WACANA
Rezim Jokowi-JK dan Alasan Basi Konsumsi BBM
Pada 18 November 2014, pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM. Harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500, sementara harga solar naik dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Seperti biasa, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Apa alasan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM? Karena konsumsi BBM dianggap sektor konsumtif, sehingga ketika anggaran terjepit…
Baca selengkapnya →Pernyataan Sikap KPRI Menolak Kenaikan Harga BBM
Diumumkannya kenaikan harga BBM oleh Jokowi pada tanggal 17 November 2014 menunjukkan pemerintahan Jokowi-JK tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Argumentasi subsidi merupakan beban bagi anggaran negara menjelaskan bahwa pemerintahan Jokowi-JK masih menjalankan agenda Neoliberalisme, khususnya terkait energi. Pemerintahan Jokowi-JK berasumsi bahwa kenaikan harga BBM akan mampu menyejahterakan rakyat Indonesia…
Baca selengkapnya →Buruh, Rakyat Miskin dan Mahasiswa Lampung Gelar Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM
Pada Rabu (12/11), sekitar 200 massa buruh, warga miskin kota dan mahasiswa, yang tergabung dalam FSBKU-KSN Lampung, SPRI Lampung dan LMND Lampung, melakukan aksi bersama menolak kenaikan harga BBM. Selain mempersoalkan kenaikan harga BBM, mereka juga menolak politik upah murah, PHK sepihak, union busting, penggusuran, privatisasi pendidikan dan meminta penghapusan sistem kerja kontrak…
Baca selengkapnya →Aksi Mahasiswa Tolak Kenaikan Harga BBM Dibubarkan Polisi
Demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh mahasiswa Jayabaya di Jl. A. Yani, depan kampus mereka, Jakarta Timur, selasa (11/11/2014), berakhir ricuh. Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa Jayabaya ini diwarnai dengan orasi-orasi mengecam Presiden Jokowi yang berencana menaikkan harga BBM. “Kami kecewa dengan Presiden Jokowi yang akan menaikkan harga BBM, padahal harga minyak dunia sedang turun,” kata Raja, koordinator aksi.
Baca selengkapnya →Aliansi Buruh Mahasiswa Bersatu Geruduk Kantor Walikota dan DPRD Kota Makassar
Ratusan massa buruh, mahasiswa, dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Buruh Mahasiswa Bersatu berunjuk rasa di kantor Walikota Makassar dan DPRD Kota Makassar pada Selasa (11/11) lalu. Aliansi Buruh Mahasiswa Bersatu adalah gabungan dari FSPBI, KSN, GSBN, Pembebasan, Komunal, SJPM, LPMA dan FMD. Unjuk rasa yang berlangsung mulai pukul 10.00 sampai pukul 15.00 WITA…
Baca selengkapnya → Tulisan lainnya di Wacana →POSISI KAMI
Ricuh Antara Oligarki Politik, Rakyat Hanya Menjadi Penonton
Pada 23 Januari 2015, rakyat Indonesia dikejutkan dengan penangkapan Bambang Widjojanto oleh pihak kepolisian. Tuduhan yang dikenakan kepada Bambang Widjojanto adalah mengarahkan saksi untuk memberikan kesaksian palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu. Bambang Widjojanto pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Penangkapan tersebut disinyalir merupakan kelanjutan dari penetapan…
Baca selengkapnya →Tolak Kenaikan Harga BBM, Lawan Kebijakan Neoliberal!
Pada tanggal 18 November 2014, presiden Joko Widodo (Jokowi) secata resmi mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000,- untuk jenis Premium dan Solar. Harga Premium naik dari Rp 6.500,- menjadi Rp 8.500,- dan solar dari Rp 5.500,- menjadi Rp 7.500,-. Seperti kenaikan-kenaikan sebelumnya, kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK ini juga dilatarbelakangi soa beban subsidi yang sudah terlalu besar dan dianggap sangat memberatkan.
Baca selengkapnya →Tolak UU Pemilihan Kepala Daerah! Demokrasi Semakin Dikebiri Oligaki Politik!
Sekali lagi rakyat dipertontonkan sebuah permainan politik oleh partai-partai politik borjuis di Indonesia, ketika DPR mengesahkan UU Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) tanggal 25 September 2014. Ketika jutaan mata rakyat mengamati proses pengesahan RUU Pilkada menjadi UU, para elit politik sibuk memenangkan kepentingannya masing-masing. Manuver Partai Demokrat yang melakukan “walk out” kemudian memenangkan…
Baca selengkapnya →Mengutuk Tindakan Penarikan Diri Prabowo dari Pilpres 2014! Dukung KPU Menyelesaikan Rekap Suara Secara Transparan!
Beberapa waktu lalu, saat proses rekapitulasi suara di KPU RI masih berlangsung, Prabowo tanpa didampingi Hatta Rajasa, menyatakan menolak hasil Pilpres serta menarik diri dari proses Pilpres 2014. Dalih yang dipakai Prabowo adalah kecurangan. Tapi, kenapa menarik diri karena kecurangan, padahal persoalan itu bisa diajukan ke MK sesuai mekanisme yang berlaku?
Baca selengkapnya →Tolak Intimidasi, Dukung KPU Menetapkan Hasil Pilpres Sesuai Jadwal!
Dua hari lagi, tepatnya 22 Juli 2014, KPU RI akan menyelenggarakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014. Di momen itu, KPU akan menetapkan hasil Pemilihan Presiden serta mengumumkan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Sampai pernyataan sikap ini ditulis, hasil penghitungan Kawalpemilu.org berdasarkan form C1 yang diterbitkan di situs KPU, Jokowi masih memimpin dengan suara sebanyak…
Baca selengkapnya → Tulisan lainnya di Posisi Kami →