Berdagang Karbon di Bumi Yang Semakin Panas

Mohamad Zaki Hussein

Pemanasan global (global warming) adalah salah satu isu yang hangat diperbincangkan dalam wacana lingkungan hidup. Kiranya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa kelangsungan hidup manusia membutuhkan daya dukung lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan, dengan demikian, bisa berdampak pada rusaknya kehidupan manusia. Adapun dampak global warming di antaranya adalah kenaikan permukaan air laut yang dapat mengakibatkan semakin sempitnya daratan tempat hidup manusia dan semakin banyaknya daerah yang dilanda oleh kekeringan.

Salah satu penyebab utama dari pemanasan global adalah meningkatnya gas rumah kaca (greenhouse gas, disingkat GHG) di atmosfir bumi. GHG adalah gas-gas yang menyerap panas matahari (radiasi inframerah) ketika dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Di antara GHG itu adalah uap air, karbondioksida (CO2), nitro oksidan (N2O) dan metan. GHG sendiri memang diperlukan bumi agar tetap hangat. Namun, sekarang ini, terjadi peningkatan tajam jumlah GHG yang disebabkan oleh tindakan manusia, seperti penggunaan bahan bakar fosil.

Karena prihatin dengan meningkatnya emisi GHG dan berbagai dampaknya, PBB lalu membuat dan menyetujui Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, disingkat UNFCCC) pada 9 Mei 1992. Indonesia sendiri menandatangani UNFCCC pada 5 Juni 1992 dan kemudian meratifikasinya melalui UU No. 6 Tahun 1994. Pada dasarnya, UNFCCC berisikan ketentuan untuk mengontrol dan mengurangi emisi GHG di atmosfir bumi.

Pada 11 Desember 1997, dalam Konferensi Para Pihak (Conference of the Parties, disingkat COP, badan tertinggi untuk UNFCCC) ke-3, di Kyoto, Jepang, disepakati sebuah Protokol untuk UNFCCC, yang kemudian dikenal dengan nama Protokol Kyoto. Protokol ini lalu dilengkapi lagi dengan aturan pelaksanaan yang lebih rinci, yang disepakati pada 2001, dalam COP ke-7 di Marrakesh, dan dikenal dengan nama Kesepakatan Marrakesh. Indonesia sendiri sudah meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004.

Protokol Kyoto menetapkan pengurangan atau batas emisi GHG yang harus dipenuhi oleh 38 negara maju ditambah dengan Komunitas Eropa (pihak-pihak dalam Annex B Protokol Kyoto) selama periode 2008-2012. Ketentuan ini hanya diterapkan pada negara-negara maju dan Komunitas Eropa, karena mereka dianggap sebagai yang paling bertanggungjawab atas konsentrasi GHG di atmosfir bumi. Namun, Protokol Kyoto juga memberikan fleksibilitas terhadap pihak-pihak dalam Annex B tersebut, di mana mereka, dalam memenuhi target, dapat mentransfer atau memperoleh pengurangan emisi dari pihak lain.

Ada tiga cara bagaimana pihak-pihak yang terdapat dalam Annex B bisa memperoleh pengurangan emisi dari pihak lain. Caranya mirip dengan pertukaran di pasar. Yang pertama adalah dengan cara “implementasi bersama,” di mana sebuah negara dalam Annex B bisa memperoleh unit pengurangan emisi (emission reduction units, disingkat ERU), yang satu unitnya setara dengan satu ton CO2, dari proyek pengurangan emisi GHG di negara lain yang juga ada dalam Annex B.

Cara yang kedua adalah dengan apa yang disebut “Mekanisme Pembangunan Yang Bersih” (Clean Development Mechanism, disingkat CDM), di mana sebuah negara dalam Annex B bisa menerapkan sebuah proyek pengurangan emisi GHG di negara-negara berkembang dan memperoleh kredit reduksi emisi yang disertifikasi (certified emission reduction, disingkat CER), yang satu unitnya setara dengan satu ton CO2.

Cara yang ketiga adalah dengan membeli izin jumlah emisi GHG. Jadi, negara-negara dalam Annex B diberikan target berupa jumlah emisi GHG yang diperbolehkan. Jumlah itu lalu bisa dibagi menjadi unit-unit yang disebut “unit dari jumlah yang diperbolehkan” (assigned amount unit, disingkat AAU). Negara yang emisi GHG-nya melampaui jumlah emisi yang diperbolehkan, bisa membeli AAU dari negara yang masih memiliki AAU yang tidak dipakai, agar ia tetap bisa memenuhi target.

Sebenarnya bukan hanya AAU yang bisa diperdagangkan menurut Protokol Kyoto, ERU dan CER pun juga bisa diperjualbelikan. Begitu pula dengan pengurangan GHG melalui penyerapan GHG oleh tumbuh-tumbuhan dan tanah. Satuannya disebut “unit penghapus” (removal unit, disingkat RMU) dan nilainya setara dengan satu ton CO2. Adapun perdagangan dari berbagai jenis pengurangan GHG ini biasa disebut sebagai “pasar karbon,” karena karbondioksida adalah GHG utama hasil aktivitas manusia.

Delapan tahun setelah Protokol Kyoto disepakati, persisnya dalam COP ke-11 pada Desember 2005, di Montreal, Kanada, pemerintah Papua Nugini dan Costa Rica, dengan didukung 8 pihak lainnya, mengajukan usulan tentang Pengurangan Emisi dari Deforestasi di Negara-Negara Berkembang (Reducing Emissions from Deforestation in Developing Countries, disingkat REDD). Usulan ini mendapatkan dukungan yang luas dan para pihak setuju untuk mengeksplorasi REDD lebih lanjut.

Gagasan dasar REDD adalah menjadikan pengurangan emisi dari pencegahan deforestasi dan degradasi hutan tropis sebagai komoditi yang bisa dipertukarkan di “pasar reduksi emisi.” Pasalnya, deforestasi atau degradasi hutan mengeluarkan GHG, sementara Protokol Tokyo belum memasukkan pengurangan emisi dari pencegahan deforestasi dan degradasi hutan tropis sebagai cara untuk memperoleh kredit reduksi emisi.

Dalam COP ke-13 di Bali pada 2007, disepakati sebuah putusan yang bernama Rencana Aksi Bali, yang memperluas ruang lingkup REDD sehingga mencakup “konservasi, manajemen hutan yang berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan di negara-negara berkembang.” REDD yang diperluas ini lalu dikenal dengan nama REDD-plus. Kemudian, dalam COP ke-15 di Kopenhagen pada 2009, disepakati pembangunan mekanisme bagi REDD dan REDD-plus agar bisa memobilisasi sumberdaya finansial dari negara-negara maju.

Indonesia sendiri termasuk negara pendukung REDD. Penandatanganan Surat Minat (Letter of Intent, disingkat LoI) tentang “Kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan,” oleh Indonesia dan Norwegia pada 26 Mei 2010, yang menuai protes dari sebagian kalangan, adalah salah satu contoh praktek REDD-plus yang mulai diterapkan di Indonesia.

Sementara itu, berkembang pula sistem reduksi emisi yang didasarkan pada perdagangan karbon di luar berbagai perjanjian di atas. Pada 1 Januari 2005, misalnya, diterapkan Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (European Union Emission Trading System, disingkat EU ETS). Perdagangan reduksi emisi sendiri sekarang sudah berkembang sampai melibatkan derivatif, perusahaan bursa, jual kosong (short-selling) dan sekuritas.

Pertanyaannya, mungkinkah sistem pengurangan emisi yang melibatkan mekanisme pasar seperti itu bisa menjadi solusi bagi problem pemanasan global dan perubahan iklim? FERN dalam makalahnya, “Designed to fail?” menyatakan tidak. Menurut mereka, “perdagangan karbon tidak akan dan tidak bisa membuat perubahan sistematis yang diperlukan untuk menghindari pemacuan perubahan iklim (runaway climate change).”

Alasan mereka di antaranya, batasan emisi GHG tidak diberlakukan pada semua negara, sehingga negara-negara yang terkena batasan tersebut bisa mengesankan bahwa mereka telah mengurangi emisi dengan cara memindahkan emisi tersebut ke negara lain dan bukan benar-benar menguranginya. Contohnya, peningkatan emisi sebesar 25% di Tiongkok disebabkan oleh karena konsumsi barang-barang Tiongkok di negara-negara maju.

Kemudian, tujuan ekologis dari perdagangan karbon adalah meletakkan nilai uang yang tinggi pada polusi agar pihak-pihak yang kerap membuat polusi bisa tersingkir dari pasar. Namun, kenyataannya tidak pernah demikian. Selalu ada penyeimbang struktural yang membuat harga polusi tidak bisa mencapai tingkat yang bisa menyingkirkan para pembuat polusi dari pasar.

Lalu, tindakan mengalihkan reduksi emisi ke pihak atau negara lain mengasumsikan semua karbon itu sama. Padahal, dilihat dari sudut pandang klimatis, tidak semua karbon itu sama. Misalnya, terdapat perbedaan besar antara CO2 yang ada di bahan bakar fosil dengan yang ada di pohon-pohon. CO2 yang keluar dari bahan bakar fosil akan menambah jumlah CO2 yang berkeliaran di udara, sementara CO2 yang tersimpan di pohon-pohon sebenarnya adalah CO2 yang sudah ada di udara dan hanya “menumpang sementara” di pohon-pohon tersebut.

Pihak-Pihak Dalam Annex B

No. Pihak Komitmen pengurangan (persentase
dari tahun dasar atau periode)
1. Australia 108
2. Austria 92
3. Belgia 92
4. Bulgaria 92
5. Kanada 94
6. Kroasia 95
7. Republik Ceko 92
8. Denmark 92
9. Estonia 92
10. Komunitas Eropa 92
11. Finlandia 92
12. Perancis 92
13. Jerman 92
14. Yunani 92
15. Hungaria 94
16. Islandia 110
17. Irlandia 92
18. Italia 92
19. Jepang 94
20. Latvia 92
21. Liechtenstein 92
22. Lithuania 92
23. Luxemburg 92
24. Monako 92
25. Belanda 92
26. Selandia Baru 100
27. Norwegia 101
28. Polandia 94
29. Portugis 92
30. Romania 92
31. Federasi Rusia 100
32. Slovakia 92
33. Slovenia 92
34. Spanyol 92
35. Swedia 92
36. Swiss 92
37. Ukrainia 100
38. Inggris dan Irlandia Utara 92
39. Amerika Serikat 93
Sumber: Protokol Kyoto, 1998

LEAVE A REPLY