WACANA

Sejarah Pasang Surut HET BBM dan Cara Menghitung HET BBM dengan Benar

Joko Widodo (Jokowi) dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) ke- 7 pada Senin, 20 Oktober 2014 lalu. Dalam kurun waktu lima bulan semenjak Jokowi resmi menjadi Presiden RI ke- 7, yaitu Oktober 2014 hingga Maret 2015, penulis mencatat Jokowi telah dua kali menaikkan dan menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium…

Baca selengkapnya →
Ditampilkan 13/04/2015 |

Oligarki vs Civil Society

Prasyarat demokrasi adalah hubungan antara demos (warga negara) yang dinyatakan secara resmi dengan bagaimana rakyat mengidentifikasikan diri dalam urusan-urusan publik. Demokrasi itu sendiri menurut David Beetham, seorang filsuf politik, pada awalnya adalah “warga”. Pengertian warga disini ialah demos yang paham bahwa mereka memiliki hak hingga kemudian dapat menuntut dan turut serta dalam pembuatan kebijakan untuk kesejahteraannya.

Baca selengkapnya →
Ditampilkan 20/03/2015 |

Sejarah Singkat Perlindungan Sosial di Indonesia

Sistem jaminan sosial telah dikembangkan oleh berbagai negara di dunia setidaknya sejak era Kanselir Prussia, Otto Von Bismarck yaitu abad 19. Di bidang kesehatan, karakteristik dari model perlindungan kesehatan yang dikembangkan Bismarck adalah sistem asuransi yang biasanya diiur bersama oleh pengusaha dan pekerja dari gaji yang disisihkan, sementara dokter dan RS pada umumnya dikelola oleh swasta.

Baca selengkapnya →
Ditampilkan 17/03/2015 |

Berani Berjuang, Berani Menang! Belajar dari Kemenangan Elektoral Partai Kiri Radikal Syriza di Yunani

Pada hari Minggu lalu, 25 Januari 2015, rakyat Yunani melakukan Pemilu untuk menentukan siapa yang harus memegang tampuk kekuasaan nasional. Pemilu ini begitu menarik untuk diperhatikan secara seksama karena untuk pertama kali kekuatan politik kiri (radikal, ya radikal kawan-kawan) berpeluang besar untuk membangun pemerintahan nasional…

Baca selengkapnya →
Ditampilkan 01/02/2015 |

Rezim Jokowi-JK dan Alasan Basi Konsumsi BBM

Pada 18 November 2014, pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM. Harga premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp8.500, sementara harga solar naik dari Rp5.500 menjadi Rp7.500. Seperti biasa, pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Apa alasan pemerintahan Jokowi-JK menaikkan harga BBM? Karena konsumsi BBM dianggap sektor konsumtif, sehingga ketika anggaran terjepit…

Baca selengkapnya →
Ditampilkan 24/11/2014 |
Tulisan lainnya di Wacana →

POSISI KAMI

Penuhi Perlindungan Sosial Bagi Nelayan Indonesia

Tanggal 26 Februari 2015, sekira7.000 nelayan dari Indramayu, Pati, Tegal, Brebes, Probolinggo, Rembang, Batang, Cirebon dan Pandeglang akan menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Istana Negara di Jakarta. Ribuan massa nelayan yang tergabung dalam Front Nelayan Bersatu tersebut mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mencabut berbagai kebijakan yang merugikan…

Baca selengkapnya →
Ditampilkan 25/02/2015 |

Ricuh Antara Oligarki Politik, Rakyat Hanya Menjadi Penonton

Pada 23 Januari 2015, rakyat Indonesia dikejutkan dengan penangkapan Bambang Widjojanto oleh pihak kepolisian. Tuduhan yang dikenakan kepada Bambang Widjojanto adalah mengarahkan saksi untuk memberikan kesaksian palsu dalam sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu. Bambang Widjojanto pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Penangkapan tersebut disinyalir merupakan kelanjutan dari penetapan…

Baca selengkapnya →
Ditampilkan 24/01/2015 |

Tolak Kenaikan Harga BBM, Lawan Kebijakan Neoliberal!

Pada tanggal 18 November 2014, presiden Joko Widodo (Jokowi) secata resmi mengumumkan kenaikan harga BBM sebesar Rp 2.000,- untuk jenis Premium dan Solar. Harga Premium naik dari Rp 6.500,- menjadi Rp 8.500,- dan solar dari Rp 5.500,- menjadi Rp 7.500,-. Seperti kenaikan-kenaikan sebelumnya, kenaikan harga BBM oleh pemerintahan Jokowi-JK ini juga dilatarbelakangi soa beban subsidi yang sudah terlalu besar dan dianggap sangat memberatkan.

Baca selengkapnya →
Ditampilkan 19/11/2014 |

Tolak UU Pemilihan Kepala Daerah! Demokrasi Semakin Dikebiri Oligaki Politik!

Sekali lagi rakyat dipertontonkan sebuah permainan politik oleh partai-partai politik borjuis di Indonesia, ketika DPR mengesahkan UU Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) tanggal 25 September 2014. Ketika jutaan mata rakyat mengamati proses pengesahan RUU Pilkada menjadi UU, para elit politik sibuk memenangkan kepentingannya masing-masing. Manuver Partai Demokrat yang melakukan “walk out” kemudian memenangkan…

Baca selengkapnya →
Ditampilkan 29/09/2014 |

Mengutuk Tindakan Penarikan Diri Prabowo dari Pilpres 2014! Dukung KPU Menyelesaikan Rekap Suara Secara Transparan!

Beberapa waktu lalu, saat proses rekapitulasi suara di KPU RI masih berlangsung, Prabowo tanpa didampingi Hatta Rajasa, menyatakan menolak hasil Pilpres serta menarik diri dari proses Pilpres 2014. Dalih yang dipakai Prabowo adalah kecurangan. Tapi, kenapa menarik diri karena kecurangan, padahal persoalan itu bisa diajukan ke MK sesuai mekanisme yang berlaku?

Baca selengkapnya →
Ditampilkan 22/07/2014 |
Tulisan lainnya di Posisi Kami →