PERSPEKTIF

Rakyat Pekerja Tergadai ke Kantor Nekolim

Rakyat pekerja tidak pernah kuasa sejak 17 Agustus 1945. Seperti kata Soekarno, “Rakyat Indonesia dahulunya menderita di bawah feodalisme kerajaan bangsa sendiri, lalu menderita karena harus memikul regulasi imperialisme dari dunia Barat…. Rakyat Marhaen tidak pernah merdeka!” Namun, setelah mempunyai Negara merdeka dan terutama sejak rezim Orde Baru sampai dengan rezim Reformasi ini, lagi-lagi rakyat pekerja harus patuh pada regulasi imperialisme.

WACANA

NGO: Sekutu atau Lawan?

Artikel ini berupaya untuk menganalisa politik NGO di Asia dengan menggunakan pengalaman kami sebagai kaum sosialis di Thailand sebagai contoh. Hampir 20 tahun berlalu setelah pertumbuhan masif NGO di negara-negara berkembang. NGO yang berkembang sebelum tahun 1980-an kebanyakan adalah lembaga kedermawanan seperti YMCA, Palang Merah, Japanese Societies of Gratitude, Budi Oetomo di Indonesia atau berbagai yayasan gotong-royong Tionghoa yang didirikan di Thailand.

Imperialisme dan NGO di Amerika Latin

Pada awal tahun 1980-an, sebagian dari kelas berkuasa neoliberal yang lebih pandai, menyadari bahwa kebijakan mereka mengakibatkan polarisasi masyarakat dan memicu ketidakpuasan sosial berskala-besar. Para politisi neoliberal mulai membiayai dan memajukan strategi “dari bawah” yang berjalan seiring dengan kebijakan neoliberal mereka, yaitu strategi memajukan organisasi “akar rumput” dengan ideologi “anti-negara” untuk mengintervensi kelas-kelas yang secara potensial bertentangan demi menciptakan sebuah “bantalan sosial.”

Pengantar Sejarah Teori Krisis

Makalah ini adalah tentang sejarah teori krisis. Secara umum, istilah “krisis” seperti yang digunakan di sini, merujuk kepada serangkaian kegagalan yang bersifat umum dalam hubungan ekonomi dan politik reproduksi kapitalis. Secara khusus, krisis yang hendak kita selidiki adalah yang didorong dari dalam sistem ini sendiri, oleh prinsip-prinsip bekerjanya sendiri. Seperti yang akan kita lihat, adalah watak produksi kapitalis untuk terus rentan terhadap berbagai macam gangguan dan kerusakan yang berasal dari dalam dan luar.

WARTA RAKYAT

‘Negara Memandang Hutan Sebagai Tumpukan Uang’

Pada 26 Mei 2010, Indonesia dan Norwegia menandatangani Letter of Intent (LoI) tentang “Kerjasama pengurangan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan.” LoI ini sempat menuai protes dari sebagian kalangan, karena dianggap akan merugikan ekonomi Indonesia dan sarat dengan kepentingan asing. Berikut wawancara kami dengan Andri G. Wibisana, pengajar hukum lingkungan di Fakultas Hukum UI yang juga menjadi Ketua Paguyuban Pekerja UI.

Berdagang Karbon di Bumi Yang Semakin Panas

Pemanasan global (global warming) adalah salah satu isu yang hangat diperbincangkan dalam wacana lingkungan hidup. Persoalan ini telah mendorong PBB membuat Konvensi Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto. Celakanya, Protokol Kyoto malah membangun sistem pengurangan emisi gas rumah kaca yang melibatkan mekanisme pasar. Mungkinkah sistem pengurangan emisi yang melibatkan mekanisme pasar seperti itu bisa menjadi solusi bagi problem pemanasan global dan perubahan iklim?

POSISI KAMI

Mendukung Keputusan Mahkamah Konstitusi untuk Menolak Outsourcing!

Pada tanggal 17 Januari 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan aturan untuk buruh kontrak (outsourcing) dalam UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan tersebut tentu saja akan disambut dengan sukacita oleh seluruh buruh di Indonesia, yang selama ini dijajah dengan sistem kerja kontrak/outsourcing.

Solidaritas Atas Perlawanan Rakyat Pekerja Terhadap PT INCO

Akhir-akhir ini perlawanan rakyat terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan di Indonesia, yang kenyataannya malah menyengsarakan dan memiskinkan rakyat pekerja di Indonesia, mulai menyeruak ke permukaan. Perlawanan yang dilakukan di Papua, Mesuji, dan Bima merupakan bentuk kekecewaan rakyat pekerja terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut yang hanya…

Hentikan Tindakan Brutal Rezim Neoliberal Terhadap Rakyat Pekerja di Indonesia!

Masih segar ingatan kita bagaimana kasus kekerasan yang menyelemuti sengketa lahan di Mesuji, kita pun kemudian dikagetkan dengan kasus penembakan dan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap rakyat di Bima. Lagi-lagi rakyat harus berhadapan dengan aparat keamanan yang melindungi para pemilik modal. Dengan demikian jelaslah, perlindungan terhadap para pemilik modal tersebut…