan diri dari membangun di serikat pekerja dan memajukan perjuangan kelas di tempat kerja. Sebaliknya, mereka menyarankan bahwa jawabannya adalah memperkuat ‘komunitas.’

Lebih buruk lagi, banyak aktivis NGO sangat elitis dalam pandangannya. Mereka meratapi kenyataan bahwa rakyat miskin telah dicuci otaknya untuk menjadi bagian dari ‘masyarakat konsumtif.’[38] Pandangan ini melihat si miskin sebagai seseorang yang dengan bodoh menginginkan kemewahan seperti motor, kulkas, atau televisi. Mereka juga menolak ‘demokrasi representatif’[39] karena, dalam konteks Thailand, hal ini berujung pada pembelian suara oleh partai-partai kapitalis. Logika ini menyatakan bahwa kaum miskin tidak dapat dipercaya untuk memilih karena mereka hanya akan menjual suara mereka kepada yang kaya dan berkuasa.

Gerakan NGO tumbuh pada pertengahan tahun 1980-an sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan dan otoritarianisme negara. NGO juga merupakan cerminan kekecewaan terhadap lemahnya demokrasi di partai-partai politik Stalinis. Aktivis NGO pada awalnya termotivasi oleh gagasan demokrasi, partisipasi dan pemberdayaan lokal. Namun, ada sebuah tren dalam pemikiran NGO yang menunjukkan otoritarianisme dalam diri mereka sendiri.

NGO mengklaim diri mereka sebagai ‘representasi sektor rakyat,’[40] tapi mereka tidak perlu bertanggungjawab atau dipilih oleh siapapun dalam sektor rakyat. Tren ini menolak semua gagasan tentang demokrasi representatif, karena Pemilu sekarang telah dikotori oleh pembelian suara dan politik uang. Sebaliknya, mereka memilih representasi versi non-pemilihan. Bob Hadiwinata, dalam bukunya tentang NGO Indonesia, menyebut hal ini sebagai ‘representasi virtual.’[41]

Kebanyakan struktur internal NGO mirip dengan struktur usaha kecil swasta, dan inilah persisnya bentuk yang sebenarnya dari penyedia layanan itu. Banyak orang yang membangun NGO mengangkat diri mereka sebagai direktur dan tidak pernah menghadapi pemilihan. Ini bukan karena kebanyakan pemimpin NGO adalah diktator yang haus kekuasaan. Pandangan pengorganisiran mereka yang libertarian dan anarkistik memiliki arti bahwa mereka menolak kebanyakan struktur demokrasi internal yang formal. Dan sementara mereka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki ‘pemimpin,’ pada  prakteknya mereka punya dan tidak dipilih. Begitu pula, mereka mengklaim bahwa mereka tidak membutuhkan aturan formal untuk memimpin rapat (seperti yang ditemukan dalam organ serikat pekerja), tetapi ini adalah resep untuk dominasi pertemuan informal oleh mulut yang paling keras suaranya. Sebagai tambahan adalah kebijakan NGO untuk menghindari argumen politik dan perdebatan teoritis dalam pertemuan mereka, yang menghasilkan sebuah ‘kediktatoran bisu’ dari nilai-nilai lokal dan masyarakat sipil. Aktivis yang lebih muda tidak didorong untuk membangun pandangan mereka sendiri dan memperdebatkan isu-isu dengan generasi yang lebih tua, karena debat politik secara umum tidak disukai.

Agen Imperialisme?

Kerjasama yang terlihat antara NGO dan neoliberalisme melalui teori masyarakat sipil dapat membuat orang menyimpulkan bahwa NGO adalah agen lokal dari imperialisme. Pendanaan asing yang masif, seringkali berasal dari pemerintahan negara-negara Barat, dapat menambah penggambaran ini. Sebagai contoh, James Petras bergerak dari argumen bahwa ‘sikap apolitis’ NGO memperkuat agenda neoliberal ke tuduhan yang tidak adil bahwa banyak NGO yang secara sengaja bertindak sebagai ‘akar rumput reaksioner,’ menyalurkan neoliberalime dari Bank Dunia atau IMF ke sektor rakyat untuk keuntungan imperialisme. Ia melihat mereka sebagai brigade pemadam kebakaran lokal, yang meredam perjuangan kelas agar akumulasi modal dapat berlanjut dengan lancar.[42]

Selama periode Perang Dingin ada beberapa contoh yang jelas mengenai NGO asing yang bekerja di antara gerakan pekerja Thailand dan negara Asia lainnya sebagai agen nyata imperialisme Barat. American Center for International Labor Solidarity (ACILS, Pusat Amerika untuk Solidaritas Buruh Internasional) menggunakan uang CIA, yang disalurkan melalui gerakan pekerja AS, untuk melawan pengaruh komunis dan kaum militan di serikat-serikat lokal. Taktik mereka adalah, dan masih, untuk membangun serikat pekerja yang birokratis dan tidak memiliki politik perjuangan kelas. Friedrich Ebert Stiftung, yang dekat dengan SPD Jerman, juga bekerja melawan pengaruh komunis dalam gerakan serikat buruh. Pendanaan besar membuat organisasi ini berpengaruh di antara aktivis serikat buruh Thailand. Namun, mereka tidak merepresentasikan mayoritas NGO yang bekerja di antara gerakan sosial Thailand―dan semenjak Perang Dingin, tujuan dan prioritas mereka sendiri telah berubah. Peristiwa seperti itu sulit untuk dijadikan basis bagi analisa yang logis terhadap NGO secara umum sebagai ‘agen imperialisme.’

Sekarang, mereka yang menuduh NGO sebagai ‘agen imperialisme yang didanai asing’ sering melontarkan cacian yang sama terhadap NGO dan semua aktivis sosial dengan yang dilontarkan oleh kelas penguasa nasionalis yang reaksioner, seperti pemerintah Thailand atau Malaysia. Terlebih lagi, cacian seperti itu adalah resep untuk sektarianisme dan lemahnya persatuan serta solidaritas di antara gerakan rakyat, yang hanya menghantarkan pada satu hal saja―sebuah gerakan yang lemah dan terpecah. Orang-orang Filipina sudah memberi peringatan mengenai jenis persoalan ini: gerakan anti perang Filipina terpecah menjadi empat, dan bukannya bersatu menjadi sebuah kekuatan yang sangat kuat.

Juga ada beberapa indikasi bahwa kaum kiri Maois tua di India juga mengalami permasalahan sektarianisme yang sama, di mana kaum ‘revolusioner’ menolak untuk mengorganisir diri bersama-sama dengan kaum ‘reformis’ dan NGO di Forum Sosial Dunia (WSF) tahun 2004, dan memilih untuk mengorganisir ‘Perlawanan Mumbai.’ Yang cukup menarik, Perlawanan Mumbai juga didukung oleh Partai Komunis Filipina yang Maois, terlepas dari kenyataan bahwa partai itu sendiri mengorganisir sejumlah front NGO yang berkecenderungan kiri, yang membawa politik identitas yang serupa dengan NGO lainnya. Jika sektarianisme seperti itu tidak diatasi oleh sebuah proses peninjauan kembali politik lama, ini artinya kaum kiri tidak akan mampu menggunakan energi anak muda dan pekerja yang baru teradikalisasi dalam gerakan yang sedang pasang naik. Lapangan yang ada akan terus terbuka bagi politik NGO untuk melanjutkan dominasinya.

Bekerjasama Dengan NGO di Thailand

Demokrasi Pekerja di Thailand telah lama mengkritik politik Partai Komunis Thailand, dan NGO yang muncul setelah keruntuhan Partai Komunis Thailand di pertengahan tahun 1980-an. Namun, sebuah kritik yang berat sebelah kepada pihak lain dalam gerakan rakyat, jika tak dihubungkan dengan solidaritas yang konkrit dengan NGO, hanya akan menjadi sektarianisme. Ketika para pimpinan NGO dituduh ‘korup’ dan menerima dana asing oleh pemerintahan yang sekarang, adalah sangat vital bagi kami untuk berdiri di pihak para pimpinan NGO dan membela mereka, menunjukkan kemunafikan serangan seperti itu dari sebuah pemerintahan yang terdiri dari politisi korup. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah berusaha membangun tradisi debat yang bersemangatkan persaudaraan dengan NGO dan pihak lain dalam gerakan rakyat, sebagai bagian dari diskusi umum untuk memajukan kaum kiri. Kritik utama kami terhadap NGO pada periode ini adalah bukan karena NGO reformis, tapi karena mereka tidak mampu seefektif mungkin dalam berjuang untuk reformasi. Ini karena NGO gagal menghubungkan berbagai isu secara sistematis untuk menjadi perjuangan umum melawan kapitalisme, pasar bebas dan imperialisme. Kami mengkritik gerakan NGO yang mendukung calon ‘independen’ di pemilu untuk Senat, bukan karena kami menentang keterlibatan di Pemilu, tetapi karena kami percaya bahwa NGO dan pihak lain dalam gerakan rakyat harus membangun partai politik. Partai yang seperti itu akan mampu memajukan platform politik alternatif dari semua partai kapitalis lainnya, dan akan menjadi jalan yang lebih baik untuk melibatkan gerakan massa dalam menentukan kebijakan secara kolektif dan dalam mengontrol perwakilan yang terpilih. Tekanan yang sangat besar pada wakil yang terpilih untuk bergerak ke politik parlementer yang sempit dan konservatif tidak bisa dilawan kecuali jika individu yang terkait dapat bertanggungjawab kepada gerakan.

Gerakan anti-perang dan anti-kapitalis telah memberikan kesempatan untuk kerja front persatuan dengan NGO. Pada tahun lalu, kami membangun sebuah front persatuan yang kecil untuk berkampanye memprotes kedatangan Bush dalam pertemuan APEC di Bangkok, terlepas dari tekanan yang sangat besar dari pemerintah kepada NGO untuk tidak melakukan protes. Kami juga dekat bekerja dengan kelompok yang takut untuk memprotes, tetapi siap untuk membangun forum untuk mendiskusikan gagasan alternatif dari neoliberalisme dan imperialisme. Lebih penting lagi, pertemuan tahunan Dewan Rakyat, yang diselenggarakan oleh NGO dan aktivis gerakan rakyat sebagai ‘alternatif’ dari parlemen yang busuk, telah mengumpulkan aktivis-aktivis dari berbagai kampanye isu tunggal yang berbeda-beda. Kami telah berpartisipasi dalam proses ini dengan terlibat dalam solidaritas dan perdebatan yang bersemangatkan persaudaraan. Sekitar lebih dari setahun terakhir, sudah ada pergeseran kecil dalam politik NGO menuju pada analisa politik kapitalisme yang komprehensif dan juga pergeseran dari hanya mengeluh tentang persoalan menjadi mencoba membangun sebuah strategi perjuangan alternatif. Kampanye yang sangat kuat belakangan ini oleh pekerja sektor listrik untuk menentang privatisasi, sudah mulai menyatukan perjuangan kota dan desa untuk isu pasar, walau debat politik yang tajam mengenai isu pasar masih penting untuk dilakukan. Kampanye pedesaan yang sebelumnya untuk menentang bendungan pembangkit listrik tenaga air cenderung menganggap pekerja listrik negara sebagai ‘musuh.’

Ada dua tekanan terhadap kaum sosialis dalam kondisi ini. Pertama, kritik dan debat politik sering secara sengaja ditafsirkan oleh kalangan konservatif sebagai ‘sektarianisme.’ Biasanya, orang-orang ini akan lebih memilih bekerja dengan cara lama tanpa dikritik. Kita harus menemukan jalan untuk melawan godaan agar ‘tetap diam’ atas nama pembangunan sebuah front persatuan. Kedua, ada godaan untuk mengisolasi diri kita dalam rangka ‘mengklarifikasi’ perdebatan politik yang ada. Ini juga bisa melibatkan upaya untuk berkonsentrasi pada pembangunan organisasi kita dengan mengorbankan front persatuan. Pada kenyataannya, mustahil untuk melakukan yang satu tanpa yang lain. Karena itu, kita harus dengan hati-hati menyeimbangkan perdebatan politik dengan solidaritas yang sejati. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan secara otomatis tanpa diskusi dan penilaian kembali secara terus-menerus terhadap kerja kita.

NGO sebagai Reformis

Alih-alih melihat NGO dan gerakan sosial yang terkait dengan mereka sebagai agen imperialisme, kita perlu melihat mereka sebagai reformis. Ketika kita membayangkan reformis, kita jangan berpikir tentang para pendukung neoliberalisme dari Jalan Ketiga, seperti gerakan Buruh Baru (New Labour) atau kepemimpinan SPD Jerman. Sebaliknya, kita melihat organisasi massa yang terdiri dari aktivis yang sebenarnya ingin berjuang untuk dunia yang lebih baik. Si Marxis Italia, Antonio Gramsci, menjelaskan bahwa rakyat berjuang melawan sistem dengan tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Bentuk paling umum dari kesadaran awal adalah menggunakan ideologi kelas berkuasa dalam melawan kapitalisme. Inilah yang pada dasarnya dilakukan oleh aktivis NGO ketika mereka menggunakan teori masyarakat sipil atau menolak analisa kelas. Pertanyaan untuk kaum sosialis sekarang ini, dalam periode perjuangan yang meningkat, adalah bukan bagaimana kita dapat membuktikan diri kita sebagai seorang revolusioner yang murni dan bertentangan dengan NGO, akan tetapi bagaimana kita bisa membangun persatuan perjuangan melawan neoliberalisme dan imperialisme dengan orang-orang itu, dan dalam prosesnya mulai memenangkan mereka, dan pihak-pihak yang dipengaruhi mereka, ke gagasan-gagasan Marxis revolusioner. Satu hal yang jelas. Kita tidak dapat melakukan hal ini jika kita mengisolasi diri kita dari mereka atau menghabiskan semua energi kita untuk mencela mereka. Terlebih lagi, di banyak negara Asia, kita juga harus bertanya, kenapa kaum kiri Stalinis dan Maois tua gagal dengan sangat buruk dalam merepresentasikan banyak bagian dari kaum tertindas yang sekarang didominasi oleh politik identitas. Kita harus bertanya kepada diri kita, kenapa kaum Dalit, gay, lesbian, pengguna narkoba, pekerja migran atau aktivis lingkungan hidup tidak ketarik ke kaum kiri di beberapa tahun terakhir dan pelajaran apa yang bisa diambil dari kenyataan ini. Kesimpulannya, kita harus jelas bahwa tugas ini adalah sebuah proses belajar bagi semua pihak, sementara pada waktu yang bersamaan, bersatu dalam perjuangan untuk dunia yang lebih baik.

Artikel ini diterjemahkan oleh Muhammad Ridha dari Ji Giles Ungpakorn, “NGOs: enemies or allies?,” International Socialism Journal, Nomor 104, Musim Dingin 2004. Versi bahasa Inggris dari artikel ini bisa dilihat di http://www.isj.org.uk/index.php4?id=18&issue=104.

Catatan:

[1] G. Clarke, The Politics of NGOs in South-East Asia: Participation and Protest in the Philippines (Routledge, 1998), hlm. 28.

[2] J. Bunyarutanasuntorn, “The Dynamics of Thai NGOs” dalam N. Petprasert (ed.), NGOs 2000: Political Economy (for the Community), no. 11, hlm. 74; S. Nitayarumpong dan S. Mulada, From Grassroots to the Edge of the Sky: The Past, Present and Future of Thai NGOs (Kop Fai Publishers, 2001), hlm. 13 (keduanya dalam bahasa Thai).

[3] R. Hussarungsee, “The Role of NGOs and Civil Society in a Period of Change,” dalam N. Petprasert (ed.), sama seperti di atas, hlm. 180 (dalam bahasa Thai).

[4] G. Clarke, sama seperti di atas, hlm. 7.

[5] J. Petras, “NGOs: In the Service of Imperialism,” Journal of Contemporary Asia, 29 (4) (1999), hlm. 429-440.

[6] G. Clarke, sama seperti di atas, hlm. 7, 198.

[7] J. G. Ungpakorn, Radicalising Thailand: New Political Perspectives (Institute of Asian Studies, 2003), hlm. 187.

[8] Sama seperti di atas; J. G. Ungpakorn, The Struggle for Democracy and Social Justice in Thailand (Pongpangan Foundation, 1997), hlm. 94; J. G. Ungpakorn, “The Political Economy of Class Struggle in Modern Thailand,” Historical Materialism, 8 (2001), hlm. 153-184.

[9] Situasi yang sama terjadi di Filipina―G. Clarke, sama seperti di atas, hlm. 7, 195.

[10] J. Rigg, Southeast Asia: Human Landscape of Modernization and Development (Routledge, 2001), hlm. 95, 164.

[11] A. Callinicos, Against Postmodernism (Polity Press, 1992).

[12] R. Hussarungsee, sama seperti di atas, hlm. 42, 181.

[13] Alan Touraine menjelaskan bahwa keberhasilan dan kelebihan dari gerakan ‘baru’ secara internasional adalah karena mereka tidak menentang secara langsung logika neoliberalisme A. Touraine, Beyond Neo-liberalism (Polity Press, 2001), hlm. 69.

[14] NGO-COD, Thai Working Group on the People’s Agenda for Sustainable Development, NGO Coordinating Committee on Development, Alternative Country Report: Thailand’s Progress on Agenda 21 Proposals for Sustainable Development (2002), hlm. 25.

[15] Sama seperti di atas, hlm. 153.

[16] Sama seperti di atas, hlm. 25.

[17] D. Forgacs, The Antonio Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935 (Lawrence and Wishart, 1999), hlm. 227.

[18] R. Hussarungsee, sama seperti di atas, hlm. 187, dan J. Keane, Civil Society: Old Images, New Vision (Polity Press, 1998), hlm. 15.

[19] NGO-OCD, People’s Agenda for Freedom, Compilation of Proposals by the People’s Sector (2002), hlm. 28 (dalam bahasa Thai).

[20] M. K. Connors, “Political Reform and the State in Thailand,” Journal of Contemporary Asia 29 (2) (1999), hlm. 202-225, dan J. G. Ungpakorn, “From Tragedy to Comedy: Political Reform in Thailand,” Journal of Contemporary Asia 32 (2) (2002), hlm. 191-205.

[21] S. Nitayarumpong dan S. Mulada, sama seperti di atas.

[22] P. Wasi, Intellectual Strategy of the Nation: The Most Important Strategy for Society as a Whole (Thailand Research Fund, 1998) (dalam bahasa Thai).

[23] C. Samutwanit, The People’s State and Change (Policy Studies Institute, 1998) (dalam bahasa Thai).

[24] G. Clarke, sama seperti di atas, hlm. 14, 93, 198, 201.

[25] Sama seperti di atas, hlm. 211.

[26] R. L. Bryant, ‘Non-governmental Organisations and Governmentality: “Consuming” Biodiversity and Indigenous People in the Philippines,’ Political Studies 50 (2002), hlm. 268-292.

[27] J. Bunyarutanasuntorn, sama seperti di atas, hlm. 76.

[28] K.P.A.S. Tan, “Civic Society and the New Economy in Patriarchal Singapore: Emasculating the Political, Feminizing the Public,” Crossroads 15 (2) (2001), hlm. 95-122.

[29] R. Hussarungsee, sama seperti di atas, hlm. 181.

[30] Sama seperti di atas, hlm. 185.

[31] G. Clarke, sama seperti di atas, hlm. 14. Jon Ungpakorn (diwawancara oleh S. Yodkamonsart), “Adaptation of Thai NGOs in the Period of Change Between Two Eras,” dalam N. Petprasert (ed.), sama seperti di atas, hlm. 92.

[32] Jon Ungpakorn, sama seperti di atas, hlm. 91.

[33] J. Petras, sama seperti di atas, hlm. 430.

[34] J. Bunyarutanasuntorn, sama seperti di atas, hlm. 81, dan S. Nitayarumpong dan S. Mulada, sama seperti di atas, hlm. 15, 21.

[35] J. Keane, sama seperti di atas, hlm. 5, 35.

[36] “Activist Urges PM To Apologise Over Probe,” Bangkok Post, 10 Maret 2002.

[37] D. Pumpracha, “The Role and Future of Thai NGOs,” dalam N. Petprasert (ed.), sama seperti di atas, hlm. 116 (dalam bahasa Thai).

[38] R. Hussarungsee, sama seperti di atas, hlm. 189.

[39] Sama seperti di atas, hlm. 177.

[40] U. Keaw-nu, “Southern NGOs in the Year 2000,” dalam N. Petprasert, sama seperti di atas, hlm. 137.

[41] B. Hadiwinata, The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy and Managing a Movement (Routledge, 2003), hlm. 184.

[42] J. Petras, sama seperti di atas, hlm. 431.

LEAVE A REPLY