WACANA
Tolak Penundaan Penetapan Hasil Pilpres! Hentikan Intimidasi Kubu Prabowo Terhadap KPU!
Usulan atau tuntutan dari kubu pasangan Prabowo Subiyanto-Hatta Rajasa agar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) menunda penetapan hasil rekapitulasi nasional Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), menuai berbagai kritik. Kubu Prabowo-Hatta dinilai semakin tidak konsisten dan tidak siap menerima hasil Pilpres. Usulan tersebut juga tidak konsisten dengan klaim…
Baca selengkapnya →Tolak Provokasi dan Ajakan Mobilisasi Massa Buruh! Kawal dan Majukan Demokrasi di Indonesia!
Di tengah upaya keseriusan rakyat Indonesia untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dalam proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 lalu. Dapat di buktikan dengan partisipasi politik masyarakat Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri begitu antusias menggunakan hak politiknya menjadi sumber energi terbarukan untuk masa depan demokrasi…
Baca selengkapnya →Perbedaan Hasil “Quick Count” Antar Lembaga Survey Pada 9 Juli 2014
Masyarakat tentu sudah akrab dengan istilah quick count atau yang sederhana diterjemahkan sebagai hitung cepat. Sesunguhnya tidak ada sinergi antara penggunaan konsep quick count atau hitung cepat dengan praktek dan cara kerjanya. Telah terjadi ketidaktepatan penggunaan konsep quick count, kesalahan ini bukan teknis semata karena ada konteks politik di balik kesalahan yang terus direproduksi.
Baca selengkapnya →Surat Terbuka untuk Bapak Joko Widodo Terkait Solusi Lumpur Lapindo
Nama saya Andri Gunawan Wibisana. Saya dosen hukum lingkungan di UI. Beberapa tahun terakhir, salah satu isu yang saya teliti adalah penyelesaian kasus Lumpur Lapindo. Saya telah menerbitkan beberapa artikel terkait penelitian ini. Dari penelitian ini, saya melihat bahwa kasus Lumpur Lapindo tidak hanya menunjukkan ketidakseriusan pemerintah SBY dalam menyelesaikan persoalan lingkungan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pemerintah SBY gagal menegakan hukum…
Baca selengkapnya →Petani Hombola dan Akumulasi Primitif
Ekspansi perkebunan sawit di Kabupaten Banggai terus meluas. Masyarakat sangat khawatir terhadap dampak lingkungan dan sosial. Tak pelak, hampir seluruh warga Kabupaten Banggai ramai-ramai menolak kehadiran perkebunan sawit. Namun, penolakan warga tersebut dijawab dengan intimidasi oleh pemilik modal dan berujung pada penangkapan warga (petani) oleh aparat kepolisian. Seperti yang di alami oleh Yoktan Kinding dan Ham Kinding, petani desa Hombola. Sampai saat ini, terhitung dari tanggal 13 November 2013…
Baca selengkapnya → Tulisan lainnya di Wacana →POSISI KAMI
Mengutuk Tindakan Penarikan Diri Prabowo dari Pilpres 2014! Dukung KPU Menyelesaikan Rekap Suara Secara Transparan!
Beberapa waktu lalu, saat proses rekapitulasi suara di KPU RI masih berlangsung, Prabowo tanpa didampingi Hatta Rajasa, menyatakan menolak hasil Pilpres serta menarik diri dari proses Pilpres 2014. Dalih yang dipakai Prabowo adalah kecurangan. Tapi, kenapa menarik diri karena kecurangan, padahal persoalan itu bisa diajukan ke MK sesuai mekanisme yang berlaku?
Baca selengkapnya →Tolak Intimidasi, Dukung KPU Menetapkan Hasil Pilpres Sesuai Jadwal!
Dua hari lagi, tepatnya 22 Juli 2014, KPU RI akan menyelenggarakan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilpres 2014. Di momen itu, KPU akan menetapkan hasil Pemilihan Presiden serta mengumumkan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih. Sampai pernyataan sikap ini ditulis, hasil penghitungan Kawalpemilu.org berdasarkan form C1 yang diterbitkan di situs KPU, Jokowi masih memimpin dengan suara sebanyak…
Baca selengkapnya →Tindaklanjuti Temuan Manipulasi Suara! KPU/KPUD Harus Obyektif dan Transparan!
Pemungutan suara pada pilpres 2014 telah berlalu dengan cukup lancar dan aman. Namun demikian, di TPS luar negeri dan beberapa TPS di dalam negeri masih mengalami kekacauan dan harus diadakan pemungutan suara ulang. Dari pemungutan suara 9 Juli, tujuh lembaga survey yang kredibel (LSI, Poltracking, Indobarometer, RRI dan lain-lain) telah melakukan quick count (hitung cepat) dengan posisi kemenangan pasangan Jokowi-JK.
Baca selengkapnya →Negara Harus Menjamin Pemilu Presiden 2014 Bebas dari Kecurangan dan Kekacauan!!!
Kericuhan Pemilihan Presiden (Pilpres) pendahuluan di Hongkong, pada tanggal 6 Juli 2014, menunjukkan pemerintah, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu, tidak siap dalam menggelar hajatan pemilu. Meningkatnya jumlah pemilih hingga 23.863 pemilih seharusnya diantisipasi oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hongkong untuk menjamin para pemilih tersebut mendapatkan haknya untuk memilih.
Baca selengkapnya →Warisan Rejim SBY-Boediono: Penyerahan Kedaulatan Negara Kepada Asing!!!
Di akhir periode kekuasaannya, rezim SBY-Boediono menyerahkan kedaulatan rakyat Indonesia atas aset-aset nasional kepada pihak asing. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Perpres Nomor 39 tahun 2014 ini disahkan pada tanggal 24 April 2014 dan tidak pernah diumumkan kepada masyarakat.
Baca selengkapnya → Tulisan lainnya di Posisi Kami →