Imperialisme dan NGO di Amerika Latin

Imperialisme dan NGO di Amerika latin
foto: ist

James Petras

Pada awal tahun 1980-an, sebagian dari kelas berkuasa neoliberal yang lebih pandai, menyadari bahwa kebijakan mereka mengakibatkan polarisasi masyarakat dan memicu ketidakpuasan sosial berskala-besar. Para politisi neoliberal mulai membiayai dan memajukan strategi “dari bawah” yang berjalan seiring dengan kebijakan neoliberal mereka, yaitu strategi memajukan organisasi “akar rumput” dengan ideologi “anti-negara” untuk mengintervensi kelas-kelas yang secara potensial bertentangan demi menciptakan sebuah “bantalan sosial.” Organisasi-organisasi ini secara keuangan bergantung pada sumber-sumber neoliberal dan terlibat langsung dalam persaingan dengan gerakan sosial-politik untuk memenangkan kesadaran para pimpinan lokal dan aktivis komunitas. Pada tahun 1990-an, organisasi-organisasi ini, yang disebut “non-pemerintah,” berjumlah ribuan dan menerima hampir empat miliar dolar di seluruh dunia.

Neoliberalisme dan NGO

Kebingungan mengenai karakter politik dari organisasi non-pemerintah (NGO) muncul dari sejarah mereka yang sebelumnya di tahun 1970-an, selama masa kediktatoran. Pada periode ini, mereka aktif memberikan dukungan kemanusiaan kepada korban-korban kediktatoran militer dan mengutuk pelanggaran hak asasi manusia. NGO menyediakan “dapur umum” yang memungkinkan keluarga korban bertahan dalam gempuran gelombang pertama yang dilakukan kediktatoran neoliberal. Periode ini menghasilkan citra baik bagi NGO, bahkan di antara kaum kiri. Mereka dianggap sebagai bagian dari “kubu progresif.”

Meskipun demikian, bahkan pada saat itu, keterbatasan NGO sudah terlihat jelas. Sementara mereka menyerang pelanggaran hak asasi manusia oleh kediktatoran lokal, mereka jarang mengutuk patron-patron Amerika dan Eropa yang membiayai dan memberikan saran kepada mereka. Juga tidak terdapat upaya yang serius untuk menghubungkan kebijakan ekonomi neoliberal dan pelanggaran hak asasi manusia dengan peralihan baru dalam sistem imperialis. Jelas bahwa sumber keuangan mereka yang berasal dari luar, membatasi kritik dan tindakan hak asasi manusia mereka.

Oposisi terhadap neoliberalisme tumbuh pada awal tahun 1980-an, sementara pemerintah Amerika dan Eropa serta Bank Dunia meningkatkan pembiayaan mereka untuk NGO. Terdapat hubungan langsung antara pertumbuhan gerakan sosial yang menentang model neoliberal dan upaya untuk merusak mereka dengan menciptakan bentuk-bentuk aksi sosial alternatif melalui NGO. Titik pertemuan dasar di antara NGO dan Bank Dunia adalah mereka sama-sama menentang “peran negara” (statism). Di permukaan, NGO mengkritik negara dari perspektif “kiri” untuk membela masyarakat sipil, sementara kaum kanan melakukannya atas nama pasar. Walau demikian, dalam kenyataannya, Bank Dunia, rezim-rezim neoliberal, dan yayasan-yayasan barat mengkooptasi dan mendorong NGO untuk menggerogoti negara kesejahteraan nasional dengan menyediakan pelayanan sosial sebagai kompensasi bagi korban perusahaan multi-nasional (MNC). Dengan kata lain, ketika rezim neoliberal menghancurkan komunitas dari atas dengan membanjiri negara dengan barang-barang impor murah; mengambil uang pembayaran utang luar negeri; menghapus peraturan yang melindungi buruh, dan memperbanyak pengangguran serta buruh berupah murah, NGO dibiayai untuk menyediakan proyek-proyek “swa-bantu” (self-help), “pendidikan populer,” dan pelatihan kerja, untuk menyerap sementara sejumlah kecil kaum miskin, mengkooptasi pimpinan-pimpinan lokal, dan merusak perjuangan anti-sistem.

NGO menjadi “tampilan komunitas” dari neoliberalisme, terkait erat dengan mereka yang ada di atas, dan melengkapi kerja destruktif mereka dengan proyek-proyek lokal. Intinya, kaum neoliberal mengorganisir operasi “penjepitan” atau strategi ganda. Naasnya, banyak dari kaum kiri hanya memfokuskan perjuangan pada “neoliberalisme” dari atas dan luar negeri (Dana Moneter Internasional, Bank Dunia) dan bukan pada neoliberalisme dari bawah (NGO, usaha mikro). Alasan utama dari kekhilafan ini adalah karena banyak mantan-Marxis yang beralih ke rumusan dan praktek NGO. Anti-peran negara adalah tiket perjalanan ideologis dari politik kelas ke “pemberdayaan masyarakat” (community development), dari Marxisme ke NGO.

Biasanya, para ideolog NGO mempertentangkan kekuasaan “negara” dengan kekuasaan “lokal.” Mereka menyatakan, kekuasaan negara jauh dari warga negaranya, mandiri dan sewenang-wenang, serta cenderung mengembangkan kepentingan yang berbeda dan bertentangan dengan kepentingan warga negaranya, sementara kekuasaan lokal pasti lebih dekat dan responsif terhadap rakyat. Namun, terlepas dari kasus-kasus sejarah di mana yang kebalikannya juga benar, paham di atas mengabaikan hubungan penting antara negara dengan kekuasaan lokal―kebenaran sederhana bahwa kekuasaan negara yang digunakan oleh kelas penghisap akan menghancurkan inisiatif lokal yang progresif, sementara kekuasaan yang sama di tangan kekuatan progresif akan memperkuat inisiatif-inisiatif seperti itu.

Wacana pertentangan negara dengan kekuasaan lokal itu digunakan untuk membenarkan peran NGO sebagai broker di antara organisasi-organisasi lokal, donatur asing neoliberal (Bank Dunia, Eropa, atau Amerika Serikat) dan rezim pasar bebas lokal. Namun, dampaknya adalah untuk memperkuat rezim neoliberal dengan memutus hubungan antara perjuangan lokal dengan gerakan politik nasional/internasional. Penekanan pada “aktivitas lokal” menguntungkan rezim neoliberal karena hal itu memungkinkan para pendukung asing dan dalam negeri mereka untuk mendominasi kebijakan sosial-ekonomi-makro serta menyalurkan sebagian besar sumberdaya negara untuk mensubsidi para eksportir kapitalis dan institusi keuangan.

Jadi, sementara kaum neoliberal mentransfer kekayaan negara kepada pihak swasta yang kaya, NGO tidak menjadi bagian dari perlawanan serikat buruh. Sebaliknya, mereka aktif dalam proyek-proyek swasta lokal, memajukan wacana wirausaha (swa-bantu) di komunitas-komunitas lokal dengan memfokuskan diri pada usaha-mikro (micro-enterprises). NGO membangun jembatan ideologi antara kapitalis berskala kecil dengan monopoli yang mendapat untung dari privatisasi―semua atas nama “anti-peran negara” dan pembangunan masyarakat sipil. Sementara kaum kaya mengakumulasi kerajaan uang yang amat luas dari privatisasi, NGO yang berasal dari kelas menengah profesional memperoleh jumlah yang kecil untuk membiayai kantor mereka, transportasi, dan aktivitas ekonomi berskala-kecil.

Persoalan politik yang penting di sini adalah bahwa NGO mendepolitisasi sektor-sektor dalam masyarakat, menghancurkan komitmen mereka terhadap pekerjaan publik, dan mengkooptasi pimpinan-pimpinan potensial dalam proyek-proyek kecil. NGO tidak terlibat dalam perjuangan guru sekolah negeri, ketika rezim neoliberal menyerang pendidik dan pendidikan publik. Jarang, apabila pernah terjadi, NGO mendukung pemogokan dan protes terhadap upah murah serta pemotongan anggaran. Karena dana pendidikan mereka datang dari pemerintah neoliberal, mereka menghindari solidaritas dengan para pendidik publik yang sedang berjuang. Dalam prakteknya, “non-pemerintah” bermakna aktivitas anti-belanja-publik, membebaskan sejumlah besar dana bagi kaum neoliberal untuk mensubsidi para eksportir kapitalis, sementara sejumlah kecil dana menetes dari pemerintah untuk NGO.

Pada kenyataannya, organisasi non-pemerintah tidaklah non-pemerintah. Mereka menerima dana dari pemerintah negara asing atau bekerja sebagai subkontraktor dari pemerintah lokal. Seringkali mereka secara terbuka berkolaborasi dengan agen-agen pemerintah di dalam atau luar negeri. Tindakan “subkontrak” ini menghancurkan para profesional dengan kontrak tetap, menggantikan mereka dengan profesional tidak tetap. NGO tidak dapat menyediakan program jangka panjang yang komprehensif seperti yang disediakan oleh negara kesejahteraan. Sebaliknya, mereka menyediakan pelayanan yang terbatas kepada kelompok masyarakat yang terbatas. Lebih penting lagi, program mereka tidak bertanggungjawab kepada komunitas lokal, tetapi kepada donatur asing. Dalam hal ini, NGO merusak demokrasi dengan mengambilalih program-program sosial dari tangan komunitas lokal dan pejabat terpilih mereka untuk menciptakan ketergantungan kepada pejabat asing yang tidak dipilih dan pejabat lokal mereka yang ditunjuk.

NGO mengalihkan perhatian dan perjuangan rakyat dari anggaran nasional ke penghisapan-diri untuk mengamankan pelayanan sosial lokal. Hal ini memungkinkan kaum neoliberal memotong anggaran untuk pelayanan sosial dan mengalihkan dana negara untuk mensubsidi utang-utang tak terbayar dari bank-bank swasta, dan menyediakan pinjaman untuk para eksportir. Penghisapan-diri (swa-bantu) bermakna bahwa, sebagai tambahan dari pembayaran pajak kepada negara tanpa memperoleh imbalan apa-apa, rakyat pekerja harus bekerja dengan waktu yang lebih panjang dan sumberdaya yang sedikit, serta mengeluarkan energi yang sudah sedikit untuk mendapatkan pelayanan yang terus didapatkan oleh kaum borjuis dari negara. Yang lebih mendasar lagi, ideologi NGO mengenai “aktivitas sukarela dari swasta” merusak arti dari yang “publik”: gagasan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengurus warga negaranya dan memberikan mereka kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan; bahwa tanggung jawab politik dari negara adalah penting untuk kesejahteraan warga negara. Sebagai ganti dari tanggung jawab negara, NGO mengembangkan gagasan neoliberal tentang tanggung jawab swasta untuk masalah-masalah sosial dan pentingnya sumberdaya swasta untuk menyelesaikan persoalan ini. Intinya, mereka memberikan beban ganda kepada kaum miskin yang terus membayar pajak untuk membiayai negara neoliberal yang melayani kaum kaya, tetapi mereka ditinggalkan dengan penghisapan-diri pribadi untuk mengurus kebutuhan mereka sendiri.

NGO dan Gerakan Sosial-Politik

NGO menekankan proyek, bukan gerakan; mereka “memobilisasi” rakyat untuk memproduksi agar mendapatkan keuntungan, tapi bukan berjuang untuk mengontrol alat-alar produksi dan kekayaan; mereka memfokuskan diri pada bantuan keuangan teknis dari proyek, tetapi bukan pada kondisi struktural yang membentuk kehidupan rakyat sehari-hari. NGO mengkooptasi bahasa kaum kiri: “kekuasaan rakyat,” “pemberdayaan,” “kesetaraan gender,” “pembangunan berkelanjutan,” “kepemimpinan dari bawah” (bottom-up). Persoalannya adalah bahwa bahasa ini dihubungkan dengan kerangka kolaborasi dengan donatur dan agen-agen pemerintah yang membatasi aktivitas praktis pada politik non-konfrontasi. Watak lokal dari aktivitas NGO bermakna bahwa “pemberdayaan” tidak akan pernah melampaui upaya mempengaruhi wilayah kecil dari kehidupan sosial, dengan sumberdaya yang terbatas, dan dalam syarat-syarat yang diizinkan oleh ekonomi makro dan negara neoliberal.

NGO dan staf profesional pos-Marxis mereka bersaing secara langsung dengan gerakan sosial-politik untuk memenangkan pengaruh di antara kaum miskin, perempuan dan mereka yang secara ras dieksklusi. Ideologi dan praktek mereka mengalihkan perhatian dari sumber dan solusi atas kemiskinan (melihat ke bawah dan ke dalam, bukan ke atas dan ke luar). Menyatakan usaha-mikro, dan bukan penghapusan penghisapan oleh bank-bank asing, sebagai solusinya, didasarkan pada gagasan bahwa problemnya adalah inisiatif individual dan bukan perpindahan pendapatan ke luar negeri. Bantuan NGO berdampak pada sejumlah kecil penduduk, mendorong persaingan di antara komunitas untuk sumberdaya yang langka, menciptakan pembedaan yang berbahaya dan persaingan antar-komunitas dan di dalam komunitas itu sendiri, sehingga mengancurkan solidaritas kelas. Hal serupa juga terjadi di antara para profesional: tiap orang mendirikan NGO-nya sendiri untuk mendapatkan dana asing. Mereka bersaing dengan cara mengajukan proposal yang lebih sesuai dengan donatur asing, sementara mengklaim berbicara atas nama pengikut mereka.

Dampak akhirnya adalah pertumbuhan NGO yang memfragmentasi komunitas miskin ke dalam pengelompokan sektoral dan sub-sektoral yang tidak bisa melihat gambaran sosial yang lebih besar yang berdampak pada mereka dan lebih tidak bisa lagi bersatu dalam perjuangan melawan sistem. Pengalaman belakangan ini juga menunjukkan bahwa donatur asing membiayai proyek-proyek selama “krisis”―tantangan sosial dan politik terhadap status quo. Ketika gerakan telah surut, mereka memindahkan pembiayaan mereka ke “kolaborasi” bergaya-NGO, menyesuaikan proyek-proyek NGO ke dalam agenda neoliberal. Yang menjadi butir dominan dalam agenda pembiayaan adalah pembangunan ekonomi yang sesuai dengan “pasar bebas” dan bukan organisasi sosial untuk perubahan sosial.

Struktur dan watak NGO, dengan postur “apolitis” mereka dan fokus mereka pada swa-bantu, mendepolitisasi dan mendemobilisasi kaum miskin. Mereka memperkuat proses-proses elektoral yang didorong oleh partai-partai neoliberal dan media massa. Pendidikan politik mengenai watak imperialisme, dan basis kelas dari neoliberalisme, perjuangan kelas antara eksportir dan buruh-buruh kontrak, dihindari. Alih-alih, NGO mendiskusikan “kaum yang dieksklusi,” “kaum tak berdaya,” “kemiskinan ekstrim,” “diskriminasi gender atau rasial,” tanpa bergerak melampaui gejala di permukaan menuju sistem sosial yang memproduksi kondisi-kondisi ini. Dengan memasukkan kaum miskin ke dalam ekonomi neoliberal melalui “tindakan yang murni sukarela dan dari swasta,” NGO menciptakan sebuah dunia politik di mana penampakan berupa solidaritas dan tindakan sosial menyembunyikan sebuah penyesuaian diri yang konservatif dengan struktur kekuasaan nasional dan internasional.

Bukanlah sebuah kebetulan bahwa ketika NGO menjadi dominan di daerah-daerah tertentu, tindakan politik kelas yang mandiri menjadi menurun, dan neoliberalisme berjalan tanpa perlawanan yang berarti. Pada dasarnya, pertumbuhan NGO terjadi bertepatan dengan meningkatnya pendanaan di bawah neoliberalisme dan pendalaman kemiskinan di mana-mana. Terlepas dari berbagai klaim tentang kesuksesan lokal, kekuasaan neoliberalisme secara umum berdiri tanpa perlawanan yang berarti, dan NGO semakin mencari tempat dalam celah-celah yang disisakan oleh kekuasaan.

Persoalan merumuskan alternatif juga telah dirintangi dengan cara lain. Banyak mantan pimpinan gerilya dan gerakan sosial, serikat buruh dan organisasi perempuan kerakyatan, telah dikooptasi NGO. Tak diragukan lagi, beberapa dari mereka tertarik oleh harapan―atau ilusi―bahwa NGO bisa memberikan mereka akses kepada tuas-tuas kekuasaan yang memungkinkan mereka untuk berbuat sesuatu yang berguna. Namun, secara umum tawaran yang ada memang menggoda: bayaran yang lebih tinggi (terkadang dengan mata uang berkurs tetap), prestis dan pengakuan oleh donatur asing, konferensi dan jaringan asing, staf kantor, dan relatif aman dari represi. Sebaliknya, gerakan sosial-politik tidak memberikan banyak keuntungan material, tetapi memberikan kemandirian dan kehormatan yang lebih besar, dan yang lebih penting lagi, kebebasan untuk melawan sistem ekonomi dan politik yang ada. NGO dan bank-bank asing pendukung mereka (Bank Pembangunan Antar-Amerika, Bank Dunia) menerbitkan newsletter yang menampilkan cerita-cerita sukses dari usaha-mikro dan proyek-proyek swa-bantu lainnya―tanpa menyebut tingkat kegagalan yang tinggi, di mana konsumsi rakyat menurun, produk-produk impor yang murah membanjiri pasar, dan tingkat bunga naik, seperti di Meksiko sekarang ini.

Bahkan “kesuksesan” itu hanya dialami oleh sejumlah kecil kaum miskin dan suksesnya hanya sampai tingkat di mana yang lain tidak dapat masuk ke dalam pasar yang sama. Nilai propaganda dari kesuksesan individual dari usaha-mikro, penting dalam menumbuhkan ilusi bahwa neoliberalisme adalah sebuah fenomena yang populer. Ledakan massa yang keras dan sering terjadi di daerah-daerah tempat promosi usaha-mikro menunjukkan bahwa ideologi tersebut tidaklah hegemonik dan NGO belum menggantikan gerakan kelas yang mandiri.

Terakhir, NGO menumbuhkan sejenis ketergantungan dan kolonialisme ekonomi serta budaya, yang baru. Proyek dirancang, atau setidaknya disetujui, atas dasar “petunjuk” dan prioritas dari pusat-pusat imperialis serta institusi mereka. Proyek diatur dan “dijual” ke komunitas-komunitas. Evaluasi dilakukan oleh dan untuk institusi-institusi imperial. Perubahan prioritas pendana atau evaluasi yang buruk akan mengakibatkan ditinggalkannya berbagai kelompok, komunitas, pertanian, dan koperasi yang tadinya dikerjakan. Segalanya dan semua orang semakin didisiplinkan untuk mengikuti tuntutan para pendana dan evaluator proyek. Raja-raja muda yang baru, mengawasi dan memastikan kesesuaian dengan tujuan, nilai-nilai serta ideologi pendana, dan juga penggunaan yang tepat dari dana. Ketika “kesuksesan” terjadi, hal itu sangat bergantung pada dukungan luar yang berkelanjutan, yang tanpanya, hal itu akan rubuh.

Dalam banyak hal, struktur hierarki dan bentuk transmisi “bantuan” serta “pelatihan” yang ada sama dengan aktivitas kedermawanan abad kesembilan belas, dan para promotornya tidak banyak berbeda dengan para misionaris Kristen. NGO menekankan “swa-bantu” dalam menyerang “paternalisme dan ketergantungan” terhadap negara. Dalam persaingan antar-NGO untuk menangkap korban-korban neoliberal, mereka menerima subsidi penting dari rekan-rekan mereka di Eropa dan Amerika Serikat. Ideologi swa-bantu menekankan pergantian pegawai publik dengan sukarelawan, dan profesional yang mobilitasnya semakin tinggi, yang dikontrak untuk sementara. Filsafat dasar para intelektual NGO adalah mentransformasikan “solidaritas” menjadi kolaborasi dan subordinasi pada ekonomi-makro neoliberalisme, dengan mengalihkan perhatian dari sumberdaya negara milik kelas-kelas yang kaya menuju penghisapan-diri kaum miskin.

Namun, ketika sejumlah besar NGO semakin menjadi alat neoliberalisme, ada minoritas kecil yang berupaya mengembangkan sebuah strategi alternatif yang mendukung politik kelas dan anti-imperialis. Tidak ada di antara mereka yang menerima dana dari Bank Dunia, agen-agen pemerintah AS atau Eropa. Mereka mendukung upaya menghubungkan kekuasaan lokal dengan perjuangan untuk mengambilalih kekuasaan negara. Mereka mengkaitkan proyek-proyek lokal dengan gerakan sosial-politik yang bersifat nasional: menduduki tanah-tanah perkebunan besar, membela kepemilikan publik dan nasional dari perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka memberikan solidaritas politik kepada gerakan sosial yang terlibat dalam perjuangan pengambilalihan tanah. Mereka mendukung gerakan perempuan yang terhubung dengan perspektif kelas. Mereka mengakui pentingnya politik dalam mendefinisikan perjuangan lokal dan jangka pendek. Mereka percaya bahwa organisasi lokal harus berjuang di tingkat nasional dan pimpinan nasional harus bertanggungjawab kepada aktivis-aktivis lokal.

Beberapa Contoh

Mari kita lihat beberapa contoh dari peran NGO dan hubungan mereka dengan neoliberalisme dan imperialisme di negara-negara tertentu:

Bolivia

Pada tahun 1985, pemerintah Bolivia meluncurkan Kebijakan Ekonomi Barunya (NEP) dengan keputusan: membekukan upah selama empat bulan sementara tingkat inflasi tahunan sedang menggila pada 15.000 persen. NEP membatalkan semua pengendalian harga dan mengurangi atau menghapuskan subsidi makanan dan bahan bakar. Hal itu juga meletakkan dasar untuk privatisasi sebagian besar perusahaan negara dan pemecatan pegawai sektor publik. Pemotongan besar-besaran dalam program kesehatan dan pendidikan menghapuskan kebanyakan pelayanan publik. Kebijakan penyesuaian struktural (SAP) ini dirancang dan didikte oleh Bank Dunia dan IMF serta disetujui oleh bank-bank dan pemerintah AS serta Eropa. Jumlah orang Bolivia yang terserang kemiskinan bertambah secara geometris. Pemogokan umum yang panjang dan konfrontasi yang keras pun menyusul. Sebagai tanggapan, Bank Dunia, pemerintah negara-negara AS dan Eropa memberikan bantuan dalam jumlah besar untuk mendanai sebuah “program pengurangan kemiskinan.” Sebagian besar dana diarahkan kepada sebuah agen pemerintah Bolivia, Dana Sosial Darurat (ESF), yang menyalurkan dana tersebut ke NGO untuk mengimplementasikan programnya. Dana itu jumlahnya cukup besar: pada tahun 1990, total bantuan asing berjumlah $738 juta.

Jumlah NGO di Bolivia bertambah dengan cepat sebagai respons terhadap pendanaan internasional: sebelum 1980, ada 100 NGO; pada tahun 1992, terdapat 530 dan terus bertambah. Hampir semua NGO diarahkan untuk mengurus persoalan sosial yang diciptakan oleh Bank Dunia dan kebijakan pasar bebas pemerintah Bolivia, yang tidak dapat lagi diatasi oleh institusi-institusi negara yang sudah dipreteli. Dari puluhan juta yang dialokasikan untuk NGO, hanya 15 sampai 20 persen yang mencapai kaum miskin. Sisanya disalurkan untuk membayar biaya administratif dan gaji profesional. NGO Bolivia berfungsi sebagai kaki tangan negara dan bekerja mengkonsolidasikan kekuasaan negara. Tingkat kemiskinan absolut tetap sama dan sebab-sebab struktural jangka panjangnya―kebijakan-kebijakan neoliberal―diberikan bantalan oleh NGO. Sementara tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan, NGO mengelola program-program kemiskinan yang menguatkan rezim dan memperlemah oposisi terhadap SAP. NGO, dengan dana mereka yang besar, mengeksploitasi kelompok-kelompok rentan dan mampu meyakinkan beberapa pimpinan oposisi bahwa mereka bisa mendapat manfaat dari kerjasama dengan pemerintah. Menurut seorang pegamat, yang mengomentari peran NGO dalam “program kemiskinan”: “Apabila hal ini (program-program NGO) tidak menciptakan dukungan langsung, setidaknya ia mengurangi oposisi yang potensial terhadap negara dan program-programnya.”

Ketika guru sekolah negeri La Paz melakukan pemogokan untuk memprotes upah $50 sebulan dan ruang kelas yang terlalu padat, NGO mengabaikannya; Ketika wabah demam kuning dan kolera melanda daerah pedesaan, program-program swa-bantu NGO tak bisa mengatasinya, sementara sebuah program kesehatan publik yang komprehensif seharusnya bisa mencegah wabah itu terjadi. NGO menyerap banyak mantan intelektual kiri Bolivia dan mengubah mereka menjadi pembela sistem neoliberal. Seminar-seminar mengenai “masyarakat sipil” dan “globalisasi” mengaburkan kenyataan bahwa penghisap yang paling jahat (para pemilik tambang swasta, eksportir pertanian yang baru dan kaya, serta konsultan dengan bayaran tinggi) adalah anggota “masyarakat sipil” dan SAP merupakan sebuah rancangan imperial untuk membuka sumberdaya mineral negeri itu kepada penjarahan tanpa aturan.

Cile

Di Cile, di bawah kediktatoran Pinochet pada 1973-1989, NGO memainkan peran penting mengutuk pelanggaran hak asasi manusia, menyiapkan kajian-kajian yang kritis terhadap model neoliberal dan membuat dapur umum serta program-program kemiskinan lainnya. Jumlah mereka bertambah berlipat ganda dengan munculnya perjuangan kerakyatan yang masif di antara tahun 1982 dan 1986, yang mengancam akan menggulingkan kediktatoran Pinochet. Di tingkat ekspresi ideologinya, mereka berorientasi pada “demokrasi” dan “pembangunan dengan kesetaraan.” Dari hampir dua ratus NGO, tidak sampai lima yang memiliki analisa dan penjelasan yang kritis serta jernih terhadap hubungan antara kediktatoran dan imperialisme AS, keterkaitan antara kebijakan pasar bebas yang dibiayai Bank Dunia dengan tingkat kemiskinan 47 persen.

Pada bulan Juli 1986, ada sebuah pemogokan umum yang berhasil―sebuah kelompok gerilya hampir berhasil membunuh Pinochet―dan Amerika Serikat mengirim seorang wakil (Gelbard) untuk memerantarai sebuah transisi elektoral antara bagian-bagian yang lebih konservatif dalam oposisi dengan Pinochet. Sebuah jadwal Pemilu ditetapkan, sebuah pemungutan suara diorganisir dan partai-partai elektoral bermunculan. Terbentuk aliansi antara kaum Demokrat Kristen dengan Sosialis, yang memenangkan pemungutan suara dan mengakhiri kekuasaan Pinochet (tetapi tidak mengakhiri komandonya atas angkatan bersenjata dan polisi rahasia); setelah itu, aliansi ini memenangkan kepresidenan.

Gerakan sosial yang memainkan peran sangat penting dalam mengakhiri kediktatoran, dimarjinalisasi. NGO beralih dari mendukung gerakan menjadi berkolaborasi dengan pemerintah. Para profesional di NGO Kristen Demokratik dan Sosialis menjadi menteri-menteri di pemerintahan. Dari kritikus kebijakan pasar bebas Pinochet, mereka menjadi pendukungnya. Mantan Presiden CIEPLAN (sebuah institut penelitian yang utama), Alexandro Foxley, mengumumkan janjinya untuk meneruskan pengelolaan indikator-indikator ekonomi makro dengan cara yang sama seperti menteri Pinochet. NGO diinstruksikan oleh donatur asing mereka untuk mengakhiri dukungan mereka terhadap gerakan akar rumput yang mandiri dan berkolaborasi dengan rezim neoliberal sipil yang baru. Sur Profesionales, salah satu NGO riset yang paling dikenal, melakukan penelitian terhadap “kecenderungan akan kekerasan” di daerah-daerah kumuh―informasi yang berguna bagi polisi dan rezim baru untuk merepresi gerakan sosial yang mandiri. Dua peneliti utamanya (spesialis gerakan sosial) menjadi menteri di pemerintahan yang mengatur kebijakan ekonomi yang menciptakan ketidaksetaraan pendapatan yang paling berat sebelah dalam sejarah Cile belakangan ini.

Hubungan eksternal NGO dan ambisi profesional dari para pimpinannya memainkan peran penting dalam merusak gerakan rakyat yang sedang berkembang. Sebagian besar pimpinannya menjadi pejabat pemerintah yang mengkooptasi para pimpinan lokal, sementara merusak perkumpulan komunitas kelas bawah. Wawancara dengan perempuan yang aktif di daerah kumuh Lo Hermida, mengungkap pergeseran yang terjadi pada masa pasca-Pemilu. “Para NGO memberitahu kami bahwa karena demokrasi telah tiba, tidak perlu lagi melanjutkan program-program (dapur umum) yang ada. Kalian tidak membutuhkan kami.” NGO semakin mengkondisikan aktivitas mereka untuk mendukung rezim pasar bebas yang “demokratik.” Para pejabat NGO terus menggunakan retorika partisipatoris mereka untuk mendapatkan suara bagi partai-partai mereka di pemerintahan dan untuk mengamankan kontrak-kontrak pemerintah.

Satu dampak mencolok dari NGO di Cile tedapat dalam hubungan mereka dengan “gerakan perempuan.” Apa yang pada awalnya muncul sebagai sebuah kelompok aktivis yang potensial di pertengahan tahun 1980-an, perlahan-lahan diambilalih oleh NGO yang menerbitkan newsletter mahal dari kantor-kantor yang berfasilitas lengkap. Para “pimpinannya” yang tinggal di daerah elit, merepresentasikan sekelompok perempuan yang jumlahnya semakin kecil. Dalam Konferensi Feminis Amerika Latin di Cile pada 1997, sekelompok feminis Cile kelas bawah yang militan (“kaum otonomis”) melontarkan kritik yang radikal terhadap kaum feminis NGO sebagai kelompok yang sudah terbeli oleh subsidi pemerintah.

Brazil

Gerakan sosial paling dinamis di Brazil adalah Gerakan Pekerja Desa Tak Bertanah (MST). Dengan lebih dari lima ribu organizer dan beberapa ratus ribu simpatisan dan aktivis, mereka terlibat langsung dalam ratusan pendudukan tanah di beberapa tahun terakhir. Dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh MST pada bulan Mei 1998, di mana saya berbicara, peran NGO adalah salah satu topik perdebatan. Seorang wakil sebuah NGO Belanda muncul di tempat acara itu dan ngotot untuk berpatisipasi. Ketika ia diberitahu bahwa pertemuan itu bersifat tertutup, ia mengatakan kepada mereka bahwa ia memiliki sebuah “usulan” untuk pendanaan ($300 ribu) pengembangan komunitas, dan ngotot untuk masuk. Dengan tegas, para pimpinan MST mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak untuk diperjualbelikan dan bahwa bagaimanapun juga, mereka, MST, merancang “proyek” mereka sendiri menurut kebutuhan mereka dan tidak membutuhkan pengajar dari NGO.

Selanjutnya, rapat perempuan dari MST membahas sebuah pertemuan yang baru diadakan dengan NGO-NGO feminis berbasis pedesaan. Para perempuan MST mendorong perspektif perjuangan kelas, menggabungkan aksi langsung (pendudukan tanah) dan perjuangan untuk reformasi agraria dengan kesetaraan gender. Para profesional NGO mendesak agar para perempuan MST berpisah dengan organisasi mereka dan mendukung sebuah program reformasi yang murni feminis dan minimalis. Hasil akhirnya adalah sebuah kesepakatan taktis untuk menentang kekerasan rumah tangga, mendaftar perempuan sebagai kepala keluarga, dan mendorong kesetaraan gender. Para perempuan MST, kebanyakan anak-anak perempuan dari petani tak bertanah, memandang para profesional NGO sebagai kariris yang suka memecah-belah, tak bersedia menentang elit politik dan ekonomi yang menindas semua petani. Terlepas dari kritik mereka terhadap kawan laki-laki mereka, mereka jelas merasakan pertalian yang lebih kuat dengan gerakan daripada dengan NGO “feminis” yang mendukung kolaborasi kelas.

Dalam pembahasan kami, MST membedakan antara NGO yang memberikan kontribusi terhadap gerakan (uang, sumberdaya, dsb.) untuk membiayai perjuangan kelas, dengan NGO yang pada dasarnya berbaju misionaris dan memecah-belah serta mengisolasi petani, sama seperti banyak proyek NGO yang disponsori oleh Pantekosta, Bank Dunia, dan USAID.

El Salvador

Di seluruh Amerika Latin, para petani yang militan telah menyuarakan kritik yang serius terhadap peran dan politik mayoritas besar NGO, terutama mengenai sikap mendominasi dan patronase yang mereka tunjukkan di balik retorika menyenangkan mereka tentang “pemberdayaan rakyat” dan partisipasi. Saya menemukan ini secara langsung selama kunjungan saya baru-baru ini ke El Salvador, di mana saya memberikan ceramah untuk Alianza Democratica Campesino (ADC, atau Aliansi Petani Demokratik) yang merepresentasikan 26 organisasi petani dan pekerja tak bertanah.

Sebagian dari kerjasama kami adalah mengenai pengembangan bersama sebuah proyek untuk mendanai sebuah riset yang diarahkan petani dan pusat pelatihan. Bersama-sama dengan para pimpinan ADC, kami mengunjungi sebuah agen swasta Kanada, CRC SOGEMA, yang disubkontrak oleh CIDA, agen bantuan luar negeri pemerintah Kanada. Mereka mengelola sebuah paket bantuan (Kanada) senilai $25 juta untuk El Salvador. Sebelum kunjungan kami, salah seorang pimpinan ADC telah melakukan diskusi informal dengan salah seorang rekan CRC SOGEMA dari El Salvador. Ia menjelaskan proposal yang ada dan signifikansinya untuk merangsang riset partisipatoris berbasis petani. Perwakilan CRC SOGEMA melanjutkan dengan menggambar orang di secarik kertas. Ia menunjuk ke kepalanya. “Itu,” katanya, “adalah NGO: mereka berpikir, menulis, dan menyiapkan program.” Ia lalu menunjuk ke tangan dan kakinya, “itu adalah para petani: mereka memberikan data dan mengimplementasikan proyek.”

Peristiwa yang menyingkap ini adalah latar belakang dari pertemuan formal kami dengan Ketua CRC SOGEMA. Sang direktur memberitahu kami bahwa uang yang ada sudah diperuntukkan bagi sebuah NGO El Salvador: FUNDE (Fundacion Nacional para el Desarrollo, Yayasan Nasional untuk Pembangunan), sebuah firma konsultan yang berisikan para profesional yang mobilitasnya semakin tinggi. Ia menyarankan para pimpinan petani untuk bekerjasama dan terlibat, karena, ia menyatakan, hal itu “memberdayakan.” Dalam pembicaraan kami, terungkap bahwa rekan CRC SOGEMA asal El Salvador yang mengekspresikan pandangan yang tak patut mengenai hubungan antara NGO (kepala) dengan petani (tangan dan kaki) adalah “penghubung” antara FUNDE dan SOGEMA. Para pimpinan ADC menanggapi, sementara FUNDE secara teknis tidak kompeten, “kursus-kursus” dan penelitian mereka tidak memenuhi keperluan petani dan mereka memiliki sikap yang sangat paternalistik terhadap petani. Ketika si direktur Kanada menanyakan sebuah contoh, para pimpinan ADC menceritakan insiden “gambar politik” dan peran petani yang direndahkannya.

Ini adalah, kata direktur SOGEMA, sebuah “insiden yang sangat disayangkan,” tapi meskipun demikian, mereka telah berkomitmen untuk bekerja dengan FUNDE. Apabila ADC ingin mewarnai, yang paling bisa mereka lakukan adalah mengikuti pertemuan-pertemuan FUNDE. Para pimpinan ADC mengatakan bahwa tujuan dan rancangan proyek itu dielaborasi oleh para profesional kelas menengah, sementara para petani diundang untuk bekerjasama dengan memberikan data dan mengikuti “seminar-seminar” mereka. Dengan jengkel, si direktur mengakhiri pertemuan itu. Para pimpinan petani sangat marah. “Kenapa kami didorong untuk mempercayai bahwa mereka (agen Kanada) berkepentingan dalam demokrasi dan partisipasi petani serta semua omong-kosong lainnya, di saat mereka sudah tersambung dengan NGO yang tidak merepresentasikan satu orang petani pun? Studi itu tidak akan pernah dibaca oleh petani, dan tidak akan pernah relevan untuk perjuangan kami dalam memperoleh tanah. Kajian itu akan berisikan tentang “modernisasi” serta bagaimana menipu petani agar meninggalkan tanah mereka dan mengubah tanah tersebut menjadi pertanian komersial atau daerah turis.”

Kesimpulan

Para manajer NGO sudah terampil dalam merancang proyek. Mereka menyebarkan retorika baru tentang “identitas” dan “globalisme” ke dalam gerakan rakyat. Teks-teks dan aktivitas mereka mempromosikan kerjasama internasional, swa-bantu, usaha-mikro, dan menciptakan ikatan ideologis dengan kaum neoliberal, sementara memaksa orang untuk tergantung kepada donatur luar. Setelah satu dasawarsa aktivitas NGO, para profesional ini telah “mendepolitisasi” dan mende-radikalisasi seluruh bidang kehidupan sosial: organisasi pemuda, perempuan dan komunitas. Di Peru dan Cile, di mana NGO sudah sangat mapan, gerakan sosial radikal pun menurun.

Perjuangan lokal untuk isu-isu mendesak adalah makanan dan bahan yang memelihara gerakan yang sedang tumbuh. NGO memang menekankan yang “lokal,” tetapi pertanyaan sangat pentingnya adalah ke arah mana aksi-aksi lokal akan berjalan: apakah mereka akan menaikkan isu yang lebih besar tentang sistem sosial dan menghubungkan diri dengan kekuatan lokal lainnya untuk melawan negara dan pendukung imperialnya, atau mereka akan berputar di dalam, sementara mencari donatur asing dan terfragmentasi ke dalam serangkaian pemohon yang bersaing untuk subsidi dari luar. Ideologi NGO mendorong yang terakhir.

Para intelektual NGO sering menulis tentang “kerjasama” tetapi tanpa memikirkan ongkos dan persyaratan untuk mengadakan kerjasama dengan rezim neoliberal dan donatur asing. Dalam peran mereka sebagai perantara dan broker, bergerak cepat untuk mendapatkan dana asing dan mencocokkan dana itu ke proyek-proyek yang dapat diterima oleh donatur dan penerima lokal, para “pengusaha yayasan” melakukan jenis politik baru yang sama dengan “kontraktor buruh” (enganchadores) yang ada belum lama ini: mengumpulkan perempuan-perempuan untuk “dilatih” membangun usaha-mikro yang disubkontrak kepada produsen yang lebih besar atau eksportir yang mempekerjakan buruh murah. Politik baru NGO pada dasarnya adalah politik para komprador: mereka tidak membuat produk nasional apapun; sebaliknya, mereka menghubungkan donatur asing dengan tenaga kerja lokal (usaha mikro swa-bantu) untuk memfasilitasi keberlanjutan rezim neoliberal. Para manajer NGO pada dasarnya adalah aktor-aktor politik yang proyek-proyek dan lokakarya pelatihannya tidak punya dampak ekonomi yang signifikan dalam meningkatkan penghasilan buruh dan petani. Namun, aktivitas mereka tentu punya dampak mengalihkan rakyat dari perjuangan kelas ke berbagai bentuk kolaborasi dengan penindas mereka.

Untuk membenarkan pendekatan ini, para ideolog NGO akan sering menggunakan istilah “pragmatisme” atau “realisme,” menyebut kemunduran kaum revolusioner kiri, kemenangan kapitalisme di Timur, “krisis Marxisme,” ketiadaan alternatif, kekuatan Amerika Serikat, kudeta dan represi oleh militer. “Kemungkinanisme” (possibilism) digunakan untuk meyakinkan kaum kiri agar bekerja dalam ruang-ruang di pasar bebas yang dipaksakan oleh Bank Dunia dan penyesuaian struktural, dan untuk membatasi politik pada parameter-parameter elektoral yang dipaksakan oleh militer.

“Kemungkinanisme” yang pesimistik dari para ideolog NGO sudah tentu bersifat berat-sebelah. Mereka memfokuskan diri pada kemenangan Pemilu neoliberal dan bukan pada protes-protes massa serta pemogokan umum pasca-Pemilu, yang memobilisasi sejumlah besar orang dalam aktivitas ekstra-parlementer. Mereka melihat pada kematian komunisme di akhir tahun delapan puluhan dan bukan pada kebangkitan kembali gerakan sosial radikal di pertengahan sembilan puluhan. Mereka menggambarkan pembatasan-pembatasan oleh militer terhadap para politisi elektoral tanpa melihat perlawanan terhadap militer oleh gerilyawan Zapatista, pemberontakan perkotaan di Caracas, pemogokan umum di Bolivia. Secara singkat, para penganut kemungkinanisme mengabaikan dinamika perjuangan yang dimulai pada tingkat lokal atau sektoral dalam parameter-parameter elektoral yang dibuat oleh militer, dan kemudian didorong ke atas, melampaui batasan-batasan itu, oleh kegagalan para penganut kemungkinanisme untuk memuaskan permintaan dan kebutuhan dasar rakyat.

Pragmatisme NGO bertemu dengan ekstremisme kaum neoliberal. Tahun 1990-an telah menyaksikan radikalisasi kebijakan neoliberal, yang dirancang untuk mencegah krisis dengan menyerahkan kesempatan spekulasi dan investasi yang jauh lebih menguntungkan kepada bank-bank dan perusahaan multinasional: minyak bumi di Brazil, Argentina, Meksiko, Venezuela; jumlah upah dan pembayaran jaminan sosial yang lebih rendah; lebih banyak lagi pembebasan pajak; dan penghapusan semua hukum perburuhan yang melindungi buruh. Struktur kelas di Amerika Latin menjadi lebih tetap dan negara menjadi terhubung lebih langsung dengan kelas penguasa daripada sebelumnya. Ironisnya, kaum neoliberal menciptakan struktur kelas yang lebih terpolarisasi, yang jauh lebih dekat dengan paradigma Marxis tentang masyarakat daripada dengan visi NGO.

Inilah kenapa Marxisme memberikan alternatif yang nyata dari NGO-isme. Dan di Amerika Latin, memang terdapat intelektual Marxis yang menulis dan berbicara untuk gerakan sosial yang sedang berlawan, berkomitmen untuk menanggung konsekuensi politik yang sama dengan gerakan. Mereka adalah intelektual “organik” yang pada dasarnya merupakan bagian dari gerakan―narasumber yang menyediakan analisis dan pendidikan untuk perjuangan kelas, bertentangan dengan intelektual NGO “pos-Marxis,” yang ada di dunia institusi, seminar akademik, yayasan asing, konferensi internasional dan laporan-laporan birokratik. Para intelektual Marxis ini mengakui betapa pentingnya perjuangan-perjuangan lokal, tetapi mereka juga mengakui bahwa keberhasilan perjuangan-perjuangan ini sangat bergantung pada hasil konflik antar-kelas dalam merebut negara di tingkat nasional.

Apa yang mereka tawarkan bukanlah “solidaritas” yang hierarkis dari bantuan asing dan kerjasama dengan neoliberalisme, tetapi solidaritas kelas, dan dalam kelas, solidaritas kelompok-kelompok yang tertindas (perempuan dan orang-orang kulit berwarna) dalam melawan para penindas asing dan dalam negeri mereka. Fokus utamanya bukan pada donasi yang memecah-belah kelas dan menjinakkan kelompok kecil untuk sementara waktu, tetapi pada aksi bersama oleh anggota dari kelas yang sama, yang melakukan perjuangan ekonomi yang sulit secara bersama-sama untuk perbaikan kolektif.

Kekuatan para intelektual Marxis yang kritis terletak pada kenyataan bahwa ide-ide mereka sesuai dengan kenyataan sosial yang berubah. Polarisasi kelas yang semakin kencang dan konfrontasi yang semakin keras, terlihat nyata. Jadi, sementara kaum Marxis berjumlah sedikit dalam arti kelembagaan, tetapi mereka secara strategis kuat, karena mereka mulai berhubungan dengan generasi baru kaum militan yang revolusioner, dari Zapatista di Meksiko sampai MST di Brazil.

Artikel ini diterjemahkan oleh Mohamad Zaki Hussein dari James Petras, “Imperialism and NGOs in Latin America,” Monthly Review, Volume 49, No. 7, Desember 1997. Diakses tanggal 27 Februari 2011 dari http://monthlyreview.org/1997/12/01/imperialism-and-ngos-in-latin-america.

LEAVE A REPLY