‘Negara Memandang Hutan Sebagai Tumpukan Uang’

Pada 26 Mei 2010, Indonesia dan Norwegia menandatangani Letter of Intent (LoI) tentang “Kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.” LoI ini sempat menuai protes dari sebagian kalangan, karena dianggap akan merugikan ekonomi Indonesia dan sarat dengan kepentingan asing. Berikut wawancara kami dengan Andri G. Wibisana, pengajar hukum lingkungan di Fakultas Hukum UI yang juga menjadi Ketua Paguyuban Pekerja UI.

Menurut anda, apa kepentingan Norwegia dengan LoI ini?

Sepertinya Norwegia berharap bahwa bantuan keuangannya atas proyek penghentian deforestasi kelak akan sangat berguna bagi dia apabila bantuan ini dapat diakui sebagai salah satu kegiatan yang termasuk REDD+. Persoalannya, saat ini REDD+ sendiri masih belum diakui sebagai mekanisme penurunan gas rumah kaca (GRK) menurut rezim Protokol Kyoto.

Namun trennya, negosiasi-negosiasi yang ada cenderung menyetujui REDD+, setidaknya secara prinsip. Persoalannya biasanya pada isu pengukuran, metodologi, dan monitoring. Jadi, isu-isu teknis. Tapi, hampir semuanya setuju bahwa pencegahan deforestasi harus pula dianggap sebagai kegiatan mitigasi GRK.

Apabila suatu saat REDD+ diakui secara resmi, maka Norwegia bisa memperoleh kredit karbon atas bantuannya ini. Tentu saja Indonesia juga berhak atas kredit ini. Dengan kredit ini, maka Norwegia akan dianggap telah menurunkan emisi GRK, atau di sisi lain, berhak pula menjual kredit ini kepada negara lain. Tentu saja nanti akan ada kesepakatan teknis tentang penjualan dan transfer kredit ini.

Menurut anda, apa kepentingan pemerintah Indonesia dengan LoI ini?

Untuk Indonesia, sepertinya 1 miliar dolar AS itulah yang menjadi dorongan utama. Di hampir semua negosiasi perubahan iklim, delegasi kita cukup senang jika ada tren positif ke arah pengakuan REDD+. Kalau pemerintah memang peduli dengan isu kehutanan, seharusnya dari dulu moratorium dilakukan. Dari dulu dilarang ada kegiatan alih fungsi hutan.

Faktanya, hukum kita malah membenarkan adanya alih fungsi hutan untuk kegiatan non-kehutanan. Perspektifnya tidak berubah. Negara ini memandang hutan bukan sebagai sebuah sistem penyangga kehidupan, tapi sebagai tumpukan uang yang belum tereksploitasi. Kalau dulu yang dilihat adalah seberapa banyak uang yang akan dihasilkan dari penebangan hutan atau konversi hutan, nah sekarang mikirnya seberapa banyak uang akan dihasilkan dari membiarkan hutan.

Apakah Moratorium Oslo memadai untuk mencegah deforestasi atau degradasi hutan di Indonesia?

Usulannya masih simpang siur. Beberapa kalangan meminta agar moratorium termasuk juga untuk hutan alam dan lahan gambut. Tapi, ada kalangan pemerintah yang mengusulkan agar moratorium terbatas untuk protected forest. Jika yang pertama yang dilakukan, maka lumayan bisa mengurangi deforestasi dan degradasi. Tapi jika opsi kedua yang diambil, tidak akan ada artinya. Dan sepertinya uang 1 miliar dolar AS juga tidak akan cair, setidaknya tidak akan cair semuanya, kalau opsi kedua yang diambil, karena bantuan Norwegia itu performance-based.

Faktanya memang laju deforestasi di Indonesia itu sangat mengkhawatirkan. Data resmi pemerintah yang ditulis di National Action Plan menyebut, pada tahun 1999, luas hutan Indonesia adalah 123 juta hektar dan pada tahun 2005 luas ini tinggal 116 juta hektar.  Berkurang 7 juta hektar dalam waktu 5 tahun. Hampir 4000 hektar per hari. Jadi hutan memang sudah hancur, dan moratorium penebangan hutan memang harus dilakukan sejak dulu.

Persoalannya bukan di moratorium, tapi di carbon offset-nya. Ada banyak usulan tentang bagaimana pendanaan REDD+ harus dilakukan. Dan Indonesia termasuk negara yang menyetujui pendanaan melalui carbon market. Negara lain, seperti Brazil, mengusulkan agar pendanaan REDD+ dilakukan melalui sebuah pooling dana khusus, tambahan dari pooling dana yang telah ada, seperti adaptation fund, yang ditarik dari negara berkembang. Dana ini kemudian diberikan kepada negara berkembang yang mampu melakukan penurunan emisi lewat REDD+. Usulan ini menarik, karena bisa jadi sumbangan bagi pooling dana ini tidak ada hubungannya dengan carbon offset.  Berbeda dengan carbon trading, yang sudah pasti akan melibatkan carbon offset.

Meski demikian, adanya LoI dengan Norwegia seharusnya tidak jadi alasan untuk menghentikan rencana moratorium. Yang ideal adalah kita melakukan penghentian pengrusakan hutan atas inisiatif sendiri, tanpa perlu ada semacam insentif keuangan dari negara lain.

Apa mungkin lingkungan hidup diselamatkan dengan Protokol Kyoto atau REDD+, yang sistemnya melibatkan mekanisme pasar?

Jawabannya bisa relatif. Yang pasti, selama ini, negosiasi komitmen penurunan emisi dilakukan bukan berdasarkan pada apa yang harus dilakukan untuk mencegah perubahan iklim, tapi berdasarkan level of inconvenience. Jadi, ukurannya adalah seberapa sanggup negara mengurangi emisi mereka.

Kemudian, hampir semua studi ekonomi, misalnya Nordhaus dan Boyer, menyatakan, pemenuhan Protokol Kyoto akan jauh lebih murah kalau dilaksanakan berdasarkan perdagangan karbon secara global. Jadi, ide carbon trading sangat cocok dengan dasar negosiasi, yaitu level of inconvenience tadi. Di samping murah, pembenaran lainnya untuk perdagangan karbon adalah bahwa karbon itu mau diturunkan di mana saja tidak menjadi soal, karena dampaknya khan memang global.

Tentu saja kritiknya adalah ini merupakan penciptaan GRK menjadi komoditas yang rentan spekulasi. Di samping itu, penurunan emisi yang dilakukan di negara A, misalnya, bisa berbeda dampaknya dengan yang dilakukan di negara B. Sebagai contoh, apabila penurunan emisi di negara A dilakukan dengan perubahan drastis sumber energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi alternatif, atau dilakukan karena keberhasilan perubahan gaya hidup secara masif, sementara di negara B hanya dengan peningkatan efisiensi yang harusnya dilakukan dari dulu, katakanlah, hanya dengan meningkatkan efisiensi mesin sehingga lebih irit bahan bakar, tetapi tetap menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, maka dampak bagi tren emisi di masa depan akan berbeda di antara kedua negara tersebut.

Persoalan lain dari carbon trading adalah pada permintaan yang sedikit. Harga kredit karbon di pasar karbon Uni Eropa (European Union Emission Trading System) turun dari 30 Euro pada bulan April 2006 menjadi 0,01 Euro pada bulan September 2007.  Penyebabnya adalah kurangnya permintaan. Mengapa bisa kurang? Steffen Bohm dan Siddhartha Dabhi menyebutnya sebagai kegagalan dari sistem jual-beli jatah pencemaran, karena menurut mereka, terjadi over-allocation, di mana jatah emisi yang diberikan kepada industri terlalu besar. Akibatnya tidak ada insentif untuk mengurangi emisi GRK.

Contoh lain dari kegagalan carbon trading untuk memberikan insentif pengurangan bahan bakar fosil dapat dilihat dari proyek Clean Development Mechanism (CDM) berupa pengurangan HFC-23, yang termasuk GRK, di Cina. HFC-23 dihasilkan dari industri yang memproduksi HCFC-22 untuk kulkas. Karena HFC-23 memiliki zat setara CO2 yang tinggi, di mana pengurangan satu ton HFC-23 sama dengan pengurangan 11.700 ton CO2, maka mengurangi HFC-23 jauh lebih menarik dari pada mengurangi GRK yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, seperti CO2.

Jadi, di samping permintaan yang terlalu sedikit, baik karena over-allocation maupun karena kewajiban penurunan emisi negara maju saat ini memang rendah, mekanisme penurunan emisi GRK seperti HFC-23, juga berpotensi menghilangkan insentif negara-negara penghasil GRK (negara maju) untuk mengubah pola produksi dan konsumsi mereka yang sangat boros energi dan haus akan bahan bakar fosil. Ditambah sekarang dengan masuknya isu kehutanan, seperti dalam REDD+, ke dalam negosiasi perubahan iklim, makin hilanglah insentif untuk mengubah sumber energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi yang ramah lingkungan, seperti matahari, air, angin.

Akibatnya, jika ini berlanjut terus, maka sebenarnya kita pesimis bahwa negosiasi perubahan iklim, termasuk mekanisme-mekanisme penurunan emisi yang disepakatinya, akan mampu secara drastis mengurangi pelepasan GRK ke atmosfir. Ironisnya, sebenarnya semua orang tahu bahwa pelepasan GRK ke atmosfir inilah (yang sebagian besar dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil), yang selama ini telah menyebabkan meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfir, yang kemudian berakibat pada pemanasan global.

Mohamad Zaki Hussein

LEAVE A REPLY